Perserikatan Bangsa Bangsa sejak 1992 lalu mengakui jika hari ini, 17 Oktober, setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional (International Day for the Eradication of Poverty). Bagaimana langkah pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan? Harian Pontianak Post menurunkan ulasannya.
Idil Aqsa Akbary, Pontianak
DI Kalimantan Barat (Kalbar) sendiri, jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 mencapai 367,89 ribu jiwa, atau sebesar 7,15 persen. Sementara di tahun yang sama, daerah kabupaten/kota dengan penduduk miskin terbanyak yakni Kabupaten Melawi, dengan persentase 12,01 persen atau 25,47 ribu jiwa penduduk miskin.
Sedangkan daerah dengan penduduk miskin terendah ada di Kabupaten Kubu Raya dengan persentase 4,34 persen, atau ada sebanyak 25,47 ribu jiwa penduduk miskin. Meski secara persentase jauh berbeda, namun jumlah penduduk miskin di Kabuapten Melawi dan Kubu Raya kurang lebih sama.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalbar Sukaliman yang juga Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) mengungkapkan, dalam upaya pengentasan kemiskinan pihaknya telah menindaklanjuti Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Juga Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Maka dari itu di tahun 2022 ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) menjalankan berbagai program pengentasan kemiskinan. Yakni melalui program pemerintah daerah yang menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), yang dilaksanakan melalui beberapa perangkat daerah.
Seperti di Dinas Sosial dengan program perlindungan dan jaminan sosial. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial penduduk miskin ekstrem melalui pemberian bantuan sosial kesejahteraan keluarga yang menjadi kewenangan Pemprov. Di mana jumlah sasarannya mencapai ribuan kepala keluarga.
Kemudian di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdkbud), ada program Pendidikan Menengah, Vokasi dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus (PKLK). Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah anak, termasuk dari Rumah Tangga (RT) miskin. Melalui pemberian pembiayaan beasiswa pendidikan jenjang SMAN, SMKN, dan SLBN Negeri.
Selain itu, menurutnya, juga ada program dari Disdikbud untuk mengurangi beban serta meningkatkan rata-rata lama sekolah anak melalui pemberian perlengkapan sekolah pelajar miskin baik SMA/, SMK, maupun SLB Negeri. Adapun total sasaran dari dua progam di Disdikbud Kalbar tersebut hampir mencapai dua ratus ribu jiwa.
Lalu yang terkahir ada di Dinas Kesehatan. Yakni lewat program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Program ini terbagi menjadi tiga jenis, pertama meningkatkan kesehatan ibu dan anak dari RT miskin ekstrem. Sasarannya adalah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal K4, termasuk dari rumah tangga miskin. Dengan sasaran sebanyak 95.696 jiwa.
Kedua, meningkatkan gizi masyarakat melalui pemberian makanan tambahan pada balita kurus dan sangat kurus, termasuk balita dari RT miskin. Balita kurus dan sangat kurus yang mendapatkan pemberian makanan tambahan termasuk dari rumah tangga miskin ekstrem dengan sasaran 1.995 balita.
Yang ketiga dengan cara meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat melalui pemberian makanan tambahan pada ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK), termasuk ibu hamil pada RK miskin. Adapun jumlah ibu hamil KEK termasuk ibu hamil dari rumah tangga miskin ekstrem yang menerima manfaat program tersebut ada 3.338 orang.
Meski Pandemi, Angka Kemiskinan Menurun
Sementara itu dari data terbaru tahun 2022, persentase penduduk miskin Kalbar pada Maret 2022 telah menurun menjadi sebesar 6,73 persen. Angka tersebut menurun 0,11 persen poin terhadap September 2021 dan menurun 0,42 poin terhadap Maret 2021. Secara jumlah penduduk miskin Kalbar pada Maret 2022 sebesar 350,25 ribu orang, menurun 3,8 ribu orang terhadap September 2021 dan menurun 17,64 ribu orang terhadap Maret 2021.
Dengan demikian jumlah penduduk miskin Kalbar masih di bawah angka nasional. Di mana Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri telah mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2022 mencapai 26,16 juta orang, atau 9,54 persen dari total penduduk Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kalbar Sutarmidji mengungkapkan angka kemiskinan di provinsi ini konsisten terus menurun. Ia bersyukur justru di saat pandemi terjadi pada 2020 – 2021 lalu, angka kemiskinan tetap mengalami penurunan. Meskipun hanya kecil, angkanya, diakui dia, terus mengalami penurunan dan tidak pernah terjadi peningkatan.
“Mudah-mudahan terus bisa turun. Ini sepanjang kita bisa jaga inflasi, bisa jaga pertumbuhan ekonomi dan daya beli yang berkaitan dengan inflasi itu, pasti ini (turun),” katanya.
Kemudian menurutnya, pemerintah juga terus mengintervensi di hal-hal tertentu. Seperti di sektor pendidikan dan lain sebagainya. Untuk pendidikan, ia mencontohkan, pelajar di sekolah negeri pasti ada yang berasal dari keluarga miskin. Dengan dibebaskannya biaya sekolah untuk SMA/SMK negeri di Kalbar, maka paling tidak bisa mengurangi biaya sekolah sebesar Rp100 ribu perbulan.
“Itu Rp100 ribu bisa digunakan untuk (kebutuhan) lain. Banyak juga dari Pusat, itu anggota DPR RI, seperti Pak Syarif (Syarief Abdullah Alkadrie, anggota Komisi V) 15 ribu (unit) bedah rumah,” ucapnya.
Dengan program bedah rumah, menurutnya, cukup bisa membantu warga miskin. Dimisalkan dia, yang awalnya rumah mereka menggunakan atap daun, maka dalam satu bulan, kemungkinan mereka butuh Rp100 ribu untuk mengganti atap daun yang rusak. Dengan rumah yang sudah dibedah, maka pengeluaran atap daun, menurutnya, otomatis hilang. “Hal-hal seperti itu yang dilakukan, sehingga angka kemiskinan itu bisa kita jaga,” tambahnya.
Midji, sapaan karibnya, berharap angka kemiskinan di Kalbar benar-benar tidak mengalami peningkatan. Meski kecil, harapan dia, tetap harus ada penurunan dari waktu ke waktu. Apalagi melihat ke depan, dimana dunia diprediksi bakal menghadapi resesi di tahun 2023, Midji menilai semua hal tetap harus dijaga.
Pemprov sendiri, kata dia, berusaha menjaga agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bisa digunakan kapan saja ketika dibutuhkan. Terutama untuk program-program yang bisa membantu masyarakat seperti subsidi, atau juga hal lain yang bisa mengintervensi masalah yang dihadapi masyarakat.
“Itu jadi, saya berharap pos BTT (belanja tidak terduga) itu harus tersedia dengan cukup sehingga kita bisa melakukan program bantuan. Kayak sekarang dengan paket bahan pokok (pengendalian inflasi), intervensi kalau ada kenaikan harga di pasar. Itu semua untuk menjaga (angka) kemiskinan, karena berpengaruh pada masyarakat,” tutupnya. (*)
Editor : izak-Indra Zakaria