BANJARBARU - Publik ternyata menuntut agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020 ditunda. Hal itu berdasarkan hasil survei yang dilakukan Polmatrix Indonesia yang dirilis kemarin.
Temuan survei menunjukkan publik lebih memilih opsi Pilkada 2020 ditunda di seluruh daerah, sebanyak 72,4 persen responden. Alasan mereka, khawatir kerumunan massa dalam Pilkada akan menciptakan klaster baru Covid-19.
Sementara itu, sebanyak 12,1 persen lebih memilih Pilkada ditunda hanya di daerah-daerah yang berstatus zona merah atau berisiko tinggi. Sedangkan yang menginginkan Pilkada tetap dilanjutkan sesuai jadwal hanya sebanyak 10,6 persen, dan sisanya 4,9 persen menyatakan tidak tahu/tidak jawab.
Melihat fenomena ini, Pengamat Sosial Politik dari UIN Antasari, Ani Cahyadi Maseri mengaku setuju Pilkada ditunda. "Dengan melihat perkembangan wabah virus corona saat ini, saya setuju (Pilkada) ditunda," katanya kepada Radar Banjarmasin.
Menurutnya, kalau pun pilkada ditunda tidak ada yang dirugikan. Bahkan, menjadi hal positif bagi para pasangan calon (paslon). Karena punya waktu lebih banyak untuk menyosialisasikan diri. "Di samping itu, paslon bisa menunjukkan ke masyarakat kepedulian mereka di tengah pandemi," ujarnya.
Kewenangan menunda pilkada sendiri, dia menyebut ada di KPU. Yakni, dengan merevisi PKPU terkait tahapan pilkada. "Presiden juga bisa saja mengeluarkan Perpu untuk Pilkada tahun 2020," sebutnya.
Selain Ani Cahyadi Maseri, Bakal Calon Wakil Wali Kota Banjarbaru, Wartono juga sepakat Pilkada ditunda apabila masih dalam kondisi pandemi Covid-19. "Supaya semuanya aman, tidak tertular virus corona," ujarnya.
Di samping itu, pasangan Bakal Calon Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin ini menyampaikan, penundaan jadwal pilkada juga bagus bagi para paslon. Sebab, apabila pilkada dilaksanakan ketika pagebluk usai, maka mereka bisa sosialisasi langsung bertemu masyarakat.
"Jadi masyarakat benar-bebar bisa berinteraksi terkait visi misi dengan para calonnya. Kalau di masa pandemi sekarang,semua serba terbatas," ucapnya.
Lalu bagaimana dengan pengurus partai politik? Ketua DPD PKS Banjarbaru M Irsan Finazli menilai, pelaksanaan pilkada bisa saja ditunda jika pemerintah serta penyelenggara pemilu tidak mampu mendisiplinkan paslon, partai politik dan masyarakat. "Pelaksanaan pilkada di zona merah perlu dipertimbangkan," paparnya.
Tapi, dia mengungkapkan bahwa keputusan penundaan pelaksanaan pilkada juga harus berdasarkan kesepakatan dari KPU, pemerintah dan DPR. "Ini diatur dalam undang-undang," ungkapnya.
Di sisi lain, Plt Ketua DPC PPP Banjarbaru Subakhi mengaku akan mengikuti apapun yang menjadi keputusan pemerintah. "Kalaupun ditunda juga tidak masalah. Malah bagus, paslon bisa punya waktu panjang melakukan sosialisasi ke masyarakat," bebernya.
Hingga kemarin, kasus Covid-19 di Kalsel sendiri sudah tembus 9.511 kasus. Sebanyak 394 orang dinyatakan meninggal dunia karena virus ini.
Angka ini diprediksi akan terus bertambah jika masyarakat mengabaikan protokol kesehatan. Penambahan kasus dibayangi pula dengan agenda besar nasional, yakni Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Di hajatan lima tahunan ini, sangat banyak tahapan yang dilaksanakan. Sebagian besarnya melibatkan massa yang tak sedikit.
Contohnya adalah pada tahapan kampanye. Di tahapan ini, para kandidat kerap berlomba mengumpulkan massa sebanyak-banyaknya. Meski KPU mengeluarkan keputusan kampanye dilakukan dengan pembatasan, tapi sulit memastikan hal ini bisa dilakukan.
Perkumpulan massa juga diyakini akan terjadi saat pemungutan suara 9 Desember mendatang. Mobilitas massa dengan jumlah tak sedikit, sudah terbukti pada saat pendaftaran pasangan bakal calon kepala daerah di Kalsel belum lama tadi.
