PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menyatakan kegeramannya atas belum optimalnya fungsi Pelabuhan Kijing sebagai pusat aktivitas ekspor dan impor di wilayah tersebut. Meskipun telah menelan anggaran negara senilai triliunan rupiah dan melalui kajian teknis yang mendalam, pelabuhan strategis ini dinilai masih belum dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan tujuan pembangunannya.
Krisantus menegaskan bahwa tidak ada alasan rasional untuk terus menunda pengoperasian penuh pelabuhan tersebut. Menurutnya, segala aspek mulai dari sistem transportasi angkutan hingga dampak terhadap distribusi logistik sebenarnya sudah dikaji secara komprehensif. Ia mengingatkan bahwa infrastruktur sebesar Pelabuhan Kijing dibangun menggunakan uang negara, sehingga pemanfaatannya harus segera diakselerasi demi kepentingan ekonomi daerah dan nasional.
Jika operasional ekspor-impor segera berjalan normal, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memproyeksikan adanya lompatan signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Krisantus menargetkan potensi masukan ke APBD Kalbar bisa mencapai angka Rp1 triliun hingga Rp2 triliun. Selain pendapatan daerah, operasional pelabuhan dipastikan akan menghidupkan ekosistem ekonomi baru bagi UMKM dan menyerap tenaga kerja lokal melalui berbagai kebutuhan logistik kapal, seperti penyediaan ratusan ton air bersih dan bahan pangan.
Terkait kendala di lapangan, Wakil Gubernur secara terbuka menunjuk Pelindo selaku pengelola pelabuhan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Ia melayangkan kritik keras agar Pelindo tidak menyia-nyiakan investasi besar negara yang telah tertanam di Pelabuhan Kijing. Pihak operator diminta bergerak lebih cepat dan solutif dalam mengatasi hambatan yang selama ini membuat pelabuhan tersebut seolah-olah terbengkalai dari aktivitas perdagangan internasional.
Lebih lanjut, Krisantus juga menyerukan kepada seluruh perusahaan di Kalimantan Barat untuk mulai mengalihkan jalur distribusi produk unggulan mereka, seperti sawit dan bauksit, melalui Pelabuhan Kijing. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mengawal dan mendorong percepatan operasional pelabuhan ini karena dianggap sebagai kunci utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat yang lebih merata, berkelanjutan, dan berdaya saing global. (*)
Editor : Indra Zakaria