SAMARINDA — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Exposé Pengembangan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Tahun 2025. Kegiatan tersebut sebagai langkah konkret memperkuat kolaborasi antara pemerintah desa dan berbagai mitra strategis dalam mendorong kemajuan pembangunan desa.
Kegiatan yang diikuti 30 desa dari Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bersama puluhan mitra strategis ini menjadi ruang untuk menampilkan capaian, potensi, serta peluang kerja sama yang telah maupun dapat dijalin dengan berbagai pihak, seperti BUMDes, koperasi desa, dunia usaha, perbankan, hingga lembaga sosial.
Melalui forum ini, diharapkan terbentuk sinergi yang mampu menghadirkan inovasi dan nilai tambah bagi masyarakat desa.
Kepala DPMPD Kaltim, Puguh Harjanto, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengembangan desa tidak bisa berjalan sendiri, melainkan perlu didorong melalui pendekatan yang inklusif dan kolaboratif.
Ia menjelaskan sedikitnya terdapat lima pilar utama dalam penguatan ekonomi inklusif desa, di antaranya partisipasi masyarakat, kolaborasi lintas sektor, serta sinergi antar pemangku kepentingan.
Menurutnya, kemitraan antara Perangkat Daerah (PD) Provinsi Kaltim dan pemerintah kabupaten, termasuk Kabupaten PPU, menjadi kunci dalam mendorong potensi ekonomi sektoral desa. Selain melalui BUMDes, kelembagaan ekonomi desa juga dapat dikembangkan lewat koperasi desa (Kopdes) sebagai wadah baru bagi masyarakat untuk tumbuh bersama.
Lebih lanjut, Puguh menekankan bahwa peran DPMPD kini semakin meluas, tidak hanya pada penguatan kelembagaan desa, tetapi juga dalam mendukung proses pembangunan, pemekaran wilayah, hingga mendorong sinergi dengan pemerintah daerah lain seperti Pemkab Kukar dan kawasan IKN.
“Desa harus mampu mengembangkan potensinya melalui simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan, bergerak menuju ekonomi hijau (green economy), dan memanfaatkan program strategis seperti GratisPol untuk masyarakat desa,” ujarnya.
Senada dengan itu, Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris Muin, menekankan pentingnya komitmen nyata dalam pelaksanaan kerja sama yang terjalin.
“Jadikan MoU ini bukan sekadar formalitas, tetapi komitmen moral untuk bersungguh-sungguh, bertanggung jawab dan memastikan kebermanfaatannya bagi masyarakat desa,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi sinergi yang telah terbangun antara desa dan mitra dengan prinsip win-win solution serta semangat pemberdayaan masyarakat.
“Teruslah menjadi fasilitator yang aktif dan profesional dalam memastikan semua berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” tambahnya.
Hadir pula Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim, HM Syirajuddin, yang mewakili Gubernur Kaltim, H. Rudy Mas’ud (Harum). Dalam arahannya, ia mengingatkan agar kegiatan ini tidak berhenti pada tataran wacana semata, melainkan diwujudkan dalam langkah nyata.
“Harus ada tindak lanjut dan gerakan yang konkret. Gerakkan BUMDes, karena banyak potensi di PPU dan daerah lainnya yang bisa dikembangkan melalui kerja sama dengan berbagai pihak,” pesannya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Kaltim berharap lahir desa-desa yang mandiri, adaptif, dan berdaya saing, sekaligus memperkuat peran desa sebagai garda terdepan pembangunan daerah. (adv/diskominfo/sef/pt)
Editor : Indra Zakaria