“Saya tidak tahu istilahnya apa, joki atau meminta bantuan. Pastinya bukan pantarlih menempel stiker,” kata Ridwan. Ridwan menegaskan bahwa hal itu sangat fatal. Sebab petugas yang melakukan coklit itu harus sesuai dengan SK yang dikeluarkan PPS. “Jadi bukan orang lain, yang tidak masuk dalam SK tidak punya kewenangan untuk melakukan coklit atau menempelkan stiker. Saya minta panwascam untuk memberikan saran perbaikan bahwa yang melakukan coklit harus betul-betul petugas yang di SK-kan. Tidak menggunakan orang lain untuk membantu tugas di lapangan,” tegas Ridwan.
Ridwan menjelaskan pihaknya akan menyampaikan temuan ini ke KPU Kota Pontianak. Bawaslu meminta KPU Pontianak menindaklanjuti temuan ini dengan mensupervisi jajaran ad hoc agar bekerja sesuai dengan prosedur dan tata berlaku. Ridwan menilai temuan ini hal penting dalam pengawasan proses coklit. Sebab berkaitan dengan validitas data pemilih. Pada proses coklit, data KPU dicocokkan dengan data yang dipegang oleh pemilih.
Lanjut Ridwan, jika proses wawancara tidak dilakukan maka validitas data dipertanyakan karena tidak ada pihak yang bisa diminta pertanggungjawaban terkait validitas data.
“Jadi warga itu ditanya, apakah yang masuk dalam KK, apakah ada yang sudah pindah, meninggal, atau beralih status dari sipil ke TNI atau sebaliknya. Oleh karena itu itu penting untuk diwawancara sehingga data pemilih yang nanti sampai ke DPT itu clean and clear,” kata Ridwan.
Ridwan menambahkan hal serupa juga sudah ditemukan, di kawasan Pontianak Utara. Bawaslu menemukan dari empat pemilih, hanya dua orang pemilih yang masuk dalam stiker yang ditempel pantarlih. Lalu dua pemilih lainnya tidak karena sedang berada di luar negeri.
“Meskipun sedang berada di luar negeri semestinya dimasukkan dalam daftar pemilih karena masuk dalam kepala keluarga. Tidak tahu besok atau lusa datang dan kemudian tidak punya hak pilih maka itu bisa pidana karena menghilangkan hak pilih orang lain,” jelas Ridwan.
Ridwan mengingatkan dalam bekerja pantarlih harus bekerja dengan mencocokkan data yang dipegang dengan data adminduk yang dipegang masyarakat. Kemudian proses wawancara dilakukan. Proses ini dilakukan untuk validitas data pemilih.
Lanjut Ridwan, validitas data pemilih nanti berkaitan dengan logistik yang akan digunakan dalam pemilihan kepala daera serentak. “Tentu tidak mau, logistik kurang atau lebih dari pemilih yang ada. Sehingga teman-teman di lapangan harus sesuai prosedur,” kata Ridwan.
Ridwan meyakini KPU sudah memiliki perhitungan jika waktu menjadi persoalan dalam proses coklit sehingga ada yang dinilai menyalahi prosedur, mekanisme dan tata cara yang ada. (*)