Menurut Adi, tersangka LF dan MJ merupakan pendamping lokal desa pada Bumdes BCS. Keduanya diduga turut serta melakukan penyimpangan keuangan terhadap pengelolaan dana bantuan yang diberikan oleh Kementerian Desa Republik Indonesia tahun anggaran 2018-2021 senilai Rp35 juta dan penyertaan modal dari 5 desa senilai Rp150 juta.
Dalam pengelolaan Bumdes dan penyertaan modal tersebut, tersangka LF dan MJ bersama dengan tersangka HS membuat laporan pertanggungjawaban fiktif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga berdasarkan laporan hasil audit diduga menimbulkan kerugian senilai Rp498,6 juta.
"Dua tersangka ini kami jerat dengan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian, subsidair, Pasal 3 juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," jelasnya.
Terhadap kedua tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan di Rutan Kelas II B Sanggau. Saat ini proses penyidikan perkara masih terus berjalan serta tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut. (sgg)