Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tengah menyiapkan langkah konkret untuk merealisasikan program SPP Gratis bagi siswa SMA swasta. Gubernur Kalbar, Ria Norsan telah menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan Kalbar untuk segera melakukan pendataan terhadap sekolah-sekolah swasta yang berpotensi menjadi penerima manfaat program ini.
“Saya sudah meminta Dinas Pendidikan untuk mendata sekolah-sekolah swasta yang bisa masuk dalam sasaran program SPP Gratis,” ungkap Norsan. Selain pendataan, Gubernur juga meminta agar dilakukan perhitungan anggaran secara cermat agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran.
Program SPP Gratis ini merupakan bagian dari janji politik yang pernah disampaikan kepada masyarakat saat masa Pilkada sebelumnya. Norsan menekankan bahwa inisiatif ini adalah bentuk perhatian pemerintah terhadap siswa yang menempuh pendidikan di sekolah swasta yang belum dikelola oleh negara.
“Pemerintah Provinsi ingin ikut andil membantu sekolah swasta yang mungkin masih mengalami kendala dalam hal pembiayaan operasional. Banyak dari mereka yang masih berjuang untuk bisa tetap berjalan,” katanya.
Namun, Gubernur menegaskan bahwa program ini tidak berlaku untuk seluruh sekolah swasta. Ia menyampaikan bahwa lembaga pendidikan swasta yang sudah mapan dan memiliki dukungan finansial yang kuat tidak termasuk dalam cakupan program.
“Kita tidak menyasar sekolah swasta elit yang sudah stabil secara keuangan. Program ini ditujukan untuk memberi kesempatan yang setara bagi seluruh siswa di Kalbar agar bisa mengakses pendidikan tanpa terkendala biaya,” tutupnya.
Kepala Disdikbud Kalbar, Rita Hastarita mengatakan bantuan yang diberikan sebesar Rp100 ribu per bulan untuk pelajar SMA, dan SMK swasta, serta Rp200 ribu per bulan untuk pelajar Sekolah Luar Biasa (SLB) swasta.
“Bantuan ini memang tidak menanggung penuh biaya SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan). Kalau misalnya SPP sekolah SMA/SMK swasta itu di atas Rp100 ribu, maka selisihnya tetap ditanggung oleh siswa masing-masing,” jelasnya, Rabu (16/4).
Saat ini, Pemprov Kalbar tengah menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai dasar hukum penyaluran bantuan tersebut. “Pergub-nya sedang kami susun, dan kami menunggu penjadwalan harmonisasi dengan Kemenkum, dan Kemendagri. Kami targetkan Juli 2025 bantuan ini sudah bisa disalurkan,” ujarnya.
Rita menjelaskan, sekolah swasta yang diprioritaskan adalah sekolah dengan jumlah peserta didik di bawah 200 orang. Kemudian mengalami penurunan jumlah pelajar, serta memiliki pelajar dari keluarga tidak mampu yang terdata dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
“Kami lakukan cut off di batas 200 pelajar per sekolah. Sekolah (swasta) yang jumlah siswanya menurun, dan banyak anak dari keluarga tidak mampu itu yang kami anggap paling membutuhkan,” pungkasnya. (mse)
Editor : Indra Zakaria