JAKARTA - Sejumlah lembaga Quick Count yang tergabung dalam Perhimpunan Survei dan Opini Publik Indonesia (Persepi) menggelar open data di Hotel Morrisey, Jakarta, kemarin (20/4). Kegiatan tersebut dilakukan untuk merespon tuduhan adanya penggiringan opini terkait hasil Quick Count Pemilihan Presiden 17 April lalu yang memenangkan pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo - Maruf Amin.
Lembaga itu di antaranya Charta Politica, Indikator, Populi Center, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), dan Lembaga Survei Indonesia (LSI). Selain itu, Centre for Stretegic and International Studies (CSIS), Indo Barometer, Poltracking, dan Konsep Indonesia (Konsepindo) juga ikut menyemarakan. Mereka membuat booth di mana masyarakat bisa mengakses database yang digunakan sebagai basis perhitungan.
Ketua Persepi Philips Vermonte mengatakan, quick count merupakan kegiatan rutin yang menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat. Pelaksanaannya pun diakui secara legal dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Fungsinya sebagai data pembanding dari proses rekapitulasi yang dilakukan lembaga negara Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Kami menghargai keputusan akhir di KPU. Kami gak pernah menyatakan quick count hasil resmi. Malah untuk menjadi data pembanding," ujarnya.
Sebagai praktik yang legal dan dikonsumsi publik, lanjut Philips, quick count tidak bisa dilakukan sembarangan. Kegiatannya harus patuh dengan kaidah ilmu statistik dan kode etik penelitian. "Dia bukan ngarang. Bukan aktivitas menipu pinguin. Diselenggarakan serius dan ga main-main," kata Direktur Eksekutif CSIS tersebut.
Oleh karenanya, Persepi sangat siap jika diminta untuk buka-bukaan terkait data. Sebaliknya, dia menantang pihak yang memiliki klaim dan hasil berbeda untuk juga mau membuka datanya. "Sifatnya bukan internal. Yang minta buka data, di sana mau buka data atau ga," tuturnya.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanudin Muhtadi menambahkan, quick count merupakan alat kontrol terhadap kinerja penyelenggara Pemilu. Jika tidak ada data pembanding, sangat mudah bagi penyelenggara melakukan manipulasi data sesuai kepentingan politiknya. Nah, dengan adanya data pembanding, maka potensi penyalahgunaan semakin sempit. Praktik tersebut juga berlangsung di banyak negara.
"Quick count dilakukan sebagai kontrol. Kalau diberi informasi siapa yang menang itu bonus saja," ujarnya. Selain itu, quick count juga penting untuk meminimalisir kegamangan publik usai coblosan. Dia mencontohkan, jika usai coblosan 17 April lalu tidak ada quick count, maka para peserta pemilu akan saling klaim dalam waktu yang lama dan membuat suasana sangat panas. Mengingat proses rekapitulasi suara sendiri berlangsung hingga 35 hari. "Dengan quick count diharapkan kita cepat move on. Kalau ada perbedaan bisa jadi quick count salah atau KPU salah," tuturnya.
Ditemui di booth Indo Barometer, peneliti Indo Barometer Asep Saepudin langsung membuka database dikomputernya. Di situ, dia memperlihatkan semua sampel TPS yang digunakan sebagai basis perhitungan. Indo Barometer menggunakan sampel sebanyak 1.200 TPS yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap provinsinya mendapat jumlah sampel berbeda sesuai dengan jumlah penduduk.
Provinsi Kalimantan Utara misalnya, hanya mendapat 3 sampel TPS karena jumlah penduduknya yang sedikit. Sementara Jawa Tengah yang relatif banyak mendapat jatah sampel 175 TPS. Pemiihan TPS sendiri dilakukan melalui sistem aplikasi yang sebelumnya diisi data TPS di provinsi tersebut. "Jadi tidak ada urusan itu basis masa siapa," ujarnya.
Selain itu, semua relawan surveyor juga dipilih dan dilatih dengan standar tertentu. Asep memastikan, data yang diinput surveyor benar mengingat pihaknya mewajibkan untuk mengirim foto form C1 plano. Sehingga bisa meminimalisir angka margin of error.
Terkait pendanaan, Asep menyebut pendanaan sudah dilaporkan ke KPU. Dana tersebut sepenuhnya berasal dari kas internal lembaga yang di kumpulkan dari keuntungan pada survei-survei sebelumnya. "Nominalnya tidak bisa disebutkan," tuturnya.
