Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Krisantus Kurniawan, menyoroti fenomena membludaknya kendaraan dengan Nomor Polisi (Nopol) luar Kalbar yang beroperasi di wilayah Kalbar tanpa pemutasian plat nomor.
Menurutnya, kondisi ini tidak hanya merugikan daerah dalam hal pendapatan asli daerah (PAD), tetapi juga turut menyumbang kerusakan jalan dan menggerus jatah kuota bahan bakar minyak (BBM) di provinsi tersebut.
"Sudah sangat sering, saya melihat ada 2-3 mobil dengan plat B, plat K, bahkan plat dari provinsi lain saat berkendara di jalanan Kalbar. Ini luar biasa. Ratusan hingga ribuan kendaraan dari luar Kalbar kini beroperasi di sini tanpa ada kesadaran untuk memutasikan plat nomornya menjadi nopol KB,” ungkap Krisantus saat memberikan pernyataan seusai menghadiri acara Halal Bihalal Partai Golkar Kalbar, Minggu(13/4) di Gedung Zamrud, Partai Golkar Kalbar.
Wagub Krisantus menegaskan bahwa keberadaan kendaraan plat luar Kalbar secara tidak langsung telah menambah beban infrastruktur jalan yang rusak akibat volume kendaraan yang tinggi.
Selain itu, konsumsi BBM oleh kendaraan-kendaraan tersebut juga dinilai menguras kuota BBM provinsi, sehingga warga setempat sering kali harus menghadapi antrian panjang di SPBU. "Ketika masyarakat mengeluh karena antri BBM, sebenarnya kita perlu introspeksi diri. Apakah kita sudah memiliki kesadaran untuk memutasikan kendaraan dari luar agar menggunakan plat KB? Jika belum, maka jangan salahkan siapa-siapa,” tegas Krisantus.
Untuk menangani masalah ini, Wagub mengungkapkan bahwa Pemprov Kalbar akan mencoba membuat regulasi melalui Peraturan Gubernur (Pergub). Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pemutasian plat nomor kendaraan.
"Peraturan Gubernur akan segera kami buat. Intinya, saya mengajak masyarakat untuk memiliki rasa memiliki yang tinggi terhadap Kalbar. Jika kita mencintai daerah ini, mari kita dukung upaya peningkatan PAD dan menjaga infrastruktur kita,” ujarnya. (*)
Editor : Indra Zakaria