Saat itu, semua kandidat yang datang ke KPU, diiringi simpatisan mereka dengan jumlah yang cukup besar. Para petugas keamanan tak bisa berbuat banyak.
Pemerintah sendiri berjudi dengan keputusannya. Pemprov misalnya rela menggelontorkan dana kembali untuk menerapkan protokol kesehatan demi meminimalisir penularan. Contohnya di Pemilihan Gubernur Kalsel, dana hibah yang sudah ditetapkan sebelumnya sebesar Rp150 miliar ditambah menjadi Rp155 miliar. Tambahan anggaran yang bersumber dari APBD Kalsel itu untuk menyiapkan protokol kesehatan selama pelaksanaan Pilgub Kalsel tahun ini.
Ancaman penularan virus ini tak semata pada pelaksanaan Pilkada. Namun, melihat potensi kerumunan massa di beberapa tahapan, tak menutup kemungkinan virus yang tak bisa dilihat dengan kasat mata ini menular cepat. “Secara pribadi, saran saya Pilkada lebih baik diundur,” ujar dr Rudiansyah kemarin.
Menurutnya, kasus Covid-19 secara nasional maupun di Kalsel saat ini, kondisinya masih sangat memprihatinkan. Apalagi sebutnya, di tahapan Pilkada ada perkumpulan masyarakat pada saat kampanye. “Angka kasus bisa bertambah jika masyarakat tak patuh, saran saya kenapa tak ditunda saja,” imbuhnya.
Ketua KPU Kalsel, Sarmuji menegaskan, seluruh tahapan Pilkada akan dijalankan dengan mematuhi protokol kesehatan untuk menghindari penularan Covid-19. Dia mencontohkan, selain menyiapkan masker hingga pelindung wajah dan cairan disifektan pada saat tahapan yang melibatkan orang banyak, jajaran KPU juga diperiksa terlebih dahulu. “Soal penundaan, saya tak bisa berkomentar. Itu sudah ranah KPU RI, di daerah hanya sebagai pelaksana. Kalau di pusat A, kami juga akan A,” ujarnya.
Jika Tak Sehat Kembali Ditunda
Delapan orang kandidat kepala daerah yang sempat terpapar Covid-19 akan diperiksa di RSUD Ulin Banjarmasin pagi ini.
Mereka adalah bakal calon kepala daerah di Pilwali Kota Banjarmasin, dua orang kandidat di Pilbup Kabupaten Banjar, dua orang kandidat di Pilbup Kabupaten Kotabaru, dua orang kandidat di Pilbup Tanah Bumbu dan satu kandidat di Pilwali Kota Banjarbaru.
Dari delapan orang tersebut, empat diantaranya diketahui terpapar Covid-19 ketika mengikuti pemeriksaan awal kesehatan lalu di RSUD Ulin Banjarmasin. Sedangkan empat orang lainnya, diketahui terpapar sebelum pendaftaran bakal pasangan calon ke KPU. “Begitu masuk akan kami periksa langsung kondisi mereka sebelum pemeriksaan kesehatan lanjutan,” tegas Ketua Tim Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Kepala Daerah Kalsel, dr Rudiansyah kemarin.
Mereka akan di-rontgen. Jika ada yang bermasalah dan memiliki gejala mengarah Covid-19, maka yang bersangkutan akan kembali diperiksa swab.
Jika tak bergejala selama rentang waktu 10-14 hari, maka tak perlu lagi dilakukan pemeriksaan swab. "Jika nantinya masih positif, akan kembali ditunda. Tapi jika hasil pemeriksaan bagus, akan dilanjutkan ke pemeriksaan kesehatan lainnya,” jelasnya.
Ditegaskannya, delapan kandidat tersisa ini tak diberi porsi spesial selama pemeriksaan. Semua perlakuan sama diterapkan kepada semua kandidat. “Dokter yang memeriksa sama, fasilitas juga sama. Tak berbeda,” tambahnya.
Untuk diketahui, dari delapan kandidat yang sempat terpapar Covid-19 ini, ada empat yang belum melaksanakan tes Napza dan Psikolog. Tes kesehatan sendiri meliputi pemeriksaan tes darah, pemeriksaan jiwa, penyakit dalam, jantung, paru, bedah, ortopedi, THT, mata hingga saraf. “Satu hari selesai tes ini. Jadi mereka tak perlu menginap,” tandasnya. (ris/mof/ran/ema)
Editor : izak-Indra Zakaria