SAMARINDA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan inisiasi dari Presiden terpilih, Prabowo Subianto, menghadapi tantangan di daerah. Di Samarinda, keresahan muncul di kalangan masyarakat dan beberapa pihak sekolah yang menyatakan keraguan terhadap keamanan, kualitas, serta tata kelola penyediaan makanan bagi siswa, bahkan ada yang memilih untuk menolak program ini sejak dini.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi, meminta pemerintah daerah agar tidak tergesa-gesa mengambil keputusan penolakan. Ia menegaskan bahwa MBG adalah program nasional yang wajib dilaksanakan oleh seluruh daerah, termasuk Kalimantan Timur.
“Program MBG ini adalah kebijakan pemerintah pusat, jadi wajib dijalankan oleh daerah. Tapi kami juga memahami keresahan masyarakat. Karena itu, pelaksanaannya perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan kekhawatiran,” ujar Darlis, Kamis (16/10/2025).
Politisi dari Fraksi Golkar ini menekankan bahwa secara substansi, MBG membawa manfaat besar untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak, khususnya dari keluarga menengah ke bawah. Namun, ia sepakat bahwa keberhasilan program akan sangat bergantung pada tata kelola dan pengawasan ketat di lapangan.
Perlu Transparansi dan Standar Kesehatan
Darlis mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk memastikan pengelolaan program ini berjalan dengan baik. Ini mencakup seluruh tahapan, mulai dari pengolahan, distribusi, hingga pengawasan di sekolah.
“Pemerintah perlu memastikan pengelolaan program ini benar-benar baik, mulai dari proses pengolahan, distribusi, hingga pengawasan di sekolah. Semua tahapan harus transparan dan memenuhi standar kesehatan,” tegasnya.
Selain itu, sosialisasi menyeluruh dinilai sebagai kunci untuk membangun kepercayaan publik. Darlis berharap Pemda dapat meyakinkan orang tua murid dengan menjamin kualitas dan keamanan makanan yang disajikan.
"Cara paling efektif untuk meyakinkan orang tua murid adalah dengan memperbaiki seluruh prosesnya. Jangan sampai muncul persepsi bahwa makanan itu tidak aman atau bisa membahayakan,” jelasnya.
Darlis berharap Pemprov dan Pemkot Samarinda dapat berkoordinasi aktif dalam menyiapkan pedoman teknis dan mekanisme pelaksanaan, termasuk sistem pengawasan yang melibatkan pihak sekolah dan masyarakat.
"Intinya, program ini baik dan perlu didukung, tapi harus disertai pelaksanaan yang terencana dan diawasi secara ketat agar tujuannya benar-benar tercapai,” pungkasnya. (adv/dprd/i)
Editor : Indra Zakaria