Wabah Covid-19 yang melanda sejak tahun lalu membuat agenda pemindahan IKN tersendat. Meski demikian, kegiatan tak berhenti sama sekali. Denyut pemindahan IKN masih berdetak hingga kini.
RENCANA pemindahan ibu kota negara (IKN) baru ke Kaltim tak terasa sudah memasuki tahun kedua. Hari ini (26/8), tepat dua tahun lalu di Istana Negara, Jakarta, Presiden Joko Widodo menetapkan Kaltim sebagai IKN. Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, memikul tanggung jawab besar setelah daerah itu ditunjuk sebagai lokasi IKN.
Khususnya Sepaku yang belakangan ditetapkan sebagai kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Di daerah ini, presiden bersama semua menteri dan pimpinan lembaga tinggi negara akan berkantor. Sepaku akan menggantikan peran DKI Jakarta yang menderita “obesitas”. Kegemukan berlebih yang dialami Jakarta itu akibat sistem pemerintahan masa lalu yang sentralistik.
Suasana Sepaku nantinya dianalogikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono seperti Jakarta. Sementara Balikpapan seperti Bogor. Perjalanan dari Balikpapan ke Sepaku nantinya bakal seperti dari Jakarta ke Bogor. Dua tahun setelah pengumuman pemindahan IKN, wajah Sepaku kini mulai berubah. Jika tahun lalu masih banyak lubang ditemukan begitu menuju Sepaku, maka pemandangan itu hampir tak terlihat lagi. Sebagian jalan beraspal, sebagian lagi dengan konstruksi cor beton. Lebarnya 7 hingga 8 meter dengan markah jalan berwarna kuning.
Membuat kendaraan yang ditumpangi Kaltim Post bisa melaju di atas 60 kilometer per jam. Saat mengunjungi kecamatan itu pada Jumat (20/8), lalu lintas kendaraan tampak sepi. Sesekali ada truk yang melintas. Titik keramaian baru terasa pada simpang tiga Pasar Sepaku. Setelah itu, jalan kembali terasa sepi. Hingga Kaltim Post tiba di simpang Trunen, Desa Bumi Harapan yang menjadi pintu masuk ke titik nol IKN. Dari Km 38, Samboja ke akses titik nol IKN, waktu yang ditempuh kurang lebih 1 jam 30 menit. Lokasi titik nol IKN berada di area konsesi hutan tanaman industri PT ITCI Hutan Manunggal (IHM). Lebar jalan konsesi PT IHM sekitar 8 meter. Masih berupa tanah.
Untuk menginjakkan kaki di titik nol, Kaltim Post terlebih dulu meminta izin dari PT IHM. Dari pos sekuriti PT IHM, masih harus berkendara lagi sekira satu kilometer. Dengan melewati persimpangan yang lebarnya sekira 4 meter. Dari simpang tersebut, sekira 400 meter menuju titik geodesi penanda titik nol calon IKN. Patok penanda titik nol IKN berada di lereng, sehingga jika ingin melihat langsung, harus menuruni jalan sekira 90 meter. Namun, yang harus diperhatikan, untuk memasuki ke titik nol, perlu memantau kondisi cuaca. Apabila hujan, kendaraan roda empat tidak bisa melintasi jalan tanah tersebut.
Lokasi titik nol IKN berjarak sekitar 3 kilometer dari lokasi yang dikunjungi Presiden Joko Widodo, Desember 2019. Titik nol IKN dikelilingi pohon akasia. Joni, salah seorang sekuriti PT IHM mengatakan, sejak PPKM, tidak banyak kunjungan pejabat daerah maupun pusat ke titik nol. Terakhir, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Suharso Monoarfa, Ketua DPD RI A La Nyalla Mahmud Mattalitti, dan Deputy IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro yang didampingi Staf Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin pada Juni lalu.
“Sampai saat ini belum ada kunjungan-kunjungan lagi. Apalagi selama PPKM (level 4) ini. Tapi sementara ini, kegiatan yang kami ketahui, hanya kegiatan pengeboran untuk mengambil sampel kontur tanah, peletakan batas, dan survei lokasi saja,” kata Joni. Setelah mengunjungi titik nol IKN, Kaltim Post lalu menemui Sekretaris Camat (Sekcam) Sepaku Adi Kustaman. Jarak titik nol IKN di Desa Bumi Harapan dengan Kantor Camat Sepaku yang ada di Desa Tengin Baru, sekira 10 kilometer. Adi Kustaman banyak menerangkan patok geodesi yang berada di titik nol calon IKN.
