SAMPIT – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum mengajukan bantuan helikopter water bombing untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Meski sejumlah titik api dilaporkan mulai muncul di lokasi yang sulit dijangkau, otoritas setempat masih berfokus pada mekanisme penanganan lain yang dinilai lebih sesuai dengan prosedur saat ini.
Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam, menjelaskan bahwa pengadaan unit helikopter pemadam udara memiliki keterkaitan erat dengan penetapan status bencana di tingkat provinsi. Menurutnya, mekanisme pengajuan unit tersebut bukan merupakan kewenangan langsung pemerintah kabupaten, melainkan melalui koordinasi yang disampaikan oleh BPBD Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan perkembangan status wilayah.
Sebagai langkah awal dalam mengantisipasi perluasan kebakaran, Multazam menyoroti Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai prioritas utama. Langkah ini dianggap sebagai opsi yang lebih memungkinkan untuk dilakukan terlebih dahulu guna menekan potensi karhutla di tengah kondisi cuaca yang mulai ekstrem.
Kondisi di lapangan sendiri menunjukkan tantangan yang cukup berat bagi para petugas. Multazam membenarkan adanya sejumlah kejadian kebakaran pada hari sebelumnya, namun kendala akses membuat tim tidak mampu menjangkau seluruh lokasi. Keterbatasan medan ini juga berdampak pada minimnya dokumentasi lapangan, di mana informasi kebakaran hanya didasarkan pada visual kepulan asap yang terlihat dari kejauhan.
Di sisi lain, pemantauan terhadap dampak kebakaran terhadap kualitas udara juga masih menunggu data terbaru. Pihak BPBD Kotim menyebutkan bahwa saat ini mereka belum mendapatkan pembaruan data dari alat Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU). Kendati demikian, koordinasi dengan instansi terkait terus diperkuat sambil mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan tidak memicu kebakaran di tengah minimnya curah hujan.(*)
Editor : Indra Zakaria