KUBU RAYA- Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat kembali menuai sorotan tajam. Sebanyak 743 siswa dan 50 tenaga pendidik di SMA Negeri 1 Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, secara serentak melayangkan aksi protes dengan menolak paket makanan yang didistribusikan pada Selasa (24/2/2026). Penolakan massal ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap isi paket yang dinilai jauh dari standar pemenuhan gizi seimbang dan tidak sebanding dengan alokasi anggaran pemerintah.
Kekecewaan memuncak saat para guru dan siswa mendapati isi paket yang diklaim sebagai jatah untuk dua hari tersebut hanya berisi setengah potong tongkol jagung, lima butir kurma, tiga buah kelengkeng, satu buah jeruk, satu potong kue pisang cokelat, serta satu buah bolu kukus. Menu yang didominasi kudapan tersebut dianggap tidak masuk akal untuk menunjang kesehatan siswa di tengah aktivitas belajar.
Vivi Awalia, salah satu guru di sekolah tersebut, menegaskan bahwa tindakan ini merupakan suara bulat dari seluruh warga sekolah. "Kami sepakat menolak karena menu ini tidak masuk akal, baik dari sisi gizi maupun kecukupan budget-nya. Ini bukan cuma suara guru, anak-anak juga menolak," tegas Vivi. Ia menggarisbawahi bahwa aksi ini bukanlah bentuk perlawanan terhadap program pemerintah, melainkan kritik agar kualitas pangan yang diterima siswa diperhatikan. "Kami ingin ini jadi bahan evaluasi agar ada perbaikan nyata ke depannya," imbuhnya.
Menanggapi kegaduhan yang terjadi, Kepala Program MBG Wilayah Kalbar, Agus Kurniawi, angkat bicara memberikan klarifikasi. Menurutnya, terdapat perubahan Standar Operasional Prosedur (SOP) selama bulan suci Ramadan yang membuat tampilan menu berbeda dari biasanya. Ia menjelaskan bahwa menu sengaja dipilih dalam bentuk "makanan kering" agar lebih tahan lama karena sudah didistribusikan sejak pagi hari.
"Sesuai SOP Ramadan, kami memberikan menu kering seperti telur, buah, roti, atau pangan lokal. Tujuannya agar tidak cepat basi dan menghindari rasa pedas yang bisa mengganggu pencernaan saat berbuka," jelas Agus dalam pembelaannya. Ia juga menjamin bahwa seluruh produk yang dibagikan tetap mengacu pada prinsip keamanan pangan, termasuk pengawasan masa kedaluwarsa serta izin PIRT, sembari menekankan pembatasan penggunaan makanan olahan pabrik (Ultra-Processed Food).
Meski pengelola wilayah telah memberikan penjelasan, gelombang penolakan di tingkat sekolah ini menunjukkan adanya celah komunikasi dan ekspektasi yang belum selaras. Hingga saat ini, pihak pengelola MBG tingkat Kabupaten Kubu Raya sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait aksi penolakan massal yang terjadi di SMAN 1 Rasau Jaya tersebut. (*)
Editor : Indra Zakaria