Direktur Eksekutif Cyrus Network, Hasan Hasbi juga menuturkan hal yang sama. Dalam quick count 17 April lalu, Cyrus Network melakukan kerjasama dengan CSIS untuk mengambil sampel sebanyak 2.002 TPS. Dan pemilihan TPS, dilakukan secara proporsional melalui aplikasi guna menghindari intervensi manusia.
"Kalau itu diintervensi manusia, namanya bukan acak. Tapi acak-acakan," ujarnya. Dia menilai, ada banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan pengacakan TPS. Mulai dari yang sederhana seperti Microsoft Excel ataupun SPSS.
Hasbi juga membantah adanya afiliasi politik dalam quick count tersebut. Sebab, pendanaan dilakukan sepenuhnya oleh CSIS. Dia menambahkan, kalaupun quick count dibiayai oleh peserta pemilu, lembaga tidak lantas otomatis memenangkan donatur. Selain tunduk pada kaidah statistik dan kode etik, melakukan quick count manipulasi sama dengan bunuh diri. Sebab, lembaga juga menjual kredibelitas untuk eksistensi lembaga kedepannya.
Soal adanya ketidakpercayaan kubu Prabowo terhadap quick Count, dia menilai wajar. Sebab selama ini, orang yang tidak duntungkan dengan hasil quick count cenderung tidak percaya. Hanya saja yang membuatnya jengkel, kubu Prabowo membawa hal itu ke ranah hukum. "Biasanya mereka menunggu hasil KPU. Tapi dua pemilu terakhir ini malah menuduh yang tidak-tidak. Lapor polisi, minta pindah Antartika survei pinguin lah," imbuhnya. Padahal, lanjutnya, saat Pilkada DKI Jakarta 2017 kemarin, Gerindra CS mempercayai hasil quick count.
Oleh karenanya, dia menantang kubu Prabowo untuk membuka hasil survei internal yang selama ini digunakan sebagai klaim kemenangan. "Buka dong. TPS-nya sesuai random, acak atau acak-acakan," tuturnya. Jika hanya menuduh tapi enggan buka-bukaan data, Hasbi menilai perilaku tersebut sebagai hama demokrasi.
Sementara itu, pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) memiliki pendapat tersendiri tentang para lembaga yang melakukan penghitungan cepat. Menurut mereka, ada ketimpangan yang telah dilakukan oleh beberapa lembaga. Hal ini, kemungkinan terjadi karena sumber dana misterius yang diterima oleh lembaga tersebut.
Ini disampaikan oleh Jubir BPN Andre Rosiade. Menurutnya, bukan lah perkara mudah untuk menggelar survey. Apalagi dengan skala Nasional seperti ini. Para lembaga pasti membutuhkan aliran dana yang cukup kencang. Kecurigaan Andre, lembaga-lembaga tersebut mendapatkan kucuran dana dari beberapa pihak. Tentunya, yang menginginkan kemenangan oposisi. "Darimana uang mereka melakukan survey seperti itu?" ucapnya ketika dikonfirmasi Jawa Pos via telepon kemarin (20/4).
Andre memang tidak mau berprasangka buruk. Hanya saja, dia ingin lembaga survey yang melakukan quick count juga benar-benar transparan. Mereka harus berani membuka, dari mana saja aliran dana yang digunakan untuk melakukan survey. Dari situ, bisa terlihat apakah lembaga survey tersebut memihak ke salah satu paslon atau tidak. Dalam hal ini, mengacu ke paslon nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf. "Apakah dari kantung sendiri atau dari kantung orang lain, kita tidak tahu," lanjutnya.
Karena itu lah, dia lebih mempercayai survey yang dilakukan oleh timnya. Andre menjelaskan, di saat yang bersamaan, BPN juga melakukan penghitungan cepat. Namun, berbeda dengan lembaga lainnya. Penghitungan yang dilakukan oleh BPN dilakukan secara real time. Sehingga, kepercayaannya bisa dijamin. Jika dibandingkan dengan lembaga quick count lainnya. "Data kita ini kan real count, bukan quick count," tegasnya.
