“Jika tidak salah itu September karena sesuai dengan akhir masa jabatan,” kata Nuraini. Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mengimbau para calon legislatif terpilih di setiap tingkatan untuk melaporkan harta kekayaannya.
Para calon legislatif terpilih itu baik tingkat RI, provinsi maupun kabupaten agar 21 hari sebelum pelantikan segera menyelesaikan laporan LHKPN. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak mulai membuka rekrutmen petugas pemutakhiran data pemilih. Proses rekrutmen itu dibuka mulai tanggal 13 Juni 2024.
“Untuk proses rekrutmen pantarlih dilakukan secara terbuka, dan pengumuman pendaftaran pantarlih dimulai pada tanggal 13-17 Juni, dan penerimaan pendaftaran sampai tanggal 19 Juni terhitung sejak pengumuman pendaftaran,” kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak, Benning Rizahra di Pontianak, siang kemarin.
Bening menyebutkan kebutuhan Pantarlih untuk Pilwako di Kota Pontianak sebanyak 1.775 orang. Jumlah ini didapat setelah KPU melakukan pemetaan keberadaan Tempat Pemungutan Suara di Kota Pontianak.
Benning menambahkan KPU Kota Pontianak sudah mendapatkan bimbingan teknis tentang pemutakhiran data pemilih. Terkait dengan pemutakhiran itu pihaknya diminta untuk melakukan pemetaan jumlah TPS.
Hasil pemetaan itu didapatkan 800 TPS untuk pilwako yang digelar tanggal 27 November 2024. Satu TPS berisikan maksimal 600 pemilih. Hanya ada satu TPS yang pemilih di bawah 400 jiwa.
“Kami diminta untuk memetakan jumlah pemilih per TPS itu maksimal 600, dengan mempertimbangkan beberapa hal. Contohnya tidak boleh memisahkan satu KK itu ke dalam TPS yang berbeda, dan tidak menggabungkan kelurahan,” terang Benning di Pontianak, siang kemarin.
Lanjut Bening, setelah didapatkan jumlah TPS maka diperoleh jumlah petugas pemutakhiran data pemilih. Ketentuan tugas dari pantarlihnya, bila per TPS lebih dari 400 maka petugas per TPS dua orang. Bila di bawah 400 pemilih maka cukup satu orang pantarlih.
“Maksimal 600 pemilih untuk satu TPS. Hanya ada satu TPS yang jumlah pemilihnya kurang dari 400 jiwa,” kata Benning. Benning menjelaskan persyaratan untuk menjadi pantarlih tertuang dalam surat keputusan KPU Nomor 638 tahun 2024.
Ada point yang harus diperhatikan pendaftar yakni tidak menjadi anggota parpol atau tidak lagi menjadi anggota parpol paling singkat 5 tahun.
Sedangkan beberapa persyaratan lain seperti berusia paling rendah minimal 17 tahun, sehat jasmani dan rohani, pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat, dan beberapa persyaratan atau ketentuan lain yang tertuang dalam keputusan tersebut.
Benning mengingatkan Petugas panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang nanti terpilih harus benar-benar melaksanakan tugasnya. Saat bertugas melakukan pencocokan dan penelitian (coklit), petugas yang turun harus sesuai yang di SK oleh KPU. (mse)