Pro Kalimantan Balikpapan Samarinda Bola Daerah Kriminal Bisnis Nasional Lifestyle

Dana Desa 2026 Dipangkas Drastis, Pembangunan Fisik di Kapuas Hulu Terancam Lumpuh

Redaksi Prokal • 2026-02-03 09:15:00
Ilustrasi uang
Ilustrasi uang

KAPUAS HULU – Kebijakan pemangkasan Dana Desa (DD) pada tahun anggaran 2026 mulai memicu keresahan mendalam di tingkat pemerintahan desa. Penurunan alokasi anggaran yang cukup signifikan ini diprediksi bakal menghentikan seluruh proyek pembangunan infrastruktur fisik di desa-desa wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) Kapuas Hulu, Yusuf Basuki, mengungkapkan bahwa saat ini para kepala desa tengah mengeluhkan kondisi fiskal yang sangat terbatas. Menurutnya, rata-rata desa di Kapuas Hulu hanya menerima Dana Desa di kisaran Rp200 juta hingga Rp300 juta untuk tahun ini.

"Akibat dari efisiensi anggaran ini, dipastikan tidak ada pembangunan secara fisik di desa. Dana yang diterima saat ini hanya mencukupi untuk program pemberdayaan masyarakat, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), PAUD, dan Posyandu," ujar Yusuf. Ia menambahkan bahwa pemerintah desa hanya bisa pasrah mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Keluhan serupa disampaikan oleh Kepala Desa Tanjung Intan, Ahmadin. Ia menyebut desanya hanya menerima alokasi Rp280 juta pada tahun 2026, angka yang merosot tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan anggaran tersebut, prioritas penggunaan dana sepenuhnya terserap untuk ketahanan pangan, penanganan stunting, dan BLT, sehingga mustahil untuk menyentuh perbaikan infrastruktur jalan atau jembatan desa.

Menanggapi situasi ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu, Rupinus, membenarkan adanya penurunan alokasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa pemangkasan ini dipicu oleh pengurangan fiskal daerah serta kebijakan efisiensi dari pusat.

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat, total Dana Desa untuk Kapuas Hulu pada tahun 2026 hanya sebesar Rp207 miliar yang dibagi untuk 278 desa. Jumlah ini mengalami penurunan cukup besar dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp242 miliar. Kondisi ini menjadi tantangan berat bagi tata kelola pemerintahan desa dalam menjaga stabilitas layanan dan pembangunan di daerah pelosok. (*)

Editor : Indra Zakaria