Kata dia, patok tersebut merupakan titik pusat dari Indonesia. “Dari Sabang sampai Merauke, center-nya Indonesia ya, di situ (titik nol calon IKN),” jelas dia. Selama mendampingi kunjungan dari kementerian dan lembaga negara ke Sepaku, Adi mendapat banyak informasi mengenai progres yang masih berjalan. Titik nol tersebut bukan merupakan lokasi pembangunan istana negara dan kantor kementerian dan lembaga tinggi negara. “Sejak tiga bulan lalu, tim dari (Kementerian) PUPR dan (Badan) Geologi sudah berada di sana. Melakukan pengeboran dan menguji kekuatan tiang pancang,” imbuhnya.
Sepengetahuan Adi, baru beberapa titik yang sudah disurvei. Yang paling utama adalah lokasi pembangunan istana negara. Yang berdekatan dengan gedung DPR RI, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Lokasi tersebut juga sudah dikunjungi Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa, April lalu. “Tapi penloknya (penetapan lokasi) memang belum diekspos,” katanya. Walau gaung pemindahan IKN terbilang minim belakang ini, dirinya selalu menerima kunjungan dari pihak kementerian atau lembaga terkait. Yang bersinggungan langsung kegiatan pembangunan IKN baru nanti. Seperti konsultan dari Kementerian PUPR, lalu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). “Jadi kegiatan masih terus ada. Tidak seperti sebelumnya, yang diekspos media lokal dan nasional,” ujarnya.
Adi mewakili warga Sepaku pun berharap progres pemindahan IKN bisa tetap berjalan. “Kekhawatiran kami jika IKN tidak jadi dilaksanakan, tetap ada. Tapi kami tetap optimistis bahwa rencana ini akan terlaksana. Meskipun tertunda karena pandemi Covid-19,” harapnya. Adi melanjutkan, perubahan yang dialami warga Sepaku setelah rencana pemindahan IKN diumumkan dua tahun terakhir ini, adalah kondisi jalan yang sudah dibenahi. Karena sebelumnya, jalan di Sepaku rusak dan berlubang. Dan membuat mobilitas warga menjadi terhambat. “Dulu kalau ke Balikpapan, bisa sampai 2,5 jam. Sekarang sudah 1,5 jam saja. Jalannya juga sudah lebar, tidak seperti sebelumnya,” jelas dia.
Dampak lainnya, perekonomian masyarakat Sepaku yang tetap menggeliat. Retail modern sudah ekspansi ke Sepaku. “Termasuk nilai tanah yang luar biasa,”. Dia melanjutkan sebelum rencana pemindahan IKN diumumkan, harga tanah, seperti kebun sawit satu hektare dijual Rp 60-70 juta. Sekarang bisa mencapai Rp 450-500 juta. Berbeda lagi, jika lokasinya berada di pinggir jalan utama. Bisa mencapai lebih Rp 1 miliar. “Kalau di Sepaku, tidak bicara meter persegi lagi. Tapi per hektare,” pungkasnya.
Kegiatanpembangunan IKN memang masih ditunda. Akan tetapi, sejumlah persiapan tetap berjalan. Mulai peningkatan akses menuju kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) hingga air bersih. Secara paralel. Pada 2020, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelontorkan anggaran senilai Rp 120 miliar. Rinciannya, preservasi ruas Jalan Mulawarman hingga simpang tiga Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) di Balikpapan sepanjang 7,4 kilometer.
Akses ini dimaksudkan untuk memudahkan mobilitas dari Bandara SAMS Sepinggan melalui Tol Balsam menuju calon IKN. Sementara peningkatan jalan utama menuju calon IKN adalah preservasi ruas Km 38 Samboja menuju Semoi Dua sepanjang 21,4 kilometer. Dilanjutkan preservasi ruas Sepaku-Simpang Pelabuhan ITCI sepanjang 14,6 kilometer, dan preservasi ruas Semoi Dua-Sepaku dengan panjang panjang 14,7 kilometer. “Jadi ada 50,7 kilometer dari Samboja ke Sepaku, dan juga pelebaran Jalan Mulawarman di Balikpapan. Dari Bandara SAMS menuju exit tol Manggar,” kata Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim Junaidi kepada Kaltim Post, kemarin.
