Bontang adalah sebuah kota kecil di Kaltim. Berjarak sekitar 120 kilometer dari ibu kota provinsi, Samarinda. Kiwari, kota seluas 49.757 hektare itu lebih dikenal sebagai benteng industri di pesisir Kaltim, mengingat dua perusahaan raksasa, PT Pupuk Kaltim dan PT Badak NGL menancapkan bisnisnya di kota berjuluk Taman.
FITRI WAHYUNINGSIH, Bontang
MUNDUR ke medio 1970-an awal, yang terlihat di Bontang hanya perkampungan kecil para pendatang yang dikepung hutan tropis dan rawa khas Borneo.
Sejarah perkembangan Bontang disusun para pendatang. Dalam banyak catatan, seperti yang dimuat, Bontang: Dalam Potret dan Kata disebutkan bahwa suku Kutai yang mendiami daerah ini terlebih dahulu. Mereka datang ke Bontang yang kala itu masih hutan belantara. Di sana mereka mulai bertani, membentuk perkampungan kecil. Penyebaran kampung Kutai lama terkonsentrasi di tiga titik, yakni di Kelurahan Api-Api, Guntung, dan Tanjung Laut.
Setelahnya, sekitar 1930-an, arus perantau dari suku Bajau, Bugis (Bone, Wajo, dan Sengkang) dari Sulawesi Selatan, dan Mandar dari Sulawesi Barat, membanjiri Bontang. Para perantau itu sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Mereka tinggal di pulau-pulau kecil dan pesisir Bontang. Seperti di Bontang Kuala, Selangan, Tihi-Tihi. Dari situ interaksi antarsuku itu terjalin. Yang lambat laun, kemudian menarik suku lain macam Banjar, Melayu, dan Jawa datang.
Dalam Bontang: Apa, Siapa dan Bagaimana yang ditulis Saparudin disebutkan, perkembangan Bontang mulai pesat setelah lahirnya dua perusahaan raksasa. Yakni PT Badak NGL yang bergerak dalam pengolahan minyak dan gas pada 1974, dan pabrik pupuk terbesar di Indonesia, PT Pupuk Kaltim medio 1977. Belakangan, diikuti hadirnya perusahaan tambang batu bara PT Indominco Mandiri (IMM) pada 1990, meski posisinya berada di perbatasan Kukar-Bontang. Tak ayal, itu membuat Bontang dicitrakan sebagai kota industri di Benua Etam-julukan Kaltim-.
Kehadiran dua perusahaan itu menandai peningkatan status Bontang. Mulanya Bontang salah satu kecamatan dalam wilayah administratif Kabupaten Kutai. Namun, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20/1989, statusnya kemudian ditingkatkan menjadi daerah otonom kota pada 12 Oktober 1999.
Dua perusahaan besar itu memicu hadirnya ribuan pendatang baru. Misalnya, ketika pabrik PT Badak NGL mulai dibangun pada 1974, ada sekitar tujuh ribu pekerja dari penjuru Nusantara didatangkan. Dapat dibayangkan, bila dahulu Bontang hanyalah perkampungan kecil di tengah belantara hutan, tiba-tiba riuh para pekerja pabrik. Praktis, itu membuat interaksi antarwarga dari berbagai latar belakang sukar ditepis.
Kehadiran para pendatang itu disinyalir jadi cikal bakal nama Bontang itu sendiri. Dari sejumlah literatur yang dirujuk, banyak yang menyebutkan bahwa nama Bontang berasal dari kata bond dan tang. Kata bond dalam bahasa Belanda berarti “perkumpulan”, sementara tang yang merupakan singkatan “pendatang”. Jadi Bontang dapat diartikan sebagai kota “perkumpulan para pendatang”.
Struktur masyarakat di Bontang saat ini sejatinya tak jauh berbeda dengan di masa lampau. Bontang masih jadi kota para perantau datang mengadu nasib. Keberadaan berbagai industri yang bergerak di bidang pengolahan minyak dan gas, urea, dan kimia, menarik minat orang-orang buat bermigrasi ke Bontang. Tak mengherankan, selain didorong angka kelahiran, pertumbuhan penduduk di kota bersemboyan Bessai Berinta (mendayung bersama dalam Bahasa Kutai) itu disokong oleh arus migrasi.
