Sekretaris Forum Kebakaran Provinsi Kalimantan Barat, Eddy Zulkarnaen menuturkan, keberadaan hidran begitu penting dalam penanganan kebakaran di Pontianak. Ia pernah menggunakan hidran ketika terjadi kebakaran lahan pada tahun 2000. Lokasi hidran itu berada di sekitaran Fakultas Hukum Untan dan masih berfungsi.
“Kalau sekarang tidak tahu apakah hidran itu masih fungsi apa tidak. Kami (Damkar) tak pernah mengeceknya sebab bukan ranah kami. Namun jika Pemkot Pontianak meminta kami melakukan pengecekan hidran, akan kami lakukan,” ujarnya.
Menurutnya, hidran perlu dalam penanganan kebakaran, baik itu lahan dan bangunan. Sebab di Pontianak saat ini persoalan damkar adalah mencari akses air. Benar, lanjut dia, ketika air sungai tengah pasang petugas akan dimudahkan untuk mendapatkan air. Namun ketika air tengah surut, akses air akan sulit didapat.
“Sekarang banyak parit dan selokan sumbat dan hilang akibat pembangunan pemukiman dan jalan. Makin lama makin sulit dan menghambat kinerja damkar di lapangan,” ujarnya. Ia berharap, hidran di Pontianak bisa difungsikan kembali. Seperti di negara maju.Sebab fungsi hidran ini vital, apalagi ketika terjadi kebakaran di wilayah yang sulit mendapatkan sumber air.
“Perlu dicek kembali hidran. Bahkan kalau perlu titik hidran ditambah lebih banyak. Seperti di sudut kota, simpang perkotaan karena untuk saat ini memang diperlukan,” katanya. Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin menilai, data kejadian penanganan bencana oleh BPBD bisa menjadi pegangan dalam upaya perencanaan penanganan bencana ke depan. Melihat data kejadian bencana di Pontianak dari Januari sampai Mei, didominasi penanganan bencana kebakaran bangunan.
Dengan tingginya penanganan kejadian kebakaran perlu kiranya bagi pemerintah membuat satu kajian awal sebagai bahan dalam penanganan bencana khususnya kejadian kebakaran bangunan ini. Menurutnya, kejadian kebakaran bangunan akan sulit ditangani oleh Damkar ketika kejadian tersebut berada di daerah pemukiman padat penduduk.
Di daerah pemukiman dengan bangunan rapat dan padat penduduk mesti menjadi perhatian Pemerintah Kota Pontianak.“Makanya mesti ada mitigasi bencana untuk penanganan kebakaran terutama wilayah padat penduduk dengan bangunan yang rapat,” ungkapnya. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak, Nasir mengungkapkan, selama Januari hingga Mei 2024, terdapat 26 kejadian bencana yang sudah ditangani. (*)