KOTABARU — Fenomena kelompok marginal LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender) di Kabupaten Kotabaru kini menunjukkan pola interaksi yang mulai bergeser. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kotabaru mencatat bahwa kelompok transgender saat ini jauh lebih berani tampil di ruang publik jika dibandingkan dengan kelompok gay, lesbian, atau biseksual yang masih cenderung bergerak secara tertutup.
Kepala Dinas Kesehatan Kotabaru, Erwin Simanjuntak, mengungkapkan bahwa keterbukaan informasi dan keberadaan kelompok ini menjadi perhatian serius dari sisi kesehatan masyarakat, terutama dalam upaya memutus rantai penularan penyakit menular seksual.
"Memang ada (LGBT di Kotabaru). Khususnya transgender, mereka belakangan ini lebih terbuka dan berani muncul di masyarakat. Sementara kelompok lainnya masih cenderung tertutup atau bergerak hening," ujar Erwin kepada Radar Banjarmasin.
Berdasarkan data kumulatif dari tahun 2015 hingga awal 2025, tercatat sebanyak 5 kasus HIV ditemukan pada kelompok LGBT di Bumi Saijaan. Meski angka pada kelompok spesifik ini tergolong kecil secara akumulatif, Dinkes tetap meningkatkan kewaspadaan mengingat secara keseluruhan, temuan kasus baru HIV di Kotabaru pada tahun 2025 saja sudah mencapai 27 kasus.
Walaupun dari puluhan kasus baru di tahun berjalan tersebut tidak ditemukan keterkaitan langsung dengan kelompok LGBT, mereka tetap menjadi salah satu sasaran utama dalam program penanggulangan HIV/AIDS. Dinkes Kotabaru pun terus mengedepankan pendekatan persuasif agar kelompok-kelompok berisiko mau memeriksakan status kesehatan mereka secara sukarela tanpa merasa terstigma.
"Kami terus melakukan upaya persuasif agar mereka mau secara sadar memeriksakan status HIV-nya ke fasilitas pelayanan kesehatan. Dukungan pengobatan sangat penting agar tidak sampai putus obat. Dengan pengobatan rutin, kualitas hidup terjaga dan mereka tidak menjadi sumber penularan baru bagi orang lain," tambah Erwin.
Pihak Dinkes menjamin kerahasiaan dan dukungan penuh bagi siapa saja yang melakukan pemeriksaan maupun pengobatan, guna memastikan setiap warga Kotabaru mendapatkan hak kesehatan yang setara demi menekan angka penyebaran virus di wilayah tersebut. (*)
Editor : Indra Zakaria