Pada semester I 2021, penduduk Bontang tercatat mencapai 185.201 jiwa. Mereka tersebar di tiga kecamatan, meliputi Bontang Utara, Selatan, dan Barat. Paling besar bermukim di Kecamatan Bontang Utara, dengan total 84.670 jiwa. Bila dipetakan berdasarkan keyakinan, mayoritas penduduk Bontang beragama Islam. Jumlah penganut mencapai 166.245 atau 89.8 persen dari total penduduk. Diikuti Kristen 15.225, Katolik 3.274, Hindu 322, Buddha 135. Sementara Konghucu dan aliran kepercayaan nihil.
Sementara struktur perekonomian Bontang masih didominasi oleh sektor industri. Walau jasa dan perdagangan turut andil dalam memutar roda perekonomian Bontang, namun porsinya tak sebesar sektor industri. Ini tecermin dari postur APBD Bontang 2021 sebesar Rp 1,2 triliun. Ini bersumber dari dana perimbangan yang mencapai Rp 957 miliar lebih, yang disumbang oleh industri besar. Sementara pendapatan asli daerah (PAD) hanya menyumbang Rp 195 lebih dari total anggaran.
Masih berbincang dengan Rendy Kuncoro. Menurut mereka yang berstatus dobel minoritas seperti punya kecenderungan menghindari sesuatu yang berpotensi jadi masalah atau polemik di masyarakat. Sejak belia, mereka kerap mendapat tekanan. Misal ketika tinggal di Balikpapan. Rendy kerap dikatai pemakan babi. Diperas karena disangka datang dari keluarga tajir melintir hingga dihina fisiknya hanya karena bermata sipit.
Di Bontang, dia tak pernah mendapat tindakan serupa. Boleh jadi lantaran datang ke kota ini ketika sudah dewasa. Namun, memori getir itu terus membekas di benak hingga beranjak dewasa. Mereka seperti kehilangan kuasa buat melakukan dobrakan. Tidak usah cari masalah. Lebih baik jadi penonton di sudut ruangan. Tak mau banyak terlibat. Nanti malah jadi masalah.
“Kami tidak mau terlalu ngotot. Karena sadar diri kami ini dobel minoritas. Kecenderungan orang yang dobel minoritas itu menghindari masalah, enggak ada yang suka mendobrak,” beber anak pertama dari empat bersaudara itu.
Kala mengulas balik perjuangan mendirikan vihara di Bontang, kerap keluar nada lirih dalam suara Rendy. Dia tak masalah berjuang lama. Tapi sebenarnya tak habis pikir, mengapa keinginan buat mendirikan rumah ibadah rasanya berat sekali. Sekian tahun berusaha, kanan kiri meminta dukungan, selalu berakhir buntu. Padahal permintaan mereka tak muluk. Bahkan itu sudah jadi hak mendasar warga negara. Bebas beragama, bebas menjalan ritual keagamaan. Yang nyata tertuang dalam konstitusi negara.
“Adil dalam beribadah kan masuk dalam sila kelima. Ada juga dalam konstitusi kita. Memang sih bebas beragama, tapi bebas menjalankan (ritual keagamaan) itu yang masih dipertanyakan,” ujar pria yang merambah bisnis makanan.
Ada juga cerita klasik di mana menjadi umat Buddha di kota pesisir utara Kaltim itu rasanya berat sekali. Sebab, penganutnya super minoritas, nyaris tidak ada sekolah di Bontang menyediakan guru agama Buddha.
Sehingga, ketika anak-anak yang besar dalam keluarga tradisi Buddha masuk sekolah, mereka terpaksa mengambil kelas agama lain. Sekolah tidak menyediakan opsi untuk meninggalkan kelas. Harus ambil kelas agama yang tersedia. Praktis, itu jadi salah satu faktor sukarnya agama Buddha dikenal, apalagi berkembang. Itu juga jadi alasan, betapa pentingnya pendirian vihara. Agar anak-anak tidak lepas dari akar keyakinan. Selain jadi tempat ibadah secara umum,
Rendy mengisahkan, dulu ketika kedua putranya, Nathaniel Constantin Kuncoro (16) dan Austin Kovida Kuncoro (15) masuk taman kanak-kanak (TK) swasta di Bontang, terpaksa ambil kelas agama Hindu. Sebab, sekolah tak sediakan guru agama Buddha. Hindu dipilih karena menilai punya kemiripan dengan Buddha dalam tata cara peribadatan dan nilai-nilai. “Kalau Hindu beloknya enggak terlalu jauh,” ujarnya sembari berkelakar.
