Masalah kebakaran hutan dan lahan di Kalteng harus jadi perhatian pusat. Jangan sampai, ibu kota negara kelak dikepung asap.
ELITE pusat dan daerah masih dibuat penasaran Presiden Joko Widodo terkait lokasi pasti ibu kota negara. Termasuk masyarakat Provinsi Kaltim, Kalteng, dan Kalsel. Tiga provinsi yang telah dikunjungi Presiden beberapa waktu lalu. Yang juga telah dikaji plus-minusnya oleh Bappenas jika ibu kota negara dipindah ke provinsi tersebut.
Urung mengumumkan lokasi yang dipilih pada saat pidato kenegaraan, Jumat (16/8) lalu, diharap bukan karena Presiden mendapat tekanan politik. Melainkan menyempurnakan kajian teknis dari kementerian terkait seperti Bappenas. Kepada Kaltim Post, Rektor Universitas Mulawarman (Unmul) Prof Masjaya mengatakan, cukup berisiko jika Presiden menetapkan lokasi ibu kota negara berdasar kepentingan politik. Khususnya politik praktis.
“Saya kira, pemindahan ibu kota dibicarakan atau dilontarkan, salah satunya untuk mengatasi masalah yang dihadapi ibu kota pada saat ini. Yakni DKI Jakarta,” katanya kemarin. Jadi, lanjut dia, Bappenas mengkaji beberapa wilayah yang memenuhi unsur mengatasi masalah di DKI Jakarta saat ini.
“Secara objektif (penetapannya). Kajian Bapennas menjadi reasoning utama. Memberikan keyakinan kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden, untuk menentukan (lokasi ibu kota negara),” jelasnya. Menurut Masjaya, faktor politik sah-sah saja sebagai dasar penetapan ibu kota negara. Jadi jangan diasumsikan negatif terlebih dulu. “Sebab kehidupan bernegara selalu terkait dengan esensi politik. Semua kebijakan ada nuansa politiknya,” ujarnya.
Dikatakan mantan dekan Fisipol Unmul itu, politik adalah ilmu tentang negara. Di dalamnya memuat tiga unsur utama yang perlu dikaji. Yaitu hubungan antara negara dengan masyarakat.
Kemudian dengan negara akan melihat hubungan antar-masyarakat. Selanjutnya, negara antar negara.
“Jadi apa yang dilakukan Bappenas sudah sesuai dengan roh politik. Tanpa masuk di wilayah politik praktis. Sehingga jika pada hari ini (kemarin) belum diumumkan, ya memang karena masih banyak pertimbangan,” ungkapnya. Namun, Masjaya menegaskan, jika Bappenas sudah melakukan kajian, harusnya menjadi rekomendasi dalam memutuskan.
Sebab Bappenas adalah lembaga yang dibentuk negara untuk memberikan masukan kepada Presiden. Termasuk DPR. Tujuannya, menentukan perencanaan jangka panjang untuk kepentingan negara dan masyarakat.
“Sehingga kami berharap, unsur dan indikator yang dipaparkan Bappenas menjadi kebijakan pemerintah dan Presiden. Dalam menentukan, rasanya Presiden memilih pendekatan akademik. Saya yakin, Presiden akan mempertimbangkan secara kuat kajian Bappenas,” ungkapnya. Sebab, lanjut dia, kajian Bappenas bukan sebentar. Lagipula melibatkan semua unsur dan pakar yang terjun ke lapangan.
“Sehingga kajian Bappenas adalah yang terbaik untuk mengatasi persoalan yang dihadapi DKI Jakarta. Sebab kalau salah menentukan, bukan menyelesaikan masalah di DKI Jakarta, tetapi memindahkan masalah,” tuturnya. Karena itu, dengan mengacu kajian akademis, pria berdarah Sulawesi-Selatan itu sangat yakin jika ibu kota negara akan dipindah ke Kaltim.
“Insyaallah, Kaltim pilihan terbaik bagi Presiden. Pertimbangannya, rasionalitas, objektivitas serta indikator. Kepentingan jangka panjang dan masa depan bangsa Indonesia. Harusnya kajian Bappenas jadi indikator,” ucap Masjaya. Dirinya kembali menegaskan, secara kelembagaan kenegaraan, Bappenas adalah tempatnya menggodok atau meramu kepentingan strategis nasional jangka panjang.
“Ibaratnya, Bappenas adalah dapurnya Indonesia. Semua menu digodok untuk kepentingan rakyat, bangsa Indonesia. Bappenas sudah punya kajian yang cukup bagus, dan tepat memilih Kaltim,” tegasnya.
Terpisah, Kepala Bidang Prasarana Wilayah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Yusliando menuturkan, kajian pemindahan ibu kota negara, khususnya ke Kaltim, sudah dilakukan sejak dua tahun lalu. Dari telaah itu, pilihan mengerucut ke Kaltim dan Kalteng. Namun dirinya tak menampik, pilihan tak hanya berdasarkan faktor teknis tetapi juga politis. Hanya, jika penetapan lokasi ibu kota negara mengutamakan aspek politis, dirinya mengkhawatirkan beberapa hal.
