PALANGKA RAYA-Pemprov Kalteng kebingungan setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi selama Musim Mudik Idulfitri 1441 H dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Salah satunya, soal ditiadakannya penerbangan komersial. Keputusan itu tentu sangat memengaruhi kelancaran pengiriman sampel swab Covid-19 yang selama ini dikirim ke Jakarta maupun Surabaya menggunakan pesawat komersial.
Jika seperti ini, ada dua opsi yang mungkin dipilih oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pemprov Kalteng untuk mengirim sampel swab Covid-19. Pertama, mengirimkan ke Laboratorium Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Pengendalian Penyakit (BTKL-PP) Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel). Kedua, mengirimkan sampel swab Covid-19 menggunakan pesawat kargo yang mengudara seminggu sekali.
Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pemprov Kalteng, Darliansy¬ah menyebutkan, pihaknya lebih memilih untuk mengirimkan sampel ke Laboratorium BTKL-PP Banjarbaru. Akan tetapi, keinginan ini belum mendapat persetujuan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.
“Kami sudah menyampaikan permintaan agar bisa mengirimkan sampel ke BTKL-PP Banjarbaru. Mudah-mudahan hal ini segera dituntaskan,” katanya usai menerima secara simbolis logistik kesehatan di VIP Bandara Tjilik Riwut, Jumat (24/4).
Jika sudah mengirim sampel swab Covid-19 ke Laboratorium BTKL-PP Banjarbaru, dia memperkirakan, hasilnya akan diketahui lebih cepat. Selama ini, sampel yang dikirim ke laboratorium di Jakarta, memakan waktu berhari-hari. Hasilnya pun terkadang disampaikan bersamaan. Hal ini mengakibatkan data lonjakan kasus mengalami kenaikan yang signifikan. “Bukan kasusnya bertambah dengan cepat, tetapi hasil dari laboratorium yang disampaikan secara bersamaan,” sebutnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinkes Kalteng Suyuti Syamsul menambahkan, berkenaan dengan pengiriman sampel swab Covid-19, pihaknya akan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Pemprov Kalteng dan Dirjen P2 Kemenkes RI. Belum ada keputusan. Masih dibahas oleh Dirjen P2 Kemenkes dan Kemenhub. “Intinya kami sudah meminta agar pemeriksaan sampel swab Covid-19 dari Kalteng dapat dilakukan di Banjarbaru,” katanya.
Di samping itu, kini pihaknya tengah merencanakan pengadaan laboratorium di RSUD dr Doris Sylvanus (RSDS) Palangka Raya. Saat ini sedang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di bawah kendali RSDS Palangka Raya.
“Mereka (PUPR, red) siang malam mengerjakan persiapan laboratorium. Kami sudah pesan alat. Estimasi pengerjaan hingga instalasi alat, paling lambat Mei minggu kedua laboratorium itu sudah dapat difungsikan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Rektor Universitas Palangka Raya (UPR) Dr Andrie Elia melalui Dekan Fakultas Kedokteran dr Syamsul Arifin mengatakan, laboratorium khusus pemeriksaan sampel swab Covid-19 belum siap, meski sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam mengoperasikan alat sudah ada. Dipersiapkan dan dilatih untuk spesifik ke Covid-19.
"Belum siap (peralatan). Belum memenuhi persyaratan. Karena fasilitas Fakultas Kedokteran belum kita miliki hingga saat ini," katanya kepada Kalteng Pos per telepon, Kamis lalu (23/4).
Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kalteng, Yulindra Dedy menyebutkan, berkenaan dengan Permenhub tertanda tangan 23 April itu, sudah dibahas pihaknya bersama dishub kabupaten/kota se-Kalteng. Banyak hal yang dikoordinasikan berkenaan dengan pembatasan penerbangan.
“Hari ini (kemarin, red) kami rapat dengan dishub kabupaten/kota se-Kalteng, terutama soal bandara-bandara yang masih memiliki ketergantungan dalam hal pengiriman sampel pemeriksaan Covid-19,” katanya saat dihubungi per ponsel.
