Pro Kalimantan Balikpapan Samarinda Bola Daerah Kriminal Bisnis Nasional Lifestyle

Ironi Bandara Pangsuma: Bangunan Megah Rp51 Miliar, Tapi Tiket Putussibau-Pontianak Mencekik Warga

Redaksi Prokal • 2026-02-26 13:30:00

Lasarus Ketua Komisi V DPR RI bersama rombongan saat melakukan pengecekan Bandara Pangsuma Putussibau. (TAUFIK/PONTIANAK POST)
Lasarus Ketua Komisi V DPR RI bersama rombongan saat melakukan pengecekan Bandara Pangsuma Putussibau. (TAUFIK/PONTIANAK POST)

PUTUSSIBAU – Wajah baru Bandara Pangsuma di Putussibau kini berdiri megah setelah rampung pembangunannya menggunakan dana APBN senilai Rp37 hingga Rp51 miliar (multiyears 2023-2024). Namun, kemewahan arsitektur bandara ini justru berbanding terbalik dengan keluhan masyarakat Kapuas Hulu terkait harga tiket pesawat yang melonjak tajam dan membebani kantong.

Warga mengeluhkan harga tiket rute Putussibau ke Pontianak yang saat ini menyentuh angka Rp1,6 juta hingga Rp1,8 juta untuk sekali jalan. Ratnasari, salah satu warga setempat, menyebut kondisi ini sangat kontras dengan beberapa tahun lalu.

"Kita sambut baik bandara yang megah dan mewah ini, tapi harus diimbangi jugalah dengan harga tiket. Sekarang sangat mahal. Dulu harganya bisa Rp500 ribu sampai Rp800 ribu," keluhnya, Selasa (24/2/2026).

Senada dengan Ratnasari, warga lainnya seperti Herman dan Farel menilai mahalnya harga tiket disebabkan oleh hilangnya iklim kompetisi. Saat ini, hanya ada satu maskapai yang melayani rute tersebut dengan jadwal penerbangan yang tidak setiap hari. "Dulu ada banyak pilihan, sekarang hanya satu. Secara otomatis harga tiket jadi mahal. Kami berharap ada penambahan maskapai agar harga bisa kembali kompetitif," harap Herman.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, angkat bicara mengenai persoalan ini saat melakukan kunjungan kerja ke Kapuas Hulu. Menurutnya, harga tiket pesawat dipengaruhi oleh banyak komponen yang di luar kendali maskapai saja, seperti harga avtur, pajak, hingga tingginya harga suku cadang. "Pesawat di Indonesia masih dianggap barang mewah sehingga pajaknya besar. Ini sangat berpengaruh pada harga tiket," jelas Lasarus.

Ia menegaskan bahwa operasional penerbangan adalah murni hitungan bisnis. Pihak maskapai memiliki ambang batas (limit) atas dan bawah. Jika limit bawah saja tidak menutupi biaya operasional, maskapai tidak akan ragu untuk menghentikan penerbangan.

"Kalau tidak ada untung, pesawat tidak akan mau terbang. Kita tidak bisa menekan airline untuk buka jalur karena ini bicara bisnis, kecuali Pemerintah memberikan subsidi harga tiket pesawat," tegas Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar ini. (*)

Editor : Indra Zakaria