PONTIANAK Masyarakat Kalimantan Barat (Kalbar) diimbau untuk segera meningkatkan kewaspadaan tingkat tinggi demi bersiap menghadapi ancaman cuaca ekstrem. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) secara resmi memperingatkan bahwa puncak musim kemarau di Bumi Khatulistiwa diproyeksikan akan menghantam pada Agustus hingga September 2026. Kondisi kemarau tahun ini diprediksi akan berjalan jauh lebih kering dan lebih panjang dari kondisi normal, sehingga memicu risiko besar berupa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta krisis air bersih massal.
Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menjelaskan bahwa pergerakan musim kemarau sebenarnya sudah mulai merayap masuk ke sebagian wilayah Kalimantan sejak Juni ini. Fase awal ini dipastikan menjadi gerbang pembuka menuju periode paling kritis dalam dua hingga tiga bulan ke depan. Fenomena alam ini diperparah oleh adanya peluang bertahannya anomali iklim El Nino dengan intensitas moderat hingga kuat yang diperkirakan bakal terus mengunci wilayah Indonesia hingga awal tahun 2027. Dampak nyata dari El Nino ini adalah minimnya pembentukan awan hujan, yang otomatis memicu terjadinya hari tanpa hujan dalam durasi yang sangat panjang.
Bagi Kalimantan Barat, ancaman ini bukan sekadar urusan cuaca panas menyengat. Karakteristik wilayah Kalbar yang kaya akan lahan gambut menjadikannya sangat rentan terhadap bencana karhutla saat pasokan air dari langit terhenti. Berdasarkan pemetaan terbaru dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar, sedikitnya ada lebih dari 300 titik rawan kebakaran yang kini dipantau ketat di berbagai kabupaten dan kota. Beberapa wilayah rawan dengan riwayat karhutla berulang yang mendominasi daftar merah ini antara lain Kabupaten Sambas, Kubu Raya, Kayong Utara, Sanggau, dan Sintang.
"Musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal," ujar Ardhasena Sopaheluwakan dalam konferensi pers perkembangan musim kemarau.
Dampak domino dari kemarau panjang ini dipastikan akan memukul langsung sendi-sendi kehidupan masyarakat, terutama yang bermukim di kawasan pedalaman dan area gambut. Menurunnya curah hujan secara drastis memaksa sebagian warga untuk berjalan lebih jauh demi mendapatkan seember air bersih. Di sektor pangan, perkebunan dan lahan pertanian juga dihantui ancaman gagal panen akibat mengeringnya sumber-sumber irigasi tradisional.
Jika kebakaran lahan lepas kendali, maka hantu kabut asap yang pekat dipastikan akan kembali menyelimuti ruang udara Kalbar. Paparan asap sisa pembakaran lahan ini berisiko memicu lonjakan drastis kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), dengan kelompok anak-anak serta lansia sebagai korban yang paling rentan. Belajar dari pengalaman pahit tahun-tahun sebelumnya, kabut asap pekat tidak hanya merusak kesehatan publik, melainkan juga melumpuhkan aktivitas persekolahan, mengacaukan jadwal transportasi udara, hingga memukul roda perekonomian daerah.
Merespons ancaman nyata ini, Plt Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani, menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah tidak tinggal diam. Sejumlah langkah taktis penanggulangan telah disiapkan sejak dini, termasuk rencana penggelaran Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) atau hujan buatan di langit Kalbar yang akan dieksekusi secara situasional dengan memantau pergerakan dinamika atmosfer.
Di sisi lain, Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menegaskan pentingnya bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menggunakan data prakiraan iklim ini sebagai kompas utama dalam menyusun strategi mitigasi. BMKG secara aktif terus melakukan pendampingan kepada BPBD dan Forkopimda di daerah guna memastikan kesiapsiagaan penuh sebelum puncak kemarau tiba.
Beberapa rekomendasi penting pun telah dilayangkan, mulai dari meminta sektor pertanian mengubah pola tanam dengan memilih varietas tanaman yang ramah kekeringan, memperkuat cadangan air bersih perkotaan, hingga mematangkan jaringan distribusi air ke masyarakat. BMKG juga mengetuk kesadaran masyarakat luas untuk mulai bijak dan hemat dalam menggunakan air bersih, serta memohon dengan sangat agar tidak ada lagi pihak yang membuka atau membersihkan lahan pertanian dengan cara dibakar. Kesadaran kolektif dari warga dinilai menjadi benteng pertahanan paling ampuh untuk menekan potensi bencana karhutla di Kalimantan Barat. (*)
Editor : Indra Zakaria