Selama ini, pengiriman sampel swab Covid-19 dikirim melalui penerbangan komersial. Akan tetapi, lanjut dia, perihal pembatasan sesuai yang disebutkan dalam permenhub itu hanyalah pengendalian mudik dan berhubungan dengan penumpang, sedangkan pengiriman kargo masih dibolehkan.
“Jadi bandara tidak setop (beroperasi), hanya pembatasan penerbangan penumpang saja. Dalam aktivitas pengangkutan logistik maupun sembako, kabupaten/kota harus memastikan kebutuhan masyarakat normal, meski adanya pembatasan ini,” ungkapnya.
Selain jalur udara, tambah dia, pembatasan juga diberlakukan pada jalur laut dan darat.
Berdasarkan rilis Kemenhub RI berkenaan dengan permenhub ini, dijelaskan bahwa bagi masyarakat yang nekat melintas melalui jalur darat dengan tujuan keluar daerah pada 24 April hingga 7 Mei, akan diberi peringatan dan diarahkan untuk kembali ke tempat asal keberangkatan atau daerahnya. Terhitung dari 7 Mei hingga 31 Mei, kendaraan diarahkan untuk putar balik atau jika kedapatan melanggar akan dikenakan sanksi denda maupun sanksi lain sesuai ketentuan yang berlaku. Proses pengawasan dan penindakan di lapangan bekerja sama dengan pihak kepolisian.
“Jika penumpang jalur darat masuk dari zona merah, maka dia harus kembali, kecuali kendaraan tersebut merupakan angkutan logistik dan sembako. Sementara, angkutan baik motor, mobil, travel, hingga bus dilarang hingga 31 Mei mendatang,” jelas Yulindra.
Sementara itu, Eksekutif General Manager (EGM) Angkasa Pura (AP) II Kantor Cabang Bandara Tjilik Riwut, Siswanto menyebutkan, pihak AP II sudah siap menindaklanjuti keputusan Kemenhub RI terkait pengendalian transportasi mudik Idulfitri 1441 hijriah.
Pihaknya masih memberi kelonggaran aktivitas penerbangan pada Jumat (24/4) sampai pukul 18.00 WIB. Ada tiga penerbangan dari maskapai Lion Air dan Citylink tujuan Surabaya, serta maskapai Garuda Indonesia tujuan Jakarta. Dimulai hari ini (Sabtu), di Bandara Tjilik Riwut tak ada lagi aktivitas penerbangan komersial. Meski demikian, operasional tetap berjalan normal untuk melayani kargo, penerbangan tamu negara atau VVIP, penerbangan angkutan bantuan bencana, dan pengangkutan sampel swab Covid-19.
Untuk kargo, lanjut dia, pihak maskapai sudah mengambil kebijakan masing-masing. Misalnya, Garuda Indonesia mengoperasikan pesawat khusus seminggu sekali untuk muatan kargo. Adapun alur distribusi kargo ke Palangka Raya sementara ini berasal dari Jakarta dan Surabaya.
Menanggapi keluarnya Permenhub, Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya Alman P Pakpahan mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan Balai Kemenhub XVI terkait operasional bus dan travel di Kalteng. Hal ini dipastikan tak bermasalah bagi pengusaha bus. Pasalnya, semenjak mewabahnya Covid-19, sebagian sudah berhenti beroperasi. Hal itu dibuktikan dengan sepinya aktivitas di terminal WA Gara Palangka Raya.
Alman mengungkapkan, apabila terdapat warga yang pulang kampung ke daerah asalnya, yang bersangkutan langsung dikarantina setelah keluar dari terminal, pelabuhan, dan bandara.
Sementara itu, untuk surat edaran mengenai larangan operasional bus dan travel di Kota Palangka Raya, pihaknya belum bisa membuat keputusan sebelum menerima arahan dari pemimpin daerah. (abw/nue/ahm/sja/ce/ram)
Editor : izak-Indra Zakaria