Masa penerapannya terus diperpanjang, tapi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) seakan-akan tidak ada.
---
BANJARMASIN - Ketika ditodong pertanyaan tersebut, Penjabat Wali Kota Banjarmasin, Akhmad Fydayeen menjadikan regulasi sebagai aalsan.
Dia rupanya menunggu peraturan daerah (perda) diterbitkan. "Perda belum dibuat. Karena saya meminta perkada (peraturan kepala daerah) ditingkatkan menjadi perda," ujarnya.
Padahal, satgas terlanjur berjanji. Bahwa PPKM akan diperketat demi menekan laju kasus positif di Banjarmasin.
Jadi, apakah setelah perda tersebut terbit baru PPKM dijalankan? Fydayeen memberikan jawaban mengambang.
Intinya, Fydayeen mengandalkan imbauan-imbauan. Agar masyarakat menerapkan 4M: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan.
Lalu, meminta Dinas Kesehatan Banjarmasin untuk membuat edaran. Agar dibentuk satgas-satgas di level lebih kecil. Contoh di rumah ibadah.
Seolah-olah, pemko menyerahkan tanggung jawab mengendalikan pandemi kepada masyarakat. Fydayeen pun membantahnya.
"Bukan diserahkan begitu, tapi gotong-royong menghadapi pandemi. Ini namanya edukasi," pungkasnya.
Mengacu SK Wali Kota Banjarmasin Nomor 287 yang diteken 5 April lalu, PPKM dibagi menjadi dua. Untuk skala makro diserahkan kepada Satpol PP dan skala mikro diserahkan kepada para camat.
Melihat tanggalnya, PPKM akan berakhir tanggal 19 April ini. Artinya, sebentar lagi. Apakah akan kembali diperpanjang? Lagi-lagi Fydayeen masih menunggu perda.
Masyarakat Sudah Lelah
Grafik kasus positif di Banjarmasin kian mengkhawatirkan. Per 15 April, jumlahnya 8.337 kasus. Pada hari itu ada penambahan 84 kasus baru.
Sementara protokol semakin longgar. Ironisnya, ada yang menganggap wabah sebagai hoaks.
Apa yang salah? Psikolog klinis di Banjarmasin, Rifqoh Ihdayati menyebut ini semua akibat komunikasi buruk pemerintah.
Pada awal-awal pandemi, yang mengatakan bahwa corona itu tak ada adalah pemerintah itu sendiri. Bahkan berseloroh tak mungkin corona masuk ke Indonesia.
"Itulah yang mungkin didengar masyarakat. Bagus sih, berarti ada kepercayaan penuh kepada pemerintah," sindirnya.
Namun, masyarakat justru tidak belajar. Ongkosnya pun mahal, tenaga kesehatan berguguran.
"Belum lagi soal data yang membuat tanda tanya. Berbeda kalau informasi pandemi dibuka seluas-luasnya," tukasnya.
Imbasnya, akhir-akhir ini masyarakat tampak kelelahan menghadapi pandemi. Kian klop dengan pembiaran dari pemerintah.
Contoh sederhana, warga diboleh menggelar resepsi perkawinan asalkan menerapkan protokol secara ketat. Fakta di lapangan, tidak ada pengawasan, ala kadarnya saja.
"Contoh pernikahan yang mengundang orang banyak. Di Pulau Jawa, izin dari satgas cukup sulit diperoleh. Lalu di sana juga kampung-kampung ditutup, tak bebas keluar masuk. Di sini bagaimana?" tanya Rifqoh retoris.
Apa solusinya? Dia meminta pemerintah memperbaiki gaya dan pesan komunikasinya.
Lalu, tokoh publik, terutama pejabat pemerintahan harus menjadi contoh. "Jangan mentang-mentang pejabat justru melanggar prokes," tutupnya. (war/fud/ema)