Sebagaimana diketahui, salah satu masalah terbesar di Kalteng selama ini adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sementara di Kaltim, karhutla mayoritas disebabkan ulah manusia. Bukan singkapan batu bara. “Contohnya sekarang, meski kemarau, karhutla di Kaltim minim. Jadi, kalau pusat lebih mementingkan kepentingan politis. Taruhannya besar,” ujarnya. Lanjut Yusliando, sejauh ini 90 persen kriteria ibu kota negara ada di Kaltim. Indikator utamanya adalah, apabila di ibu kota negara di Kecamatan Samboja, Kukar, maka dekat dengan kota eksisting yang sudah berkembang untuk efisiensi investasi awal infrastruktur.
Yakni Balikpapan dan Samarinda. Demikian juga keberadaan bandara, pelabuhan dan jalan tol Samarinda-Balikpapan. Menurut dia, ketersediaan pelabuhan laut dalam sangat penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim melalui konektivitas tol laut antarpulau. Adapun Samboja merupakan beranda jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II di sekitar Selat Makassar. “Peluang Kaltim tidak terpilih sisa 10 persen. Dan itu politis. Bukan teknis,” tandasnya.
RENCANA pemindahan ibu kota negara ke Tahura Bukit Soeharto membuat para spekulan tanah menggeliat. Perjalanan Kaltim Post menyusuri lokasi calon ibu kota negara itu menemukan informasi melambungnya harga tanah di sekitar kawasan tahura. Di Kelurahan Amborawang Laut, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara misalnya, banyak kedatangan orang-orang yang ingin membeli tanah dengan harga tinggi.
“Di 2003 tanah satu hektare dijual Rp 1-2 juta saja tak laku. Sekarang harganya Rp 100 juta ke atas,” ujar seorang warga, Rini. Dalam peta Tahura Bukit Soeharto, ada wilayah di utara Amborawang Laut yang masuk kawasan tahura. Menjadi salah satu titik penting dengan dibangunnya Pelabuhan Samboja. Pelabuhan itu lokasinya kurang dari 5 kilometer di selatan batas Tahura Bukit Soeharto.
Dengan kondisi tanah khas pesisir yang datar, lokasi ini seperti kelurahan di pinggir pantai lainnya di Samboja, cocok dengan syarat calon ibu kota negara. Rini menyebut, peningkatan kedatangan orang-orang dari luar daerah seperti Balikpapan dan Samarinda terjadi dalam dua bulan terakhir. “Hampir setiap hari ada orang tanya ke saya. Tanya siapa yang punya tanah di sana, di situ. Katanya mau dibeli kalau cocok harganya,” sebut pemilik warung itu.
Sementara itu, mantan camat Samboja Ahmad Junaidi membenarkan antusiasme masyarakat Samboja yang menunggu pengumuman pemilihan tahura sebagai ibu kota negara. Dia yang dua bulan lalu pindah sebagai sekretaris Dinas Perhubungan Kukar menyebut, dengan pemindahan ibu kota negara ke kecamatan yang pernah dipimpinnya selama 2,5 tahun itu bisa membangkitkan ekonomi masyarakat.
“Saya sendiri kalau dengar kabar pindah ke Samboja gembira sekali,” kata Junaidi, Jumat (16/8). Menurut dia, jika tahura dijadikan lokasi ibu kota negara, Samboja akan menjadi wilayah yang akan dimajukan pembangunan infrastrukturnya. Diakui, selama ini Samboja minim disentuh pembangunan. Itu mengapa sejak dulu muncul usulan pemekaran Kutai Pesisir.
“Ini berkah. Bisa jadi nanti Samboja bisa jadi daerah khusus. Dengan begitu pembangunan akan lebih baik lagi,” ucapnya. Namun harus diantisipasi mengenai efek pemindahan penduduk terhadap masyarakat lokal. Mengingat warga Samboja saat ini berkisar di angka 60 ribu jiwa harus bersiap menghadapi kedatangan 1,5 juta pendatang. Junaidi tak ingin nasib warganya disisihkan.
“Mayoritas masyarakat menyambut positif meski ada yang tak setuju,” sebut mantan camat Muara Jawa itu. Terkait spekulan dan harga tanah yang melambung, memang benar adanya. Junaidi menyebut, sejak tahura disorong gubernur menjadi calon ibu kota negara, banyak orang dari luar daerah yang mengincar tanah di Samboja. Namun, dia mengingatkan pemilik tanah untuk tidak tergiur rupiah untuk menjual tanah mereka.
“Soalnya rata-rata merupakan lahan perkebunan dan pertanian yang produktif. Jangan sampai ketika dijual beralih fungsi,” ujarnya. (timkp)
Editor : izak-Indra Zakaria