SENDAWAR–Perumahan Korpri di Kampung Sekolaq Oday, Kecamatan Sekolaq Darat, Kutai Barat (Kubar), bagai bom waktu. Pasalnya, perumahan yang dibangun sejak 2003 hingga kini belum memiliki legalitas surat tanahnya.
Padahal, hampir semua penghuninya dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) telah menyelesaikan kredit perumahan kepada bank. Kondisi itu diakui Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kubar Stephanus.
"Mulai perumahan Korpri di Sekolaq Oday yang berdampingan dengan Puskesmas Melak, tidak bisa memiliki surat tanahnya, kecuali bangunan saja," ungkap Stephanus saat memberikan sambutan peresmian Perumahan Korpri di RT 1, Kampung Sumber Sari, Kecamatan Barong Tongkok, (10/3).
Hal tersebut menjadikan kekhawatiran terhadap pengembang. Di Kubar, ungkap dia, sudah beberapa lokasi perumahan yang bermasalah. Di lokasi lain seperti perumahan Korpri di Jaras, Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, juga tidak jelas.
Sehingga, dia meminta kepada pengembang perumahan di Kubar harus memberikan percontohan. Sementara itu, Ketua RT 6 Perumahan Korpri Mujiono membenarkan bahwa terjadi permasalahan status tanah.
Namun, hasil pertemuan beberapa pihak yang berkompeten ada jalan keluarnya. "Kami juga sudah menghadap Pak Wabup Edyanto Arkan. Walhasil, akan menghadap Bupati FX Yapan agar bisa secepatnya mendapatkan persetujuan pembuatan sertifikat tanahnya," ungkap dia.
Untuk diketahui, tanah di kawasan perumahan Korpri sekitar 9 hektare termasuk kawasan Kantor Samsat di Jalan Jenderal Sudirman. Tanah itu hibah dari pemerintah provinsi.
Perumahan Korpri berjumlah 140 unit meliputi RT 5 dan RT 6. "Kami berharap, masalah ini segera terselesaikan. Apalagi kredit rumah sudah lunas semua," katanya. (rud/kri/k8)
Editor : izak-Indra Zakaria