PONTIANAK – Provinsi Kalimantan Barat mulai menatap masa depan energi dengan menjajaki kerja sama strategis bersama Rusia. Gubernur Kalbar, Ria Norsan, secara resmi membuka peluang pengembangan teknologi nuklir nondaya dan energi bersih usai menggelar pertemuan dengan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergey Tolchenov, pada Jumat (27/2/2026) lalu.
Kerja sama ambisius ini mencakup pemanfaatan nuklir generasi terbaru yang diklaim aman dan efisien untuk berbagai sektor, mulai dari kelistrikan, kesehatan, hingga pertanian. Gubernur menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan kemandirian energi daerah dalam jangka panjang.
“Rusia memiliki pengalaman panjang dalam teknologi nuklir yang aman dan efisien. Kami ingin memastikan Kalimantan Barat siap mengadopsi teknologi masa depan yang kompetitif secara biaya sekaligus ramah lingkungan,” ujar Ria Norsan dalam keterangannya.
Menanggapi isu sensitif terkait keamanan nuklir, Norsan memastikan bahwa fokus kolaborasi ini adalah untuk kepentingan sipil dan sosial, bukan persenjataan. Ia menekankan pentingnya transparansi agar masyarakat tidak merasa cemas terhadap teknologi tersebut.
“Kami tidak ingin masyarakat takut duluan. Semua harus transparan dan berbasis kajian ilmiah,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, perusahaan nuklir milik negara Rusia, Rosatom, turut menawarkan solusi terintegrasi yang mencakup pendanaan hingga pengelolaan limbah radioaktif sesuai standar internasional. Perwakilan Rosatom, Anna Belokoneva, menjamin bahwa seluruh tahapan pengembangan akan tunduk pada regulasi ketat global.
“Meskipun teknologi nuklir sering memicu perdebatan publik, kami memastikan seluruh tahapan mengedepankan keselamatan, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi International Atomic Energy Agency (IAEA),” jelas Anna Belokoneva.
Selain rencana pembangunan Small Modular Reactor (SMR) untuk kawasan industri dan wilayah terpencil, teknologi ini nantinya akan digunakan untuk radioisotop medis guna terapi kanker serta iradiasi pangan untuk produk ekspor unggulan Kalbar. Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Kalbar dan pihak Rusia telah sepakat membentuk tim teknis untuk melakukan studi kelayakan, termasuk penentuan lokasi yang aman serta analisis dampak lingkungan yang mendalam. (mse)
Editor : Indra Zakaria