Jangan Menunggu Rusak Parah, Perbaikan Fasilitas Pendidikan Bisa Pakai Dana BOS
izak-Indra Zakaria• 2023-02-25 11:57:32
TAMBAL SULAM: Akses jalan titian yang digunakan guru serta siswa siswi di SDN Basirih 3 Banjarmasin. | FOTO: WAHYU RAMADHAN/RADAR BANJARMASIN
Terkait kerusakan sejumlah fasilitas pendidikan di Banjarmasin, Kepala Disdik Banjarmasin Nuryadi angkat bicara. Ada 15 fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan. Seluruhnya adalah fasilitas pendidikan di jenjang sekolah dasar (SD).
Nuryadi bilang itu data riil yang masuk dalam data pokok pendidikan alias dapodik. “Dilaporkan oleh masing-masing kepala sekolah,” ujarnya, (24/2). Prioritas perbaikan tahun ini di SDN Antasan Besar 7 Banjarmasin, SDN Sungai Bilu 1, dan SDN Basirih 3 Banjarmasin. “Itu skala prioritas yang harus kami tangani,” tekannya.
Nuryadi menjelaskan mengapa hanya tiga SD tersebut yang menjadi prioritas tahun ini. Pertama, karena sifatnya sangat mendesak. Kedua, karena kerusakannya sangat berat.
Contoh di SDN Antasan Besar 7. Struktur bangunan gedungnya menurun. Mengakibatkan tiang dan lantai bangunan rusak berat. “Dari total 24 rombel, sebanyak 6 rombel di antaranya mengalami kerusakan. Sementara muridnya di situ cukup banyak,” jelasnya.
Ketiga, lantaran alokasi anggaran perbaikan fasilitas pendidikan yang dimiliki pihaknya cukup terbatas. Hanya sebesar Rp5,3 miliar. “Jadi, bukan berarti disdik tak peduli. Perlu kami tekankan bahwa ada batasan anggaran perbaikan,” ucapnya. “Belum lagi ada usulan-usulan dari pemangku kepentingan yang harus dikerjakan,” tambahnya.
Pemangku kepentingan seperti apa yang dimaksudnya? Nuryadi memberikan salah satu contoh. Misalnya, ketika ada anggota DPRD mengunjungi sebuah kawasan. Lalu di situ mendapati ada fasilitas pendidikan yang rusak. Tak jarang bahwa pihaknya kerap diminta segera melakukan penanganan.
Nuryadi menjelaskan bahwa tiga SD yang jadi prioritas perbaikan itu sudah mendapatkan penilaian konsultan perbaikan. “Kami menggandeng Dinas PUPR Banjarmasin. Nah, bagi pihak sekolah bila fasilitas pendidikannya rusak, kami sarankan agar mencari sendiri konsultan perencanaan yang bisa menilai bangunan,” ujarnya.
“Kami pikir, para kepala sekolah umumnya tak mengerti bagaimana jenis kerusakan yang dialami. Dimaksud kerusakan ringan itu seperti apa, sedang, maupun berat,” tekannya.
Lalu, bagaimana dengan nasib fasilitas pendidikan yang menimpa SD lainnya? Ambil contoh, di SDN Alalak Tengah 2 Banjarmasin. Terkait hal itu, Nuryadi menekankan bahwa pihaknya sudah jauh-jauh hari berpesan kepada pihak sekolah. Ketika menemui ada kerusakan pada fasilitas pendidikan, segera perbaiki. “Jangan menunggu kerusakan menjadi semakin berat. Langsung perbaiki saja,” tegasnya.
Dengan dana apa? Nuryadi bilang bisa dengan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Ia pun lantas mencontohkan seperti yang terjadi pada SDN Belitung Selatan 7 Banjarmasin.
Beberapa waktu lalu, plafon di SD tersebut terlepas. Setelah dihitung-hitung, perbaikan hanya Rp5 juta. “Nominal itu kan bisa dianggarkan dengan dana BOS. Makanya kami minta kepada para kepala sekolah untuk kreatif. Jangan justru dibiarkan,” tegasnya.
Nuryadi mengingatkan, perihal dana BOS masing-masing sekolah perbulannya mendapatkan kucuran dana sebesar Rp900 ribu per siswa. “Bayangkan saja, misalnya ada lebih 200 siswa. Sudah berapa banyak dana yang tersedia (dikali Rp900 ribu, red). Itu perbulan, lho,” ucapnya.
Terkait SDN Alalak Tengah 2 Banjarmasin, ia mengakui bahwa usulan perbaikan sudah ada sejak tahun 2019 lalu. Lantaran pihak SDN Alalak Tengah 2 Banjarmasin terus menerus mengejar akreditasi, maka sekolah itu pun tak bisa menerima bantuan. “Sekolah yang mengejar akreditasi, dianggap atau dipandang layak oleh pemerintah. Khususnya pemerintah pusat,” ujarnya. “Terutama kelengkapan sarana dan prasarananya. Maka itu menjadi alasan mengapa tidak bisa menerima bantuan,” tekannya.
“Perlu diingat, pada tahun 2021 lalu, sekolah itu sudah pernah kami bantu untuk sanitasinya,” tambahnya. Nuryadi kembali mengingatkan bahwa tiap sekolah juga memiliki minimal rombel. Ada yang berjumlah 12 rombel, bahkan sampai 24 rombel. Tergantung seberapa banyak siswa di sekolah. “Jadi, ketika ada rombel yang rusak, masih ada rombel lain yang bisa dipakai,” ucapnya.
“Sekali lagi, apabila siswa di sekolah hanya sedikit, bukan berarti kami mengabaikan. Tapi harap tunggu giliran,” katanya.
Diwartakan sebelumnya, penanganan perbaikan SDN Alalak Tengah 2 Banjarmasin mendapat sorotan Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin. Mereka menilai alasan Disdik Banjarmasin yang tidak memprioritaskan perbaikan gedung SDN Alalak Tengah 2 di tahun ini tidak masuk akal.
Mengingat sebelumnya, disdik berdalih bahwa perbaikan tak dilakukan lantaran lokasi SD tersebut berada dalam sebuah gang, dan di tengah permukiman penduduk. Selain itu, disdik juga mempertimbangkan jumlah siswa yang hanya 135 orang. Bagi disdik, jumlah tersebut tidak begitu banyak.
Ketua Komisi IV, Saut Nathan Samosir menyebut jika disdik memang serius ingin membenahi sekolah, maka letak dan akses yang sulit dijangkau itu bukan jadi kendala. Selain itu, kalau mau memperbaiki, masukkan sekolah itu ke dalam daftar prioritas. Jadi tak ada alasan bagi disdik untuk mengenyampingkan hal itu.
Sebagai tindaklanjut, Saut mengaku bakal menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan menghadirkan Kadisdik Banjarmasin. “Sesegerannya, akan kami panggil kepala disdik. Akan kami todong, mengapa SDN Alalak Tengah 2 Banjarmasin itu justru tidak masuk program prioritas perbaikan,” pungkasnya.(war/az/dye)