Belum lama ini, Bontang dipimpin wali kota terbaru, Basri Rase. Rendy bilang, pihaknya akan kembali melobi politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, sebagaimana yang mereka lakukan pada pemimpin periode sebelumnya.
Dalam perayaan Hari Raya Tri Suci Waisak 2565 Buddhis Era (BE) 2021 lalu, Basri rupanya memberi “lampu hijau” pembangunan vihara. Namun, baru sebatas lisan. Belum dalam bentuk rekomendasi tertulis yang punya legitimasi.
Nyatanya, saban kali ganti pemerintah, umat Buddha selalu mengirim proposal. Semua sudah komplet, tinggal membangun. Bahkan sampai pendanaan, sudah disiapkan sejak 2010. Mereka tentu terbuka bila pemerintah ingin bantu dalam pendanaan. Namun, sejak jauh hari mereka telah menyiapkan sendiri. Akumulasinya tak dibeberkan Rendy.
Tiap pemimpin memang tak menyampaikan penolakan secara eksplisit. Biasanya mereka digantung tanpa kepastian. Atau di awal bilang setuju, belakangan lantas berubah. Seperti di zaman Adi Darma atau Neni. Tidak ada yang benar-benar komitmen menjalankan janji. Mereka memang tak bisa menuntut macam-macam ketika janji tak terealisasi.
Ketika Basri memberikan sinyal positif, semangat mereka kembali melambung. Namun, belajar dari tahun-tahun sebelumnya, persetujuan lisan tak pernah cukup. Sebabnya Rendy dan kawan-kawan tengah menyusun strategi dan mengawal agar ucapan Basri tak berakhir jadi pepesan kosong.
“Masih mencoba lagi. Pak Basri bilang boleh. Kami lagi atur strategi supaya bisa lebih maksimal,” tandasnya.
Sebelumnya, Sonny mantap menghadap Wali Kota Bontang era Adi Darma medio 2015. Bersamanya kala itu, dia membawa berkas yang terbungkus map plastik bening.
Setiba di ruang kerja Adi, Sonny memaparkan tujuannya. Serta memaparkan dokumen yang dibawanya itu. Adapun dokumen itu adalah design vihara dan pagoda yang rencana dibangun di lahannya di puncak Bukit Kusnodo.
Sonny menawarkan kepada Adi agar kompleks rumah ibadah itu dinamai Taman Berbudi Luhur. Dia diambil dari bunyi visi pemerintahan Adi Darma-Isro Umarghani, yakni membentuk masyarakat Bontang yang berbudi luhur.
Dalam diskusi tersebut, rupanya gagasan itu tak terlalu disambut. Belakangan kemudian tak terealisasi lantaran kurang mendapat dukungan Adi. Sonny menaksir gagasan itu kurang disambut karena ada keraguan dan ketakutan menghantui Adi. “Saya enggak tahu ketakutannya apa,” beber Sonny.
Kegagalan seperti itu jadi hal biasa. Sejak awal memulai gagasan pendirian vihara di Bontang di masa pemerintahan Sofyan hingga Neni, Sonny selalu berada di garis terdepan. Dia cukup banyak terlibat dalam negosiasi ke tiap pemimpin, hingga menyusun desain bangunan vihara.
Sejatinya, Sonny tak terlalu tertarik membahas lagi perjalanan panjang mendirikan vihara. Menurut dia, tak perlu mengungkit yang sudah lalu. Atau pemimpin terdahulu enggan atau tidak berani menerbitkan izin pendirian vihara. Dia khawatir itu bakal memicu persoalan atau batu sandungan di kemudian hari. Lebih baik fokus menatap masa depan. Dia lebih tertarik membicarakan gagasan mengapa vihara penting dibangun, dan dampaknya kelak bagi Bontang.
“Saya berpendapat kalau sudah saatnya kita inginkan, dapat support, pasti jadi. Tapi kalau enggak, dalam tanda kutip belum mendapat restu oleh pemegang kuasa lima tahunan tidak masalah. Tapi kalau sudah mendapat restu dari pemegang kuasa paling tinggi (Tuhan), akan jadi. Kan ini rumah ibadah,” tegasnya.
