“Makanya kita perlu menyikapi ini agar dapat segera diselesaikan dan tidak berlarut-larut. Kita ingin mencari solusi agar percepatan bisa terwujud,” harapnya.
Terkait persoalan itu pula, lanjut Ismail, dirinya sebagai Pj Bupati Mempawah diamanahkan oleh Bupati periode 2019-2024, Hj Erlina untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan cara baik-baik.
“Saya sebenarnya mengundang GM (General Manager Pelindo), dan dalam surat itu sudah jelas agar tidak diwakilkan. Karena ada sesuatu yang belum diselesaikan dari masa Ibu Erlina,” sebutnya.
Namun, Ismail menyayangkan GM Pelindo tetap tidak hadir dan hanya diwakilkan. Tindakan tersebut dinilai Ismail sebagai bentuk pelecehan terhadap Pemda Mempawah.
“Kalau memang GM Pelindo ke Jakarta, mungkin rapat ini bisa kita jadwalkan ulang. Kita menilai GM Pelindo telah melecehkan Pemda Mempawah, mentang-mentang saya hanya Pj Bupati. Saya hanya menjalankan amanah agar menyelesaikan ini dengan cara baik-baik,” tegasnya.
Menjawab hal itu, Perwakilan PT Pelindo, Helmi menjelaskan ketidakhadiran GM dalam undangan rapat dengan Pemda Mempawah dikarenakan GM sedang melaksanakan tugas kedinasan ke Jakarta.
“GM sedang ada dinas di Jakarta, dan saya diberikan disposisi untuk menghadiri undangan rapat ini. Tidak ada maksud GM tidak mengindahkan surat Pemda Mempawah, tapi memang sedang ada dinas di Jakarta,” kata Helmi meyakinkan.
Terkait aktivitas Pelindo, Helmi mengakui saat ini pihaknya melakukan beberapa aktivitas. Sedangkan menyoal perizinan, pihaknya mengaku masih dalam proses melengkapi. “Nanti akan kami sampaikan kepada GM,” janjinya.
Dalam rapat tersebut, Pemda Mempawah menyimpulkan beberapa hal yang perlu menjadi masukan dan pertimbangan PT Pelindo terkait pengelolaan lahan di area Pelabuhan Terminal Kijing di Kecamatan Sungai Pinyuh.
“Kami minta agar ada langkah percepatan penyelesaian segala bentuk dan jenis izin yang harus dimiliki oleh PT Pelindo sebagaimana mestinya. Kami berharap PT Pelindo sebagai BUMN harus menjadi contoh bagi perusahaan swasta dalam kepatuhan perizinan dan pelaporan di Kabupaten Mempawah,” tegas Ismail.
Kemudian, sambung Ismail, Pemkab Mempawah meminta kepastian dari PT Pelindo berkenaan dengan izin penetapan lokasi (penlok) yang telah diterbitkan sejak 2021 lalu.
“Penlok tersebut akan habis masanya per 30 Juli nanti. Sepenuhnya kami serahkan ke Pelindo apakah penlok ini masih ingin diperpanjang atau cukup sampai disini saja,” tegasnya lagi.
Secara keseluruhan, Ismail menyarankan agar PT Pelindo mereview rangkaian aktivitas perizinan. Mulai dari yang izinnya masih aktif, hampir selesai dan yang belum ada izin sehingga nanti keberadaan Pelindo benar-benar memiliki kekuatan hukum.
“Maka kami minta agar Pelindo dapat menyampaikan laporan progres aktivitas pelabuhan baik per bulan atau triwulan,” pintanya.
Selama ini, Ismail mengaku pihaknya tidak mengetahui sejauh mana progres pembangunan Pelabuhan Terminal Kijing di Sungai Kunyit. Akibatnya, pihaknya kerap kali kesulitan menjelaskan ketika ada masyarakat yang bertanya.
“Kami sering ditanya oleh masyarakat sudah sampai mana progres pelabuhan, ini akan naif jika kami tidak bisa memberikan penjelasan. Rasanya tidak mungkin Pak Sekda atau Pak Kadis tidak tidak tahu progresnya.
Kita juga ingin tahu kapan kapal merapat, crane beroperasi, TKBM beraktivitas semua ini kita butuhkan informasinya,” desak Ismail.
“Termasuk apa saja yang sudah diberikan PT Pelindo kepada masyarakat, sehingga ketika kami ditanya sudah bisa menjawab dan menjelaskan. Namun, sekarang kami tidak bisa menjawab dengan detail karena tidak pernah mendapatkan data laporannya,” timpalnya.
Lebih jauh, Ismail mengatakan Pemkab Mempawah memiliki niat baik untuk membangun sinergitas dan komunikasi degan PT Pelindo dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mempawah.
“Tolong disampaikan kepada GM Pelindo berkaitan dengan hal-hal ini. Kita ingin daya saing daerah meningkat, pengangguran dan kemiskinan menurun. Masalah proses perizinan harus gerak cepat,” pungkasnya.(wah)