Sigit menerangkan, pembebasan delapan nelayan tersebut diputuskan setelah Jabatan Maritim Negeri Sarawak dalam hal ini Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) melalui Jaksa Penuntut Umum (DPP) menyampaikan bahwa pihak mereka tidak ingin melanjutkan dakwaan tersebut kepada para nelayan karena tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat.
Oleh karena itu, lanjut Sigit, hakim memutuskan bahwa para nelayan tersebut dibebaskan dari segala tuduhan dan diserahkan kepada pihak Indonesia yang diwakili oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching, untuk memulangkan para nelayan tersebut kembali ke Indonesia, bersama kapal dan barang-barang milik nelayan yang disita pada saat nelayan tersebut ditangkap oleh APMM Sarawak.
"Kasus ini terjadi saat APMM Sarawak pada 19 April 2024 melakukan penangkapan terhadap tiga unit kapal Nelayan Indonesia di area perairan laut dekat perairan Sarawak, Malaysia," kata Sigit, Kamis (18/7).
Sigit menuturkan, ketiga kapal nelayan asal Indonesia itu diduga telah melakukan aktivitas pencurian ikan di perairan Malaysia. Akan tetapi karena tidak ditemukan bukti ikan tangkapan dalam perahu mereka, dakwaan tersebut kemudian diubah menjadi memasuki perairan Malaysia tanpa izin.
Sigit mengatakan, adapun kedelapan nelayan yang ditangkap yakni ZK (37), FJ (22), RZ (24), DK (41), UJ (62), SD (39), ST (44) dan RN (26). Delapan orang nelayan Indonesia tersebut berusia antara 22 hingga 62 tahun.
Menurut Sigit, pembebasan delapan orang nelayan Indonesia tersebut tidak lepas dari upaya diplomasi yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri RI, khususnya KBRI Kuala Lumpur dan KJRI Kuching, sebagai bentuk upaya perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri serta atas bantuan dari berbagai pihak terkait di Indonesia.(adg)