Kratom telah digunakan oleh masyarakat sejak lama untuk menjaga stamina dan mengurangi rasa sakit. Namun, ketika BNN mengklasifikasikan kratom sebagai narkoba, muncul kebimbangan di kalangan masyarakat. Padahal, Kementerian Kesehatan secara tegas menyatakan kratom tidak termasuk dalam kategori narkoba.
Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko, menyatakan bahwa Kementerian Kesehatan telah mengonfirmasi bahwa kratom tidak tergolong narkotika, tetapi zat adiktif yang terdapat di dalamnya perlu diteliti lebih lanjut.
"BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) diminta untuk melakukan penelitian mendalam untuk mengetahui seberapa besar bahaya kratom sebenarnya," kata mantan Panglima TNI usai mengikuti rapat terbatas tersebut.
Moeldoko menjelaskan, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kadar zat adiktif di kratom. Saat ini, Kementerian Kesehatan memastikan tanaman yang berasal dari Kalimantan Barat ini bukan narkotika.
"Kita tunggu dari riset lanjutan, kalau itu memang tak berbahaya dan dalam jumlah besar. Sama aja, kopi juga kalau dalam jumlah besar bisa repot," kata Moeldoko.
Wahyudi menambahkan bahwa kratom adalah salah satu sumber pendapatan utama bagi masyarakat, terutama petani di Kapuas Hulu.
"Dapat kita ketahui, dari siklus panennya yang setiap 30-40 hari, dengan perawatan yang tidak memberatkan masyarakat, dan sebagaimana kita ketahui bahwa tumbuhan kratom ini banyak hidup di pesisir sungai, yang mana sangat bermanfaat untuk menahan reboisasi hutan, dan lahan kritis, dan masih banyak lagi manfaat lainnya," ujarnya.
Tanaman kratom tersebar di hampir seluruh wilayah Kapuas Hulu. "Mengapa dibilang penghasil terbesar ada di daerah kami, karena untuk sebaran paling besar kita ambil di kecamatan Bunut Hilir, dengan jumlah petani sebanyak 2.517 orang dengan luas lahan 3.200,40 hektare, dan jumlah pohon sebanyak 14 juta batang lebih. Kemudian untuk di Kecamatan Embaloh Hilir, jumlah petani sebanyak 1.866 orang, dengan luas lahan 1.547 hektare dan banyak pohon sebanyak 6 juta batang lebih," katanya.
Kratom juga saat ini menjadi komoditas ekspor. "Dari hasil data yang saya peroleh, daun kratom ini juga menjadi komoditas ekspor. Memperhatikan bahan paparan dari Kemendag yang dirilis pada 24 Juli 2023, nilai ekspor ke AS mencapai 4,86 juta Dollar AS, atau sekitar Rp 76,19 miliar," ujarnya.
"Jumlah ini merupakan 66,3 persen dari total ekspor kratom di Indonesia. Melihat kondisi ini tentu ini merupakan peluang yang besar bagi pemerintah kita, dan yang paling penting adalah dari hasil ekspor tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan," sambungnya.
Terkait dampak kesehatan, pihaknya juga sudah melakukan sejumlah penelitian. "Terkait hasil penelitian, juga sudah kami lakukan beberapa kerjasama dengan beberapa pihak untuk mendukung rencana Kementerian Kesehatan dan Gubernur Kalbar dalam pembuktian daun kratom dapat dijadikan obat tradisional," ujarnya.
"Kemudian memang sejak dulu masyarakat biasa mengkonsumsi kratom untuk meredakan rasa sakit, hingga mengatasi kelelahan. Sampai saat ini, saya belum pernah mendengarkan ada yang meninggal setelah mengkomsumsi kratom," kata dia.
"Tapi menurut saya, memang benar harus ada aturan yang membatasi pemakaian yang secara berlebihan, agar mengurangi pergerakan orang-orang yang memiliki niat menyalahgunakan kandungan di dalam kratom tersebut," imbuhnya.
"Terkait dukungan tehadap legalisasi kratom, saya mendukung penuh dan tetap memonitor apa yang menjadi kebijakan pusat, agar disosialisasikan kepada masyarakat kami, dan disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat dalam pemakaian kratom di daerah kami," ungkapnya. (ars/r)