SAMPIT – Urat nadi perekonomian Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kini dalam kondisi mengkhawatirkan. Anggota DPRD Kotim, Zainuddin, melayangkan desakan keras kepada pemerintah pusat agar segera melakukan pengerukan alur Sungai Mentaya yang mengalami pendangkalan parah selama bertahun-tahun.
Kondisi sungai yang kian dangkal, mulai dari muara Ujung Pandaran hingga ke Pelangsian, dinilai telah menjadi "momok" bagi masyarakat dan pelaku usaha. Zainuddin memaparkan dua alasan krusial mengapa pengerukan ini sudah tidak bisa ditawar lagi.
“Pertama, pendangkalan membuat Sungai Mentaya lebih mudah meluap saat musim hujan atau air pasang. Akibatnya, rumah warga di bantaran sungai kerap terendam banjir dan aktivitas mereka terganggu,” ujar Zainuddin menegaskan dampak sosialnya.
Alasan kedua yang tak kalah fatal adalah terhambatnya jalur logistik menuju Pelabuhan Bagendang dan Pelabuhan Sampit. Saat ini, kapal-kapal besar hanya bisa melintas saat air sungai pasang. Jika dipaksakan saat surut, risiko kapal kandas sangat tinggi.
Zainuddin mengungkapkan fakta pahit bahwa kendala ini membuat sebagian pengusaha mulai "selingkuh" ke kabupaten tetangga. “Informasinya, sebagian pengusaha lebih memilih mengirim kargo melalui Pelabuhan Kumai di Kotawaringin Barat karena lebih lancar setiap hari, sementara di Kotim kita masih tergantung pasang surut sungai,” keluhnya.
Ia meyakini, jika alur sungai bisa dilalui kapal selama 24 jam tanpa menunggu pasang, ekonomi daerah akan melesat tajam. Saat ini, kedalaman sungai tercatat hanya sekitar minus 4 meter LWS (low water spring), yang membatasi kapasitas kapal kargo maksimal di angka 3.000 DWT. Berdasarkan catatan sejarah, pengerukan besar terakhir kali dilakukan pada Juni 2015 oleh Kementerian Perhubungan dengan dana APBN sekitar Rp34 miliar. Artinya, sudah lebih dari satu dekade lumpur di dasar sungai terus menumpuk tanpa penanganan serius.
“Selama ini kapal sering harus menunggu di muara hingga air pasang. Karena itu pengerukan alur sungai sangat diperlukan, terutama di titik-titik dangkal parah seperti di depan Pos TNI AL dan kawasan Serambut,” tambah politisi yang mewakili wilayah selatan Kotim ini.
Zainuddin berharap pemerintah pusat segera menurunkan anggaran pengerukan demi mengembalikan kejayaan Sungai Mentaya sebagai jalur perdagangan utama di Kalimantan Tengah. Tanpa pengerukan, potensi ekonomi Kotim dikhawatirkan akan terus tergerus oleh endapan lumpur yang kian menebal. (*)
Editor : Indra Zakaria