Paser tak mau tertinggal dalam geliat pemindahan ibu kota negara (IKN). Usaha dilakukan para wakil rakyat agar efeknya sampai ke masyarakat.
M RIDHUAN, Balikpapan
ABDULLAH, wakil ketua DPRD Paser dari Partai Demokrat duduk di sofa hitam di lantai 4, Ruang Redaksi Kaltim Post, Balikpapan, Selasa (10/3). Di sebelah kirinya ada Hendrawan Putra, rekan se-fraksi. Yang kini menduduki kursi ketua Komisi I DPRD Paser.
Dua politikus kawakan Paser itu bertandang ke Gedung Biru Kaltim Post Group (KPG) Balikpapan untuk mengenal lebih dekat perkembangan media. Sekaligus membicarakan peluang-peluang yang memungkinkan masyarakat Paser untuk lebih melek informasi. “Untuk informasi, Paser saat ini masih ada 43 titik blank spot sinyal,” kata Abdullah.
Berada di wilayah paling selatan Kaltim, Paser memiliki banyak wilayah yang belum disentuh pembangunan. Pria yang sudah duduk selama tiga periode di DPRD Paser itu menyebut, berbagai upaya dilakukan pemerintah dan wakil rakyat untuk bisa melaksanakan pembangunan. Terutama yang terintegrasi dengan lokasi ibu kota baru di Penajam Paser Utara (PPU). “Terutama dalam menghadapi IKN ini. Kami sangat ingin berkontribusi,” ujarnya.
Hendrawan menyebut, sudah ada arahan pemerintah pusat untuk Paser. Membangun kawasan industri menghadapi era revolusi industri 4.0 di 2040. Jika arahan itu gagal dilaksanakan, dikhawatirkan Paser akan digilas. Utamanya yang berkaitan dengan kearifan lokal. “Kami khawatir masyarakat lokal Paser hanya akan jadi penonton. Akhirnya menimbulkan persoalan sosial,” ungkap anggota DPRD Paser dua periode itu.
Namun, ada aral. Lokasi strategis yang direncanakan untuk dikembangkan sebagai kawasan industri tak bisa disentuh. Ada Kawasan Teluk Apar yang ditetapkan sebagai cagar alam pada 1993 dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor; 86/ KPTS-II/1993. Lalu ada Kawasan Teluk Adang seluas 53,8 ribu hektare disahkan sebagai cagar alam. Dua tahun setelahnya oleh Dirjen Inventarisasi Tata Guna Hutan.
“Cagar Alam Teluk Apar itu luasnya 28 ribu hektare. Semula pemerintah ingin bangun kawasan industri perikanan dan kelautan di sana tapi terkendala status kawasan,” timpal Hendrawan.
Keberadaan cagar alam juga menghalangi kemajuan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Pada 2018, Pemkab Paser mencatat ada 14 desa yang masuk kawasan cagar alam. Dan pada 2019, Upaya pemerintah menambah pundi pendapatan asli daerah (PAD) lewat retribusi ponton batu bara yang lewat cagar alam juga tak bisa dilakukan. Padahal, Paser memerlukan setiap pemasukan. Mengingat struktur APBD yang rentan kolaps karena 70 persen pemasukannya bersumber dari eksploitasi batu bara. “Selebihnya pertanian dan perkebunan. Kalau batu bara habis mau apa. Karena itu, Paser perlu sumber alternatif yang berkelanjutan,” kata Hendrawan.
Ada harapan ketika Pemprov Kaltim mengusulkan pembangunan Bendungan Lambakan sebagai salah satu proyek strategis nasional (PSN). Dengan kapasitas produksi air mencapai 14 ribu liter per detik, bendungan itu akan menjadi ketiga terbesar nasional setelah Waduk Jatiluhur dan Waduk Jatigede di Jawa Barat. “Namun, hingga kini belum ada kejelasan,” ucapnya.
Padahal, Bendungan Lambakan bisa jadi sumber potensial untuk jadi air baku bagi IKN. Bahkan suplai airnya bisa sampai Balikpapan dan Samarinda. Meski dalam prosesnya harus dilakukan eksodus terhadap tiga desa. Yakni Perkuin, Muara Lambakan, dan Kepala Telake. “Ya, mmirip Waduk Jatiluhur yang harus mengorbankan 14 desa,” ujarnya.
Semua keinginan Paser itu perlu dukungan. Tak hanya dari pemerintah pusat, juga masyarakat Paser. Karena itu melek informasi penting. Peran media sangat strategis untuk menyalurkan informasi tersebut. Untuk legislator seperti Abdullah dan Hendrawan, itu agar masyarakat bisa melihat kinerja wakil rakyat yang mereka pilih. “Jadi, enggak ada lagi paradigma kalau wakil rakyat enggak ada kerjanya. Hanya muncul kalau mau dipilih lagi,” ujarnya.
Selain pembangunan, isu politik juga jadi bahan perbincangan. Konstelasi politik di Paser memang sedang dinamis dengan mundurnya Wakil Bupati Paser Kaharuddin sebagai kandidat. Abdullah menyebut, gelaran Pemilihan Bupati Paser (Pilbup) 2020 di wilayahnya sudah menelurkan 11 nama bakal calon yang ingin menjadi pemimpin Paser. Disinggung peluangnya ikut kompetisi, Abdullah tertawa.
“Kalau beliau (Abdullah) enggak dipercaya. Ya enggak bakal dipilih lagi untuk ketiga kalinya menjadi anggota DPRD,” kata Hendrawan menjawab pertanyaan Romdani, wakil pemimpin redaksi Kaltim Post, soal rencana maju di Pilbup Paser. (rom/k16)
Editor : izak-Indra Zakaria