Kegiatan pendukung untuk akses calon IKN tersebut, benar-benar dirasakan masyarakat. Di mana, jalan nasional mulai Km 38 Samboja hingga Sepaku, benar-benar mulus. Dan ada beberapa titik yang sudah dilebarkan. Tahun ini juga dialokasikan beberapa paket kegiatan. Untuk melanjutkan peningkatan jalan pendukung menuju calon IKN. Yakni pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 1 dengan pagu dana Rp 61,683 miliar sepanjang 1,75 kilometer, lalu pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 2 dengan pagu dana sebesar Rp 66,817 miliar sepanjang 1,85 kilometer, dan pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 3 dengan pagu dana sebesar Rp 60,563 miliar dengan panjang 1,175 kilometer. Terakhir adalah rehabilitasi jalan akses Dermaga IHM sebesar Rp 13.034 miliar sepanjang 8,724 kilometer. Sehingga, total pagu anggaran yang disediakan pada tahun ini adalah Rp 202,187 miliar dengan panjang jalan 13,499 kilometer.
“Saat ini sudah proses lelang,” kata Kepala Bidang (Kabid) Preservasi BBPJN Kaltim, Dedy Mandarsyah kepada Kaltim Post, Rabu (25/8). Junaidi kembali menerangkan. pihaknya sudah menyiapkan segala perencanaan mengenai akses menuju calon IKN ini. Dan yang menjadi prioritas nantinya adalah pembangunan akses untuk jalan logistik untuk pembangunan IKN. “Karena harus dibangun duluan. Dan saat ini, kami masih nunggu instruksi. Kalau UU-nya sudah jadi, kami akan langsung. Tak menunggu lagi,” tandas dia. Sementara itu, untuk infrastruktur sumber air, ada dua kegiatan pendukung yang disiapkan.
Yakni Pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi dan Intake Sungai Sepaku. Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Harya Muldianto mengatakan, progres pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi fisiknya hingga kini sudah mencapai 15 persen. Dari rencana yang ditetapkan sebelumnya 14 persen. Saat ini, pekerjaan fisik yang dilaksanakan adalah penyelesaian bangunan pengelak, penggalian fondasi untuk tubuh bendungan, dan pembangunan pelimpah. “Kendala relatif tidak ada. Hanya masalah cuaca yang akhir-akhir ini, curah hujan cukup sering terjadi,” kata dia.
Apa yang disampaikan tersebut memang benar. Kaltim Post berkesempatan mengunjungi lokasi pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi, pekan lalu. Yang berlokasi di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, PPU. Saat itu masih dilakukan pengerjaan pengecoran terhadap akses utama menuju lokasi bendungan. Sehingga, jalan masuk satu-satunya adalah jalan usaha tani yang berada di sebelah jalan tersebut. Kondisi jalan yang menanjak dan kontur tanah, membuat Kaltim Post kesulitan untuk memasuki areal bendungan tersebut. Jarak dari jalan utama adalah sekira 900 meter. Jika hujan, jalan tersebut berlumpur. Dan hanya bisa diakses menggunakan mobil double cabin. Namun, , hingga akhir tahun ini ditargetkan progres penyelesaian bisa mencapai 25–30 persen.
“Untuk pekerjaan conduit (pengelak sungai), sebagian timbunan tubuh bendungan, sebagian pelimpah dan jalan akses,” ucap pria berkacamata ini. Kontrak Bendungan Sepaku-Semoi telah dimulai sejak 27 Juli 2020. Dan akan berakhir pada 31 Desember 2023. Dikerjakan oleh Kerja Sama Operasi (KSO) PT Brantas Abipraya, PT SACNA, dan PT BRP, yang nanti memiliki debit air baku sebesar 2.500 liter per detik. Dengan volume total 10,06 juta kubik dan luas genangan sekira 280 hektare. Tinggi bendungan adalah 25 meter dari fondasi dengan panjang bendungan 450 meter. Selain Bendungan Sepaku-Semoi, juga akan direncanakan pembangunan Intake Sungai Sepaku seluas 13,2 hektare. Pembangunan ditargetkan 2022–2024. Intake dengan debit 1.000 liter per detik ini direncanakan menjadi salah satu sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan air IKN baru dan sekitarnya. “Saat ini proses pembebasan lahan. Dengan luas sekitar 15 hektare, kebutuhan biayanya masih dalam proses perhitungan. Karena belum ada hasil dari KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik),” tandasnya. (kip/riz/k16)
Editor : izak-Indra Zakaria