Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Harisson meninjau secara langsung pembongkaran beras bulog impor di Pelabuhan Internasional Kijing, Rabu (29/11).
Kunjungan tersebut sekaligus dalam rangka memastikan kebutuhan beras di Kalbar tercukupi.
Harisson mengungkapkan, banjir merupakan salah satu masalah di Kalbar saat musim penghujan. Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) sudah menyiapkan stok cadangan pangan pemerintah untuk kemudian disalurkan ke daerah-daerah bencana banjir.
“Karena El Nino, memang nanti masa panen kita (Kalbar) itu mundur. Mungkin baru panen lagi sekitar bulan April tahun depan. Seperti kita lihat, terus masuk beras-beras (impor) ke Kalbar. Jadi, masyarakat jangan khawatir. Kebutuhan beras kita itu cukup, sampai natal maupun setelah natal. Kamipastikan kebutuhan beras di Kalbar ini cukup,” ungkapnya.
Untuk memenuhi kebutuhan daerah, Pemprov menurutnya mendapat pasokan beras Bulog. Dimana sejak bulan April sampai sekarang ini, sudah ada sembilan kapal yang membawa stok beras.
“Jumlahnya sekitar 4.000-6.000 ton per kapal, dan hari ini (kemarin) ada 3.900 ton,” jelasnya.
Terkait perlunya pengendalian harga beras di pasar saat ini, Harisson berharap Bulog bisa memperbanyak Rumah Pangan Kita (RPK), atau toko pangan yang mensuplai beras SPHP untuk selanjutnya dijual ke masyarakat.
“Kalau beras SPHP ini membanjiri pasar sesuai dengan instruksi Presiden, maka akan mempengaruhi harga pasar, dan akan menurunkan harga beras di pasaran. Sehingga, masyarakat tidak terbebani dengan harga beras," terangnya.
Disampaikannya pula, saat ini HET beras seharga Rp11.500, dan Pemprov Kalbar sedang meminta aturan dari pemerintah pusat terkait sanksi harga beras yang dijual diatas HET. Terkecuali untuk biaya kompensasi dari transportasi.
Sementara itu, di tempat yang sama, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kalbar Dedi Aprilyadimenyampaikan laporan terkait stok beras yang sudah didapatkan dari pemasok ke Kalbar.
“Beras yang datang ini sudah kapal ke-9. Jadi, total penerimaan Kalbar sebanyak 37.500 ton. Insyaallah, akan kami datangkan lagi kurang lebih 5.500 ton beras,” ungkapnya.
Kemudian, ia juga memastikan RPK yang menjual beras di atas dari HET akan diberikan sanksi.
“Kalau melalui RPK yang menjual SPHP lebih dari HET yang ditentukan oleh pemerintah, kami akan kasih sanksi. Kami tidak akan drop lagi, mereka Pre-Order (PO), tidak akan kami layani. Ini masih bersifat sementara, sebelum ada (kepastian) sanksi dari pemerintah,” tegas Dedi. (bar/r)