Setiap kali dia melakukan negosiasi dan menyodorkan proposal ke pemerintah, dia menegaskan, pembangunan vihara dan pagoda bukan demi kepentingan umat Buddha. Lebih dari itu, dia bisa jadi destinasi wisata religius di Bontang. Sebab, bila dilihat dalam lingkup nasional, vihara dan pagoda bersanding di satu kompleks hanya ada di Semarang, Jawa Tengah. Itu dapat menarik orang-orang dari luar kota, bahkan luar negeri macam Thailand dan Tibet buat mengunjungi Bontang.
“Itu cita-cita saya. Sebagai orang Bontang, saya ingin berbuat sesuatu buat kota ini,” ujarnya.
Sonny menegaskan, semua itu benar-benar bentuk baktinya kepada Bontang. Kalau mau melakukan kalkulasi bisnis, lebih baik dia membuat sesuatu yang produktif, yang bisa cetak cuan lebih banyak dan lebih cepat. Alih-alih lokasi wisata religius. “Kalau mau cari uang, mending saya buat mesin roti kan. Atau buat pabrik baru sekalian,” katanya sembari tertawa.
Dia membayangkan, orang-orang bisa datang dan saling mengenal. Terkhusus buat agama Buddha. Agar ia lebih dikenali publik dan tidak disalahpahami lagi.
Saban tahun mereka berusaha, nyaris dua dekade. Meski panjang dan banyak batu sandungan, Sonny tak melihat itu sebagai tantangan. Pria kelahiran Jakarta itu berprinsip, tantangan jangan dipandang sebagai hambatan. Justru harus dilihat sebagai kesempatan. Menurutnya, selalu ada kesempatan di balik tantangan bila seseorang sabar, jeli, dan tenang dalam melihat persoalan. “Saya pegang prinsip tantangan itu bukan hambatan. Tantangan itu kesempatan,” tegasnya.
Pada masa kepemimpinan wali kota terbaru, Basri Rase, secercah harapan muncul. Ketika Hari Raya Waisak, ia bilang merestui pendirian vihara. Itu disampaikan Basri di hadapan awak media. Ketika mendengar pernyataan itu, Sonny mengaku semringah. Dadanya membuncah. Penantian sekian puluh tahun tampaknya mulai menemui titik cerah.
Kepala daerah memang punya semacam hak prerogatif buat memberikan izin pendirian rumah ibadah. Bila syarat dalam SKB tak terpenuhi, namun pemda mau beri rekomendasi, maka itu dimungkinkan.
Itu pula alasan Sonny dan kawan-kawan selalu menggunakan jalur negosiasi langsung ke pemda, alih-alih mengajukan permohonan ke Kemenag. Pasalnya, bila menunggu komunitas Buddha di kota ini tumbuh, dinilai cukup berat. Selain fakta bahwa agama Buddha sukar berkembang, juga karena banyak generasi mudanya pilih hijrah ke kota lain ketika dewasa, atau pindah agama.
“Dari dulu selalu berhenti. Itu cuma seperti angan-angan sekelompok minoritas. Enggak pernah kesampaian,” sedihnya.
Ketika lampu hijau Basri terlihat, ia bergerak cepat setelahnya. Proposal yang diajukan ke pemerintah sebelumnya, diperbarui. Kini, dia bukan ingin membangun vihara dan pagoda saja. Di lahannya, juga akan dibangun masjid, gereja, dan pura. Benar-benar tempat berkumpul lintas agama. Buat berbaur, saling sapa, dan saling mengenal. Melukiskan kebinekaan Indonesia. Menggambarkan Bontang yang dalam bahasa politisi lokal kerap dianggap sebagai miniatur Indonesia. Sebab orang dari berbagai suku, agama, dan latar belakang lain merantau dan mengadu nasib di kota ini.
“Semua akan integrated (terhubung) di sini (Bukit Kusnodo). Proposalnya sudah saya bawa ke konsultan buat diperbarui dulu. Semoga cita-cita sebagai kelompok minoritas yang berharap punya rumah ibadah benar bisa terwujud,” kuncinya. (edw/dra/k16/bersambung)
Editor : izak-Indra Zakaria