Oleh: Dr. Saleh Alhindwan
TIDAK lama lagi, tahun depan Agustus 2024, ibukota negara Indonesia akan pindah dari Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai ibukota baru. IKN akan merubah status administrasi negara Indonesia dari sebelumnya di Pulau Jawa berpindah ke Pulau Kalimantan.
Secara geografis perubahan wilayah ibukota negara dengan sendirinya merubah keberadaan Pulau Kalimantan sebagai pulau terbesar di Indonesia yang empat kali lebih besar dari Pulau Jawa. Pusat politik dan pemerintahan Indonesia akan beralih ke Nusantara. Secara internasional, perubahan ibukota juga akan merubah peta geografi ibukota negara di dunia, dari sebelumnya masyarakat internasional mengenal Jakarta sebagai ibukota negara, harus merubah daftar ibukota negara Indonesia dalam peta hubungan internasional.
Demikian pula sebaliknya, Jakarta akan terhapus dalam daftar ibukota negara di dunia. Namun, hal terpenting dari peristiwa ini adalah apa dampak perpindahan ibukota negara bagi Kalimantan, terutama Kalimantan Timur? Apa yang harus dilakukan Kalbar ke depan? Sebagai provinsi dengan ekonomi terbesar di Kalimantan, secara ekonomi perpindahan ibukota akan berdampak pada meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim dari 921 triliun rupiah (2022) menjadi di atas 1.000 trilliun.
Meskipun ditopang oleh sektor pertambangan dan penggalian sebesar 53,24 persen, keberadaan IKN akan merubah peta ekonomi Kaltim. Dengan IKN semua sektor ekonomi Kaltim akan berkembang dan meningkat dengan tajam, karena adanya arus investasi dalam jumlah besar, kunjungan wisatawan, kegiatan pertemuan internasional dan masuknya sumber daya manusia baru serta pekerja profesional di berbagai bidang dan sektor industri.
Bagi Kalbar dengan PDRB sebesar 255 triliun (2022) yang jauh lebih rendah dari Kaltim tentu saja akan tertinggal apabila tidak melakukan langkah-langkah strategis ke depan.
Dengan populasi sekitar 5,5 juta dan angka kemiskinan 6 persen terdapat langkah-langkah yang perlu dilakukan. Pertama, menjadikan Kalbar sebagai pusat perdagangan dan bisnis regional (regional trade and business hub) Kalimantan.
Baca Juga: Edukasi Pengelolaan Limbah Medis
Dengan langkah ini perdagangan dan bisnis daerah akan meningkat. Daya saing Kalbar juga akan meningkat. Produk barang dan jasa akan berkembang pesat dan mengalir di daerah. Pusat-pusat perbelanjaan akan bertumbuhkembang.
Kedua, mempercepat arus investasi masuk ke Kalbar baik investasi dalam negeri maupun investasi asing. Dengan arus investasi akan terjadi peningkatan modal yang akan memberikan efek berlipat ganda (multiplier effect) bagi kemajuan ekonomi daerah dan peningkatan lapangan kerja.
Ketiga, meningkatkan ekspor produk industri dan unggulan daerah. Produk industri berbagai daerah harus disiapkan sebagai produk ekspor. Pusat ekspor (export centre) dan desain produk (product design) harus dibangun dengan melakukan pelatihan kepada para produsen dan calon eksportir tentang cara melakukan ekspor, membuat desain produk yang baik dan kemasan yang menarik serta modern.
Dengan rata-rata pertumbuhan sektor perdagangan di atas 13 persen dan meningkatkan ekspor di atas US$ 2 milar pertahun, keberadaan sebagai pusat perdagangan dan bisnis akan memberikan suntikan yang kuat untuk mendorong kemajuan perdagangan internasional. Keempat, membangun infrastruktur jalan dan jembatan. Infrastruktur harus dibangun secara besar-besaran sehingga dapat membuka akses daerah-daerah yang sulit dijangkau dan merangsang pergerakan ekonomi di seluruh daerah.
