Sementara itu PM salah satu saksi yang akan dipanggil Kejati Kalbar membenarkan, bahwa dirinya juga akan dipanggil Kejati Kalbar untuk dimintai keterangan terkait kasus pengadaan Kapal Feri Dinas Perhubungan Kapuas Hulu tahun 2019.
"Saya hari Jumat (31/05) akan dimintai keterangan. Saya itu mengenalkan pembeli dan penjual. "Saya ngasih refrensi ke SNi (salah satu tersangka) tempat kapal. Tapi untuk deal deal dan harga saya tidak tahu, " ujarnya.
Sementara Serli, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu membenarkan bahwa ada pegawainya juga yang akan kembali diperiksa oleh penyidik Kejati Kalbar maupun penyidik BPK RI sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan kapal feri 2019 Dinas Perhubungan.
"Ada 4 pegawai Dishub Kapuas Hulu dipanggil sebagai saksi. Dua orang masih aktif dan dua sudah pensiun, " ucap Serli.
Serli mengatakan, bukan hanya pegawainya saja yang dipanggil sebagai saksi oleh penyidik Kejati Kalbar maupun BPK RI, tapi melainkan ada 19 orang yang juga ikut diperiksa.
"Jadi semua ada 19 orang, banyak dari pokja dan penyedia/pihak ketiga dan kawan - kawan mereka pihak ketiga yang juga akan diperiksa, " ungkapnya.
Serli menegaskan, dirinya sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu menyerahkan semua proses hukum ke pihak Kejaksaaan Tinggi Kalbar.
"Kepada para pihak yang dimintai keterangan ikuti SOP sebagaimana mestinya, " kata Serli.
Sebagai informasi Pengadaan Kapal Penumpang Angkutan Sungai (Kapal Feri) yang bermasalah saat ini anggarannya bersumber dari APBN DAK Afirmasi Bidang Transportasi dari Kemendes DT, masuk APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 di DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu sejumlah Rp2,5 Miliar.
Dimana Pengadaan Kapal Penumpang Angkutan Sungai (Kapal Fery) tersebut rencananya digunakan sebagai sarana transportasi penyeberangan masyarakat. Saat ini kapal feri tersebut masih berada di Desa Perigi Kecamatan Silat Hilir. Kondisinya pun sudah tidak bisa digunakan lagi. (fik)