Dari data tersebut, Prabowo-Sandi dinyatakan menang sekitar 60 persen. Andre menerangkan bagaimana timnya bekerja untuk mendapatkan hasil tersebut. Mereka menggunakan saksi di TPS yang mewakili Partai Gerindra. Seperti yang dilakukan oleh KPPS para saksi tersebut juga diminta untuk memfoto C1 hasil yang ada di TPS-nya. Hasil tersebut, kemudian akan dikumpulkan menjadi satu. Sehingga membuat sebuah data kesatuan yang Andre sebuat dengan real count tadi. "Dari data tersebut, didapati angka 60 persen tadi itu," kata Andre.
Dia bahkan sempat mengklaim, data yang dia dapat mencapai 820 ribu yang masuk. Itu akan terus bertambah, hingga semua saksi selesai mengirim hasil C1-nya. Termasuk, beberapa wilayah di dalam negeri yang diadakan pemungutan suara ulang (PSU) atau susulan (PSS). "Semuanya dilakukan langsung oleh tim internal BPN," tambah Andre.
Perolehan quick count bukan satu-satunya hal yang membuat kubu BPN tidak percaya dengan hasil pemilu kali ini. Faktor lainnya, adalah dengan masih banyaknya kecurangan yang belum terselesaikan. Salah satunya, adalah DPT tidak wajar berjumlah 17,5 Juta yang pernah dilaporkan BPN ke KPU. "Sampai saat ini, masih ada banyak yang tidak wajar," ucap Direktur Komunikasi dan Media BPN Hashim Djojohadikusumo ketika mengadakan preskon di media center Prabowo-Sandi di Jakarta Selatan kemarin.
Hashim memberi salah satu contoh di Bangkalan, Madura. Ada banyak sekali pemilih yang tidak ditemukan wujud fisiknya. Padahal, mereka tercatat dalam DPT yang memiliki hak untuk mencoblos di tanggal 17 April kemarin. Ketika ditelusuri, ternyata warga tersebut telah pindah ke luar negeri. "Mereka sedang bekerja di luar sebagai TKI," beber Hashim.
Hingga di hari pemungutan suara pun, data tersebut belum terganti. Hal ini lah yang menumbuhkan rasa curiga dari pihak BPN. Mereka masih merasa ada banyak sekali kecurangan yang dilakukan penyelenggara. Salah satunya, adalah pembiaran atas hal-hal semacam ini.
Akibatnya, Hashim menjelaskan suara yang tetap masuk ke DPT itu dimanfaatkan berbagai pihak. Ini terbukti dari kemenangan Jokowi-Ma'ruf di Bangkalan. Mereka menang telak dengan angka 81 persen. Sedangkan Prabowo-Sandi hanya mendapatkan 19 persen suara saja. "Padahal di Pemilu 2014 lalu, Pak Prabowo menang telak di situ, gimana sekarang bisa kalah?" ucap adik kandung Prabowo Subianto tersebut.
Belum lagi masalah kasus penemuan surat suara yang telah tercoblos di Malaysia. Sampai saat ini, BPN merasa tidak diberikan penjelasan yang layak. Baik dari KPU mau pun Bawaslu, selaku penyelenggara pemilu. Terlebih lagi, kecurangan ini yang menguntungkan pihak oposisi. "Kami ingin mendapatkan penjelasan, dari KPU dan Bawaslu," tegas Hashim.
PLN Tambah Daya KPU
Sementara itu, memasuki tahap perhitungan suara, website real count KPU pun menjadi sorotan seluruh masyarakat saat ini. Server KPU membutuhkan daya listrik ekstra dengan perkuatan listrik keandalan tinggi. Terkait hal tersebut, Perusahaan Listrik Negara (PLN) melakukan penyambungan daya sementara khusus untuk server KPU sebesar 41,5 kVA dan dilengkapi Uniterruptible Power Supply (UPS) sebesar 100 kVA.
"KPU sendiri sudah menjadi pelanggan premium platinum PLN yang dipasok dari 2 sumber listrik dari 2 gardu induk berbeda sehingga punya keandalan tinggi," ujar General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya Ikhsan Asaad, di Jakarta, kemarin.
Ikhsan menuturkan, pihaknya telah selesai melakukan penambahan daya pada Kamis, 19 April 2019 lalu. Selain itu, PLN juga telah bekoordinasi dengan tim IT KPU RI untuk memastikan pasokan listrik cukup. Kemudian, di samping dilengkapi dengan UPS, penambahan daya sementara ini juga dilengkapi dengan Automatic Change Over (ACO) Tegangan Rendah (TR). (far/bin/ken)
Editor : izak-Indra Zakaria