SAMPIT– Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Rimbun, memberikan sorotan tajam terhadap tren penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor kelapa sawit yang diterima daerah. Pada tahun 2026, Kotawaringin Timur (Kotim) diproyeksikan hanya menerima sekitar Rp9 miliar, sebuah angka yang dinilai sangat memprihatinkan dan tidak sebanding dengan status daerah ini sebagai pemilik perkebunan kelapa sawit terluas.
Rimbun menegaskan bahwa angka tersebut terasa miris mengingat eksploitasi lahan sawit di Kotim sangat masif. Menurutnya, DPRD akan mendorong sinergi yang lebih kuat dengan pemerintah daerah agar bisa bersikap lebih tegas dalam menyuarakan aspirasi ke tingkat provinsi maupun pusat. Ia menilai sudah saatnya daerah bersuara keras untuk menuntut pembagian yang lebih proporsional bagi daerah penghasil.
Persoalan utama yang disoroti adalah lemahnya basis data produksi dan distribusi minyak sawit. Hingga saat ini, pelaporan dari perusahaan perkebunan dinilai belum maksimal, sehingga pemerintah daerah tidak memiliki pijakan data yang kuat saat bernegosiasi dengan pusat. Rimbun mendorong adanya langkah strategis berupa pengetatan pengawasan agar seluruh perusahaan sawit melaporkan hasil produksinya secara transparan.
Kekecewaan ini semakin dalam karena mekanisme DBH saat ini mengharuskan setoran pajak masuk ke kas pusat terlebih dahulu sebelum didistribusikan kembali ke daerah. Kondisi ini dianggap memberatkan, apalagi pada tahun 2026 dana transfer ke daerah (TKD) secara umum dipangkas hingga Rp380 miliar. Penurunan anggaran yang drastis ini dipastikan berdampak langsung pada kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan serta mengakomodasi aspirasi masyarakat.
Data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kotim memang memperlihatkan tren yang terus merosot. Dari Rp46 miliar pada 2023, angka DBH sawit turun menjadi Rp41 miliar di 2024, lalu anjlok ke Rp16,6 miliar di 2025, hingga menyentuh titik terendah Rp9 miliar pada tahun ini.
Padahal, secara faktual industri sawit di Kotim justru sedang berada di puncaknya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), luas lahan sawit di Kotim kini hampir mencakup sepertiga wilayah kabupaten dengan total produksi mencapai lebih dari 2 juta ton pada 2024. Angka produksi tersebut merupakan yang tertinggi di seluruh Kalimantan Tengah, namun besarnya hasil bumi tersebut tidak tercermin dalam nilai bagi hasil yang kembali ke daerah.
Editor : Indra Zakaria