Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Barat, Ritaudin dari dapil Melawi-Sintang-Kapuas Hulu geram dan prihatin dengan mahalnya minyak subsidi jenis pertalite yang dijual di tingkat eceran sudah tembus Rp18-20 ribu per liternya di Kabupaten Melawi. Kondisi ini sendiri sudah berlangsung beberapa waktu belakangan dan berdampak ke masyarakat setempat.
"Ada kondisi khusus di Melawi khususnya beberapa kecamatan di Tanah Pinoh. Informasi dari masyarakat banyak minyak pertalite subsidi kisaran harganya di tingkat pengecer sudah tembus Rp20.000 per liter. Padahal sebelumnya walaupun sudah mahal yakni Rp 12-13 ribu per liter. Makanya kami (DPRD Kalbar dan Komisi IV) menyikapi keluhan masyarakat ini," ucap Ritaudin, di ruang kerjanya.
Menurut dia, sebagai wakil rakyat asli Melawi, dirinya tak tahu persis penyebab minyak subsidi jenis pertalite begitu mahal dan naik tajam pada tingkatan pengecer di Kabupaten Melawi. Politisi PAN Kalbar ini pun menyarankan PERTAMINA turun ke lapangan melakukan sidak ketat. "Kami duga bisa saja ada permainan di tingkat oknum SPBU di sana," ucapnya.
Ritaudin menambahkan bahwa sekarang ini untuk memperoleh minyak subsidi jenis pertalite saja harus ada barcode. Persoalan di daerah adalah bahwa tak semua bisa dilakukan dengan barcode. Kalaupun bisa dilakukan, pastinya memiliki salah soal jaringannya. "Untuk upload jaringan internet tidak mudah di wilayah pedalaman seperti Melawi. Tak semua SPBU bisa," ucapnya.
Baca Juga: Hadir di Banjarmasin, Ribuan Gen Z Auto FOMO & Tampil Skena di Fazzio Youth Festival
Politisi PAN bersuara vokal ini menduga bahwa salah satu factor langka dan jadi mahalnya minyak pertalite di tingkat pengecer karena diduga kuat dimonopoli oknum penampung. Antara oknum spbu dan penampung saling main mata. Akhirnya berdampak ke masyarakat yang merasakan kewalahan dalam mendapatkan minyak subsidi jenis pertalite.
"Kami (Komisi IV) secepatnya panggil mitra kerja yakni PERTAMINA Kalbar dan Hiswana Migas untuk mempertanyakan kelangkaan di Melawi," ucapnya.
Baca Juga: Pemilihan Serentak Ketua RT Desa Antibar Sukses, 29 Ketua RT Terpilih Termasuk 4 Perempuan
Dia juga mempertanyakan apakah ada kaitannya dengan kuota dan pengaturan minyak lewat SPBU di Melawi. Sebab, bukan rahasia lagi, antri minyak subsidi lebih banyak diprioritaskan ke bisnis dibandingkan untuk masyarakat umum. Apalagi harga bisnis dari SPBU pastilah punya margin keuntungan tak kecil. "Jadi pembagian di SPBU rentan tak merata untuk umum dan bisnis. Hanya kami meminta porsikan dong ke masyarakat umum. Tak boleh juga masyarakat harus membeli hingga Rp 20 ribuan di tingkat pengecer," ujarnya.
Dia menduga bahwa dampak kenaikan di tingkat pengecer yang signifikan karena masyarakat umum di Melawi tak memperoleh minyak pertalite secara merata dan sesuai porsi. Kejadian ini juga tak hanya terjadi di Melawi tetapi di beberapa kabupaten perhuluan di Kalbar juga. "Makanya, sekali lagi kami meminta PERTAMINA Bersama aparat dari polda misalnya turun tangan. Jangan sampai kami (Komisi IV) turun dan menemukan SPBU nakal, pastilah kami rekomendasikan untuk ditutup," pungkas dia.(*)
Editor : Indra Zakaria