Kapan Lagi? Caleg Terpilih Kalimantan Barat Belum Serahkan LHKPN

A'an • Dipublikasikan Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:30 WIB
ilustrasi LHKPN
ilustrasi LHKPN

 

 Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Barat, Syarifah Nuraini mengatakan, hingga saat ini belum ada calon legislatif terpilih yang menyerahkan tanda bukti pelaporan harta kekayaan.

“Sampai saat ini belum ada yang menyerahkan,” kata Nuraini di Pontianak. Oleh karena itu Nuraini mengingatkan agar para calon legislatif terpilih tingkat provinsi jangan telat melaporkan harta kekayaannya.

“Intinya 21 hari sebelum mereka dilantik kami sudah menerima tanda terima pelaporan LHKPN oleh caleg terpilih,” kata Nuraini. 

Nuraini menjelaskan para calegi terpilih melaporkan harta kekayaannya pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mekanisme pelaporan ada pada link terlampir di situs resmi KPK. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan caleg terpilih itu memiliki batas waktu yakni paling lambat untuk pengurusan berkasnya adalah 21 hari sebelum dilantik.

“Sehingga kami mengingatkan kepada caleg terpilih agar 21 hari sebelum pelantikan untuk segera dapat menyelesaikan laporan LHKPN,” kata Nuraini di Pontianak. Nuraini melanjutkan setelah melaporkan harta kekayaannya, para caleg terpilih menyerahkan tanda terima ke KPU Kalbar.

Penyerahan ini juga dilakukan caleg terpilih di tingkat kabupaten/kota ke KPU di masing-masing wilayah. Terkait dengan jadwal pelantikan, Nuraini menyatakan sesuai dengan akhir masa jabatan untuk anggota DPRD periode 2019-2024. 

“Jika tidak salah itu September karena sesuai dengan akhir masa jabatan,” kata Nuraini. Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mengimbau para calon legislatif terpilih di setiap tingkatan untuk melaporkan harta kekayaannya.

Para calon legislatif terpilih itu baik tingkat RI, provinsi maupun kabupaten agar 21 hari sebelum pelantikan segera menyelesaikan laporan LHKPN.  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak mulai membuka rekrutmen petugas pemutakhiran data pemilih. Proses rekrutmen itu dibuka mulai tanggal 13 Juni 2024.

“Untuk proses rekrutmen pantarlih dilakukan secara terbuka, dan pengumuman pendaftaran pantarlih dimulai pada tanggal 13-17 Juni, dan penerimaan pendaftaran sampai tanggal 19 Juni terhitung sejak pengumuman pendaftaran,” kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak, Benning Rizahra di Pontianak, siang kemarin.

Bening menyebutkan kebutuhan Pantarlih untuk Pilwako di Kota Pontianak sebanyak 1.775 orang. Jumlah ini didapat setelah KPU melakukan pemetaan keberadaan Tempat Pemungutan Suara di Kota Pontianak. 

Benning menambahkan KPU Kota Pontianak sudah mendapatkan bimbingan teknis tentang pemutakhiran data pemilih. Terkait dengan pemutakhiran itu pihaknya diminta untuk melakukan pemetaan jumlah TPS.

Hasil pemetaan itu didapatkan 800 TPS untuk pilwako yang digelar tanggal 27 November 2024. Satu TPS berisikan maksimal 600 pemilih. Hanya ada satu TPS yang pemilih di bawah 400 jiwa.

“Kami diminta untuk memetakan jumlah pemilih per TPS itu maksimal 600, dengan mempertimbangkan beberapa hal. Contohnya tidak boleh memisahkan satu KK itu ke dalam TPS yang berbeda, dan tidak menggabungkan kelurahan,” terang Benning di Pontianak, siang kemarin.

Lanjut Bening, setelah didapatkan jumlah TPS maka diperoleh jumlah petugas pemutakhiran data pemilih. Ketentuan tugas dari pantarlihnya, bila per TPS lebih dari 400 maka petugas per TPS dua orang. Bila di bawah 400 pemilih maka cukup satu orang pantarlih.

“Maksimal 600 pemilih untuk satu TPS. Hanya ada satu TPS yang jumlah pemilihnya kurang dari 400 jiwa,” kata Benning. Benning menjelaskan persyaratan untuk menjadi pantarlih tertuang dalam surat keputusan KPU Nomor 638 tahun 2024. 

Ada point yang harus diperhatikan pendaftar yakni tidak menjadi anggota parpol atau tidak lagi menjadi anggota parpol paling singkat 5 tahun.

Sedangkan beberapa persyaratan lain seperti berusia paling rendah minimal 17 tahun, sehat jasmani dan rohani, pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat, dan beberapa persyaratan atau ketentuan lain yang tertuang dalam keputusan tersebut.

Benning mengingatkan Petugas panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang nanti terpilih harus benar-benar melaksanakan tugasnya. Saat bertugas melakukan pencocokan dan penelitian (coklit), petugas yang turun harus sesuai yang di SK oleh KPU. (mse)

 
 
 
 
 
Editor : Indra Zakaria
Sumber : Pontianak Post