SAMARINDA. Gubernur Kaltim Isran Noor memastikan proyek rel kereta api bakal berjalan tahun ini. Kepastian itu terungkap saat dirinya melakukan pertemuan dengan Russian Railways di Kedubes RI di Jakarta beberapa waktu lalu.
Isran menerangkan telah mendapat kesepakatan dengan pihak Russian Railways. Dengan catatan pola manajemen dirampungkan terlebih dulu. Setelah manajemen rampung, barulah pihak Rusia akan menyiapkan dana untuk pembangunan.
"Berapapun dana itu dibutuhkan, untuk dikerjakan butuh mungkin setahun, mereka saya tanya mau serius lanjut katanya lanjut. Oleh sebab itu didorong semangat itu mau direalisasikan," jelas Isran.
Isran menegaskan keberadaan rel kereta api tidak hanya untuk mengangkut batu bara. "Kalau bisa untuk angkut penumpang kenapa tidak," tambahnya. Terpisah, First Deputy Director General of Russian Railways Misharin Aleksandr Sergeevich mengungkapkan Kementerian Keuangan Rusia mendukung proyek pembangunan kereta api tersebut.
Dia mengaku setuju jika memang memungkinkan kereta api digunakan untuk angkutan umum baik muatan barang maupun penumpang.
Rel kereta api sendiri akan melintasi tiga kabupaten, yakni Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajaman Paser Utara (PPU), kemudian berakhir di Pelabuhan Karingau, Balikpapan, yang kemudian dilakukan pengapalan di kawasan ekonomi khusus itu.
Panjang rel kereta api yang akan dibangun di Kaltim mencapai 160 Km, kemudian akan bersambung hingga ke Kalteng dengan panjang 90 Km sehingga total panjang rel kereta api mencapai 250 Km. Rel sendiri diproyeksikan akan terkoneksi dengan provinsi lainnya di Kalimantan.
Namun penolakan terus bergaung. Salah satunya dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kaltim. Direktur Walhi Kaltim, Yohana Tiko menuturkan jika proyek dilanjutkan akan berakibat pada kerusakan lingkungan. "Akan berapa banyak lagi hutan yang rusak. Karena otomatis akan terjadi pembukaan lahan yang menggerus keberadaan hutan," tegas Tiko.
Belum lagi keberadaan masyarakat adat yang akan jadi korban. Menurutnya masyarakat adat masih menggantungkan hidup dengan bercocok tanam dan dari hasil hutan. Dikhawatirkan proyek itu akan memicu konflik lahan.
"Kami tetap tegas menolak pembangunan rel apapun alasannya. Karena tak cuma hutan tapi juga potensi pencemaran lewat debu batu bara itu tidak bisa dihindari," pungkasnya. (cyn/beb)
Editor : izak-Indra Zakaria