MARTAPURA – Upaya mencegah normalisasi perilaku LGBT di ruang publik digital kini menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel mengonfirmasi bahwa penanganan fenomena ini telah menjadi atensi negara demi menjaga nilai-nilai norma di tengah masyarakat.
Sebagai langkah konkret, Diskominfo Kalsel telah melakukan koordinasi intensif dengan Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) Kalimantan Selatan. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas langkah strategis dalam menyikapi maraknya fenomena penyimpangan perilaku yang mulai merambah ke ruang digital di daerah tersebut.
Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Kalsel, Sucilianita Akbar, menjelaskan bahwa fokus utama koordinasi ini adalah mencari jalan keluar kolektif untuk menghentikan proses normalisasi perilaku menyimpang. Ia menilai, saat ini ada kecenderungan sebagian masyarakat mulai menganggap wajar fenomena tersebut akibat paparan informasi yang masif.
Menurut Sucilianita, koordinasi ini sangat penting agar fenomena tersebut tidak membawa dampak negatif bagi masyarakat, terutama bagi masa depan generasi muda. Berdasarkan hasil pemantauan, terdapat kekhawatiran karena tren perilaku menyimpang ini tidak lagi terbatas di ruang privat, melainkan semakin sering ditampilkan dan disebarluaskan secara terbuka melalui media digital.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi membentuk persepsi yang keliru di tengah masyarakat. Sebagai tindak lanjut, Diskominfo Kalsel akan mengambil peran aktif melalui pengawasan media sosial untuk memantau persebaran konten digital serta penguatan keamanan informasi di wilayah Kalimantan Selatan.
Selain aspek pengawasan, Diskominfo juga menekankan pentingnya peningkatan literasi digital agar masyarakat lebih kritis terhadap konten yang beredar. Edukasi publik terus didorong guna meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dampak sosial dari berbagai fenomena yang berkembang di ruang siber.
Namun, Sucilianita menegaskan bahwa upaya pencegahan ini tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah. Peran lingkungan terkecil, yaitu keluarga, dianggap sebagai benteng utama. Lingkungan keluarga dan sosial diharapkan lebih peka terhadap perkembangan perilaku individu agar nilai-nilai norma tetap terjaga. Harapannya, kepedulian masyarakat dapat membendung normalisasi ini demi menciptakan lingkungan yang sehat bagi generasi mendatang. (*)
Editor : Indra Zakaria