Lahan untuk infrastruktur jalan modern yang lebar harus dicadangkan secara besar-besaran sehingga dapat ditingkatkan secara berkala. Jalan-jalan utama harus dibangun dengan jumlah jalur yang banyak setidaknya tiga hingga lima jalur sebagai antisipasi meningkatnya jumlah kendaraan dan kepadatan lalu lintas di masa mendatang.
Kelima, memajukan pariwisata. Industri pariwisata harus dibangun di berbagai daerah baik wisata alam, wisata sejarah, wisata religi, maupun wisata buatan (artificial tourism) yang baru. Pusat-pusat sovenir dibangun di tempat-tempat wisata dengan mengutamakan produk buatan masyarakat setempat, sehingga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.
Keenam, membangun pusat-pusat industri seperti taman industri (industrial park) dan kawasan perdagangan bebas (free trade zone). Kawasan-kawasan tersebut perlu dibangun untuk mendorong percepatan kemajuan berbagai sektor dan bidang industri sehingga dapat mengikuti perkembangan kemajuan industri modern. Kawasan industri dapat dibangun oleh pemerintah melalui kerja sama dengan swasta atau sepenuhnya dimiliki badan usaha daerah.
Apabila dibangun murni oleh daerah, sebagai insentif pemerintah dapat menyediakan lahan tanpa harus menyewakan kepada pengusaha dan investor, sehingga mengurangi beban biaya investasi awal dan pajak yang harus dibayar investor.
Dengan lahan yang luas terdapat di daerah, pemerintah dapat menyediakan lahan di kawasan sebagai insentif yang atraktif bagi investor dalam negeri dan asing. Pertumbuhan industri pengolahan (manufacturing) rata-rata di atas 16% menjadi pondasi yang kuat dan rasional untuk mendorong peningkatan dan percepatan industrialisasi daerah. Ketujuh, memajukan sumber daya manusia daerah dan skill tenaga kerja. Untuk memajukan ekonomi dan industri diperlukan ketersediaan dan kemampuan yang memadai.
Pendidikan umum masyarakat harus ditingkatkan setidaknya minimal tamat sekolah menengah apabila tidak dapat mengikuti pendidikan tinggi. Porsi tenaga kerja yang sebagian besar sekitar 60 persen tamat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) harus dikurangi.
Dengan lapisan tenaga kerja tamat SD dan SMP akan membuat daya saing industri rendah dan sulit untuk mampu mengelola sektor industri modern.
Industri modern seperti kendaraan listrik (electric vehicle), pabrik drone, pembangkit tenaga listrik energi bersih (clean energy) dan energi terbarukan (renewable energy) membutuhkan tenaga kerja yang memiliki skill tertentu yang harus memiliki kemampuan membaca dan mengoperasikan peralatan modern secara baik.
Pemerintah harus mewajibkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan minimal tamat sekolah menengah atas (SMA) atau sekolah menengah kejuruan (SMK). Pemerintah harus memberikan pemerataan pendidikan hingga tamat SMA/SMK dan memberikan bantuan subsidi kepada sekolah-sekolah swasta, sehingga siswa yang tidak dapat masuk ke sekolah negeri dapat meneruskan ke sekolah swasta.
Dengan bantuan subsidi pemerintah, kita akan dapat menekan angka putus sekolah dan meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat.
Dengan tujuh langkah di atas, Kalbar akan dapat maju dengan cepat, memiliki daya saing yang tinggi, diperhitungkan secara nasional dan menjadi preferensi pilihan pengusaha serta investor sebagai destinasi investasi.
Kalbar akan menjadi daerah unggul dan memiliki daya saing ekonomi di Kalimantan dan tidak tertinggal dari kemajuan Kaltim yang ditopang dengan keberadaan IKN. Kalbar akan tampil sebagai pusat bisnis dan perdagangan regional (regional trade and business hub) baru yang terkemuka di Kalimantan dan pusat bisnis masa depan Indonesia.Selain itu, akan menciptakan keseimbangan kemajuan antarprovinsi dan menghindari ketimpangan antara satu daerah dengan daerah yang lain.**
Penulis adalah warga Kalbar tinggal di Dubai, United Arab Emirates (UAE).