Pengurus Partai Demokrat di berbagai daerah ramai-ramai mendatangi gedung pengadilan. Mereka berupaya melindungi AHY dari gangguan Moeldoko.
****
BANJARMASIN – Polemik di Partai Demokrat memasuki babak baru. Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko dan mantan Sekjen Demokrat versi kongres luar biasa (KLB), Allen Marbun meminta peninjauan kembali (PK) atas hasil putusan Mahkamah Agung (MA).
Jika PK itu dikabulkan, maka otomatis Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bakal terdongkel. Lantas, bagaimana sikap pengurus Demokrat di Kalimantan Selatan?
Ketua DPD Partai Demokrat Kalsel, Ibnu Sina menyatakan, PK itu semestinya tidak ada. Lantaran hasilnya sudah sangat jelas. Dalam persidangan sebelumnya, Ketua Umum AHY telah keluar sebagai pemenang. “Ada enam belas kali upaya, enam belas kali pula tak membuahkan hasil. Artinya, skornya sendiri sudah 16-0,” ujarnya (6/4) siang di Balai Kota.
“Meskipun PK itu dilakukan dengan asumsi bahwa ada novum (bukti baru), tapi ternyata setelah dievaluasi dan dibaca oleh pengacara di Partai Demokrat, sebenarnya tidak ada novum itu,” bebernya.
Dia pun memandangnya sebagai upaya untuk melemahkan Demokrat menjelang Pemilu 2024. “Sepertinya, semata-mata terkait dengan Pilpres,” duga Wali Kota Banjarmasin dua periode itu.
Konteksnya, Demokrat tergabung dalam koalisi bersama NasDem dan PKS untuk mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Sebagai dukungan kepada AHY, seluruh pengurus Partai Demokrat di Banua menyatakan siap bergerak. Dengan cara meminta perlindungan hukum dan menuntut keadilan ke MA melalui Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di masing-masing kabupaten kota.
Di Banjarmasin sendiri, Ibnu sudah bersurat ke PTUN Banjarmasin. Demikian pula pengurus di luar Banjarmasin. “Sudah ada sepuluh DPC yang menyampaikan dukungan ke PN di masing-masing kabupaten mereka,” ungkapnya.“Intinya, kami semua tegak lurus ke Ketum AHY,” tegasnya.Di tengah situasi genting ini pula, Ibnu memastikan bakal ada konsolidasi internal.
“Insyaallah dalam waktu dekat ada rapat pimpinan bersama Dewan Pertimbangan dan Majelis Tinggi Demokrat untuk mengambil sikap atas situasi terkini,” tutupnya.
Blunder Politik Istana
KEPALA Staf Kepresidenan, Moeldoko kembali berseteru dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Merebutkan keabsahan kepengurusan partai berlambang “bintang mercy” itu.
Berstatus sebagai orang dekat Presiden Joko Widodo, diamnya pemerintah atas upaya Moeldoko, memicu kecurigaan adanya “restu” dari istana.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Samahuddin Muharram melihat ada manuver untuk mengganggu partai yang didirikan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.
“Apalagi kasus ini kembali dimunculkan menjelang Pemilu 2024,” katanya kemarin (6/4).
Motifnya adalah, Demokrat telah memberikan dukungan kepada Anies Baswedan. Yang notabene tak seirama dengan koalisi partai pendukung pemerintah.
“Saya melihat ada kelompok-kelompok yang berupaya mengganggu Demokrat. Terutama terkait sikap politik mereka yang mendukung Anies sebagai capres,” ujarnya menganalisis.
Bahkan dia menduga kisruh ini sengaja terus dijaga hingga tahapan pencalonan presiden tiba. “Ini akan berlanjut sampai tahapan penetapan capres,” prediksi mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel itu.
Dalam kacamatanya, publik tak lagi terkejut dengan polemik ini. “Dianggap biasa sebagai gangguan terhadap pencalonan Anies,” ulangnya.
Maka, manuver Moeldoko ini justru disebutnya sebagai blunder politik istana. Sebab, pada masa injury time kekuasaan, istana semestinya berjuang untuk menjaga kepercayaan publik.
“Kedudukan Moeldoko yang melekat sebagai Kepala Staf Kepresidenan, tentu akan menuai banyak analisis terkait hubungannya dengan presiden,” pungkas Samahuddin. (war/mof/gr/fud)
Editor : izak-Indra Zakaria