BANJARMASIN – Gelombang protes melanda insan olahraga Kota Seribu Sungai. Kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin yang menurunkan besaran bonus bagi peraih medali di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2025 menuai penolakan keras dari para atlet dan pengurus cabang olahraga (cabor). Mereka menilai pemangkasan nilai apresiasi tersebut mencederai semangat juang para patriot olahraga daerah.
Berdasarkan skema terbaru, bonus medali emas yang sebelumnya sebesar Rp25 juta kini merosot menjadi Rp20 juta. Penurunan serupa terjadi pada medali perak yang turun ke angka Rp12,5 juta, serta perunggu yang kini hanya dihargai Rp7,5 juta. Ironisnya, kategori beregu juga terkena dampak signifikan; tambahan bonus per atlet yang sebelumnya 20 persen dipangkas menjadi hanya 10 persen.
Merespons anomali ini, perwakilan cabor di bawah naungan KONI Banjarmasin menggelar pertemuan darurat di Sekretariat PODSI Banjarmasin, Sabtu (24/1/2026). Dalam forum tersebut, seluruh cabor sepakat meminta pemerintah meninjau ulang keputusan tersebut.
Ketua PODSI Kalimantan Selatan sekaligus pelatih dayung Banjarmasin, Donny Wirawan Achdiat, menyebut kebijakan ini sebagai langkah mundur. Ia khawatir Banjarmasin akan kehilangan talenta terbaiknya di masa depan.
"Daerah lain justru berlomba menaikkan bonus sebagai bentuk motivasi, sementara Banjarmasin malah menurunkan. Ini anomali. Dampaknya, atlet bisa berpikir ulang untuk membela kota ini di ajang berikutnya," tegas Donny, Minggu (25/1).
Donny memberikan gambaran nyata pada nomor perahu naga yang melibatkan 15 atlet. Dengan aturan baru, setiap atlet diperkirakan hanya menerima kurang dari Rp2 juta. Angka tersebut dianggap sangat tidak manusiawi jika dibandingkan dengan pengorbanan atlet yang harus meninggalkan pekerjaan dan pendidikan demi latihan intensif selama berbulan-bulan.
"Porprov itu ajang empat tahunan, bukan tahunan. Persiapannya panjang dan penuh pengorbanan. Sangat tidak sebanding dengan keringat mereka di lapangan," tambahnya.
Senada dengan itu, Sekretaris Umum Muaythai Banjarmasin, Indra Prasetyo, menegaskan bahwa bonus seharusnya meningkat seiring dengan kenaikan biaya hidup dan prestasi, bukan justru dipangkas dengan alasan efisiensi anggaran. Karena kebijakan ini belum difinalisasi, para pengurus cabor berencana melakukan "jemput bola" dengan menyampaikan aspirasi langsung kepada DPRD Kota Banjarmasin agar dilakukan revisi penganggaran demi menjaga martabat olahraga kota. (*)
Editor : Indra Zakaria