Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat (Kalbar) kembali meningkat. Hingga 16 Mei lalu, sebanyak 57 titik panas (hotspot) terdeteksi di Kalbar dan mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat strategi pengendalian karhutla melalui kemitraan strategis lintas sektor.
Dalam kegiatan konsolidasi kesiapsiagaan karhutla yang digelar di Pontianak dan Kubu Raya, Sabtu (17/5), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan pentingnya membangun kolaborasi erat dengan para pelaku usaha, terutama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), yang selama ini dinilai konsisten menerapkan pendekatan pencegahan secara berkelanjutan.
“Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi dengan kecenderungan karhutla yang relatif tinggi. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat hubungan yang sangat dinamis antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk GAPKI,” ujar Hanif.
Menurut Hanif, kesuksesan pencegahan karhutla di tingkat nasional sangat ditentukan oleh kesiapsiagaan di daerah. Mengingat luasnya wilayah dan kompleksitas geografis Kalbar, sinergi antarlembaga, perusahaan, dan masyarakat menjadi keharusan.
Hanif menyebutkan pihaknya akan membangun kerja sama yang lebih intensif dengan GAPKI. Kolaborasi tersebut, lanjutnya, telah dibahas dalam Rapat Kerja Nasional serta kunjungan lapangan yang bertujuan memperkuat koordinasi dan respons tanggap darurat.
“GAPKI sebagai organisasi resmi yang mewakili Perusahaan Besar Perkebunan Kelapa Sawit (PBPKS) akan kami ajak untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh anggotanya. Hasil evaluasi akan disampaikan kepada kami dan kepada gubernur,” jelas Hanif.
Lebih lanjut, Hanif menegaskan bagi perusahaan sawit yang belum tergabung dalam GAPKI, Kementerian LHK akan bekerja sama dengan dinas lingkungan hidup di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan dan evaluasi. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi administratif akan diterapkan tanpa kompromi.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Barat yang diwakili Sekretaris Daerah, Harrison, menyampaikan Kalbar memiliki total luas wilayah mencapai 14,7 juta hektare, dengan 8,32 juta hektare di antaranya merupakan kawasan hutan. Kalbar juga memiliki 2,67 juta hektare lahan gambut, menjadikannya provinsi dengan kawasan gambut terluas keempat di Indonesia.
“Dengan karakteristik tersebut, Kalbar memang sangat rawan karhutla. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kami terus mendorong partisipasi aktif masyarakat dan stakeholder melalui program Desa Mandiri Peduli Gambut, Masyarakat Peduli Api, serta Kelompok Tani Peduli Api,” papar Harrison.
Pemerintah Provinsi Kalbar, sambungnya, telah menempuh berbagai langkah antisipatif, mulai dari modifikasi cuaca, peningkatan koordinasi dengan TNI/Polri, BPBD, BMKG, hingga pelaku usaha perkebunan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal GAPKI, M. Hadi Sugeng, memastikan pihaknya telah mewajibkan seluruh perusahaan anggota GAPKI untuk siaga penuh menghadapi musim kemarau dan risiko karhutla, termasuk di Kalbar. (*)
Editor : Indra Zakaria