PROKAL.CO- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat sempat didera kendala operasional dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terpaksa menghentikan sementara distribusi makanan kepada para siswa penerima manfaat akibat keterlambatan pencairan tambahan dana operasional atau top up dari pemerintah pusat. Kondisi ini kian pelik lantaran pengelola kini dilarang keras menggunakan dana talangan untuk menjaga dapur tetap mengepul.
Kepala Program MBG Regional Kalimantan Barat, Agus Kurniawi, meluruskan kabar yang beredar dan menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) tidak pernah mengeluarkan instruksi penghentian program secara total. Menurutnya, roda organisasi di tingkat SPPG tetap berjalan, namun aktivitas beberapa dapur penyedia makanan memang harus mandek sementara murni karena kehabisan anggaran operasional di rekening mereka.
Aturan ketat dari BGN yang kini melarang penggunaan dana talangan menjadi alasan utama mengapa pengelola memilih menyetop layanan alih-alih mencari pinjaman mandiri. Kebijakan baru tersebut sengaja diterapkan demi memperkuat tata kelola keuangan, menghindari potensi maladministrasi, serta memastikan seluruh transaksi menggunakan dana resmi yang telah diverifikasi. Dampaknya, begitu kas kosong, operasional otomatis membeku hingga dana pusat benar-benar cair.
"Mereka yang dananya belum masuk tidak bisa pakai dana talangan lagi. Jadi sambil menunggu uang masuk, mereka berhenti operasional terlebih dahulu," jelas Agus saat memberikan konfirmasi mengenai mandeknya layanan di beberapa titik.
Secercah titik terang mulai terlihat pada Senin sore kemarin, di mana sejumlah SPPG di Kalbar dilaporkan sudah mulai menerima transferan dana dari BGN. Masuknya anggaran tersebut membuat dapur-dapur MBG dapat kembali beraktivitas untuk membeli bahan pangan, meracik menu, dan melanjutkan kewajiban distribusi nutrisi kepada anak-anak sekolah.
Tantangan logistik dan finansial ini menjadi ujian besar bagi keberlanjutan program strategis nasional yang menyasar sekitar 995 ribu penerima manfaat melalui 508 SPPG terverifikasi di wilayah Kalimantan Barat. Meskipun BGN telah menerapkan sistem rekening terpadu dan virtual account untuk transparansi, kecepatan dan ketepatan waktu penyaluran anggaran dari pusat tetap menjadi kunci utama agar perut ratusan ribu siswa di daerah tidak telantar akibat urusan birokrasi keuangan. (*)
Editor : Indra Zakaria