Dua rumah sakit di Kapuas Hulu tak lagi bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kedua rumah sakit itu yakni Rumah Sakit Pratama Semitau dan Rumah Sakit Badau.
"Rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan hanya RSUD Ahmad Diponegoro Putussibau," kata Nanang Padli Sekretaris Dinas Kesehatan, PP dan KB Kabupaten Kapuas Hulu. Nanang mengatakan, sebelumnya Rumah Sakit Badau pada 2 tahun lalu pernah bekerjasama sama dengan BPJS Kesehatan.
"Cuma sekarang terhenti kerjasamanya karena belum disurvei akreditasi. Selain itu juga rumah sakit Badau belum ada dokter spesialis, karena salah satu syarat kerjasama dengan BPJS harus ada dokter spesialis," ujarnya.
Sementara untuk Rumah Sakit Pratama Semitau kata Nanang, terakhir bekerjasama dengan BPJS Kesehatan pada tahun 2023. Sementara untuk tahun 2024-2025 rumah sakit tersebut belum akreditasi.
"Kalau untuk RSUD Semitau sudah selesai akreditasi dengan nilai utama, sekarang pengurusan kredensialing penilaian dari BPJS Kesehatan tahun ini. Untuk Badau harus disurvei akreditasi terlebih dahulu direncanakan bulan Juni 2025," jelasnya.
Nanang mengatakan, cukup kasihan juga bagi masyarakat yang menjadi peserta BPJS namun tidak bisa menggunakannya ketika berobat ke rumah sakit Badau maupun Semitau.
"Terpaksa jika masyarakat ingin berobat menggunakan BPJS Kesehatan harus ke rumh sakit di Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Ahmad Diponegoro Putussibau," ungkapnya.
Sementara Aisyah Kepala BPJS Kesehatan Kapuas Hulu membenarkan bahwa di Kapuas Hulu ada dua rumah sakit yang belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan yakni RS Badau dan RS Semitau.
Baca Juga: Polres Ketapang Amankan 612 Gram Sabu Di Jalan Trans Kalimantan
"Minimal ada dua dokter di rumah sakit tersebut baru bisa bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan Saprasnya juga harus mendukung," ujarnya.
Aisyah mengatakan, dulu pada tahun 2021-2022 RSU Badau pernah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, namun kerjasamanya hanya untuk pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) meskipun saat itu Sapras pendukung kurang.
"Namun kita masih mempertimbangkannya saat itu. Namun saat ini sudah bisa karena dua syarat itu harus dilengkapi pemerintah daerah terlebih dahulu," ujarnya.
Editor : Indra Zakaria
Sumber : Pontianak Post