SAMARINDA–Kondisi Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda di Jalan Padat Karya, dan Rutan Kelas IIA Samarinda di Jalan Wahid Hasyim II, Kecamatan Samarinda Utara, mendapat perhatian Pemkot Samarinda.
Beberapa infrastruktur dibangun untuk lebih memaksimalkan potensi dan kapasitas warga binaan pemasyarakatan (WBP). Hal tersebut disampaikan Wali Kota Samarinda Andi Harun dalam kunjungan ke dua lokasi tersebut, kemarin (7/2).
Andi Harun menyampaikan, kunjungan tersebut memenuhi janji kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenkumham) bersama jajarannya beberapa waktu lalu ke balai kota. Dari kunjungan itu, politikus Gerindra itu mengapresiasi aktivitas WBP, misalnya pelatihan kewirausahaan. Seperti membuat produk konveksi seperti jaket dan rompi hingga kriya berupa kacamata serta keterampilan lainnya. “Kualitasnya tidak kalah dengan produk di mal. Makanya kami akan meminta agar tim Lapas Narkotika ikut berpartisipasi dalam pameran produk dalam gelaran MTQ,” ujarnya.
Sebagaimana arahan presiden, tidak boleh ada ego sektoral dalam pelayanan masyarakat, sehingga lapas maupun rutan berada di bawah Kemenkumham tetapi merupakan bagian pemerintahan. Pihaknya akan membantu peningkatan infrastruktur jalan.
“Termasuk komitmen membantu WBP yang ada keinginan melanjutkan jenjang kuliah S-1. Terlebih pemkot sudah kerja sama beberapa universitas di Samarinda. Salah satunya usulan 41 warga binaan yang meminta biaya kuliah. Kami sanggupi,” singkatnya.
Sementara itu, dalam kunjungan ke Rutan Kelas IIA Samarinda, Andi Harun menyebut kondisi daya tampung di sini memprihatinkan. Kapasitas sekitar 400 WBP, kini diisi 1.349 WBP, bahkan pernah mencapai 1.600 WBP. Kondisi itu memengaruhi kondisi kesehatan dan lingkungan. “Makanya jangka pendek akan meminta tim DPUPR melihat bangunan mana yang bisa dimaksimalkan untuk ditingkatkan. Termasuk meningkatkan akses jalan di sekitar wilayah rutan. Hal itu menjadi salah satu upaya peningkatan pelayanan dan kenyamanan. Anggarannya akan diusulkan tahun ini, agar dapat segera terlaksana,” sambungnya.
Namun, pada jangka panjang untuk mengatasi masalah kapasitas di tengah terbatasnya lahan, dia sudah berbicara dengan Kanwil Kemenkumham Kaltim. Bahwa pemkot memiliki lahan sekitar 9 hektare yang posisinya di sebelah lapas narkotika.
“Lahan itu bisa disiapkan jadi rutan percontohan. Kami akan meminta DPUPR menyiapkan konsep rutan percontohan yang lebih manusiawi. Nantinya akan dilengkapi dengan ruang-ruang pengembangan kewirausahaan dan peningkatan keterampilan,” tegasnya.
Untuk merealisasikan langkah tersebut, dia berencana bertemu dengan Kemenkumham bersama tim Kemenkumham Kaltim. Jika memang pemerintah pusat tidak bisa membantu anggaran pembangunan, akan dibahas bersama pj gubernur Kaltim untuk sharing pembiayaan. “Tapi kalau memang tidak bisa juga, pemkot siap,” pungkasnya. (dra/k8)
DENNY SAPUTRA
@dennysaputra46