SAMARINDA – Rencana pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat dipastikan akan memberikan dampak signifikan bagi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, menyampaikan kekhawatiran ini saat mewakili Gubernur Kaltim dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kunjungan Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Aula Serbaguna Kemenko 3 Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Rabu (19/11/2025).
Menurut Sekda Sri Wahyuni, penyesuaian TKD tersebut akan menimbulkan sejumlah permasalahan serius bagi Kaltim. Provinsi harus menyesuaikan anggaran secara drastis kemudian potensi mandatory spending tidak terpenuhi dimana kebutuhan wajib di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan berpotensi tidak tercapai. Kemudian tertundanya program hilirisasi dimana program strategis hilirisasi yang sudah berjalan sesuai rencana dapat terhambat.
Dampak yang paling dikhawatirkan adalah terhambatnya percepatan pembangunan, terutama di sektor konektivitas yang sangat dibutuhkan Kaltim. "Percepatan pembangunan akan tertunda untuk Kaltim yang masih memerlukan konektivitas," kata Sri Wahyuni.
Salah satu contoh krusial yang terancam tertunda adalah rencana Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud untuk membuka akses Sotek-Bongan. Jalur ini sangat vital karena akan menghubungkan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dengan Kutai Barat (Kubar), sekaligus memangkas jarak dan waktu tempuh hingga 80 persen. Pembukaan jalur ini penting untuk memudahkan mobilitas masyarakat Kutai Barat, Mahakam Ulu, bahkan Malinau (Kalimantan Utara) menuju IKN.
"Namun dengan adanya pemangkasan TKD itu, maka program tersebut bisa jadi tertunda,” jelasnya. Selain isu TKD, Sekda Sri Wahyuni juga memperjuangkan pengakuan pembiayaan program prioritas daerah, yakni pendidikan gratis SMA/SMK, S1, S2, hingga S3. Ia menyampaikan bahwa tagging pembiayaan pendidikan tersebut belum masuk dalam sistem Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).
"Tadi setelah kita sampaikan, alhamdulillah Dirjen Perimbangan Keuangan menyampaikan akan memasukkannya sebagai tagging. Karena kita sudah membantu pemerintah pusat, paling tidak untuk meningkatkan SDM,” ungkap Sri.
Kaltim berharap adanya program pusat yang mengalir ke daerah sebagai kompensasi atas pengurangan TKD. Usulan rekapitulasi pembangunan akan disampaikan kepada wakil Kaltim di Banggar DPR RI untuk ditindaklanjuti. "Kita ingin ada dukungan karena TKD kita ada penyesuaian," tegasnya.
Rakor ini dipimpin oleh Ketua Delegasi Banggar DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie. Ia menyebut Kaltim dan IKN dipilih sebagai lokasi kunker karena Kaltim merupakan kontributor utama perekonomian nasional dan kehadiran IKN adalah alat transformasi perekonomian di wilayah timur Indonesia.
Turut hadir dalam rakor tersebut Kepala Otorita IKN Basuki Hadimoeljono, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Askolani, serta Forkopimda dan bupati/wali kota se-Kaltim. (adv/diskominfo/i)
Editor : Indra Zakaria