JAKARTA – Pemerintah sudah mengklaim komitmen vaksin hingga akhir tahun depan. Bila tidak meleset, maka pada 2021 mendatang vaksinasi bisa dimulai. Sembari menanti vaksin merah putih yang sedang dikembangkan para ilmuwan Indonesia. Pemerintah juga meminta masyarakat tidak khawatir mengenai efektivitas virus tersebut.
Hal itu disampaikan juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito di kantor presiden. Menurut dia, pemerintah memang berupaya mendapatkan komitmen lebih dini dalam hal pengadaan vaksin. ’’Dengan jumlah penduduk 267 juta, kita harus mampu menyediakan perlindungan kepada masyarakat dalam konteks ini vaksin,’’ terangnya.
Tentu pemerintah mengandalkan vaksin merah putih yang sedang dikembangkan konsorsium riset Covid-19. Namun, masih perlu waktu untuk memastikan vaksinnya tersedia. Sembari menunggu, upaya mendapatkan akses dilakukan lebih awal ketimbang negara-negara lain. Bila meleset, masih ada waktu untuk memonitor vaksin yang dikembangkan pihak lain maupun vaksin merah putih.
Vaksin, lanjut Wiku, berfungsi memberikan kekebalan bagi orang sehat terhadap penyakit. Bila strain virus di Tiongkok disebut berbeda dengan Indonesia, tentu nanti akan dibuktikan bersama oleh para ilmuwan. Apakah memang berbeda. ’’Tentunya tidak serta merta strainnya berbeda, vaksinya terus tidak efektif,’’ tuturnya. dia berjanji menyampaikan lebih detail bila informasinya sudah lebih jelas.
Karena itulah, pemerintah Indonesia yang diwakili Menlu dan Menteri BUMN terus berupaya mendapatkan komitmen vaksin. Yang saat ini sedang diuji klinis di beberapa negara. Fokusnya adalah memastikan Indonesia bisa langsung mendapatkan vaksin yang telah lolos uji dan mendapatkan izin edar.
Indonesia tidak hanya mengandalkan kerja sama antara Bio Farma dan Sinovac. ’’Indonesia juga bekerja sama dengan Sinopharm yang saat ini sedang melakukan uji klinis fase III,’’ tuturnya. Uji klinis itu dilakukan oleh China National Biotec Group (CNBG) Sinopharm bekerja sama dengan Uni Emirat Arab dan perusahaan G42 Healthcare yang berbasis di Abu Dhabi.
Uji klinis tersebut dilakukan di UEA. Karena di sana ada 85 kebangsaan di mana uji klinis fase III ini dilakukan. Harapannya, berbagai etnis dan bangsa di dunia bisa terwakili dalam uji klinis.
Selain itu, Indonesia juga bekerja sama dengan CanSino. Perusahaan pertama penerima paten teknologi pembatan vaksin Covid-19 dari pemerintah Tiongkok. Vaksin bikinan CanSino dibuat dari protein virus Covid-19. Dengan vector virus adenovirus yang sudah dilemahkan dengan nama Ad5. CanSino sudah melakukan uji klinis tahap III di UEA. Dan sedang bernegosiasi untuk uji lebih lanjut salah satunya di Indonesia.
Sementara itu Wiku juga memaparkan terkait update kasus di tanah air. Dia menggarisbawahi bahwa kasus sembuh di Indonesia lebih tinggi daripada standar dunia. Di Indonesia ada 112.867 kasus sembuh atau 75,5 persen kasus positif. Sementara angka di dunia hanya 68,9 persen dari kasus positif. ’’ Kasus sembuh mengalami puncak pada 24 Agustus dan cenderung meningkat,’’ ujarnya.
Sedangkan untuk peta zonasi risiko tercatat bahwa masih ada 22 kabupaten/kota. Sementara ada 44 kabupaten/kota yang tidak ada kasus baru. Dia mengingatkan bahwa daerah yang sudah ditetapkan zona hijau bukan berarti tidak ada kasus.
Lalu untuk jumlah pemeriksaan spesimen, Indonesia belum memenuhi standar WHO. Badan kesehatan dunia itu mensyaratkan 1 banding 1000 penduduk perminggu. Untuk Indonesia yang memiliki jumlah penduduk sekitar 267 juta orang, baru memenuhi 35 persen saja. Misalnya pada 17 hingga 23 Agustus, baru terpenuhi 95.463 tes. ”Kami berusaha keras untuk memenuhi target WHO dengan adanya 320 laboratorium dibawah 12 lembaga berbeda,” tuturnya.
Testing menjadi kendalam besar di tanah air. Jika merujuk pada situs Worldmeters, Indonesia berada pada peringkat 163 dalam hal pengujian. Peneliti Global Health Security Griffith University, Australia, Dicky Budiman menyatakan jika testing tidak dilakukan secara maksimal maka tidak bisa terpetakan dengan baik. ”Dari testing kita akan tahu usia, pekerjaan, hingga cluster,” ujarnya.
Dia menekankan bahwa Indonesia harus mengekor WHO. Jangan sampai tertinggal jauh. Untuk daerah yang punya kapasitas seperti DKI Jakarta maka bisa dengan mudah untuk memenuhi. ”Strategi pengendalian tidak dilakukan secara optimal, maka ada risiko lonjakan penderita dan angka kesakitan yang tinggi,” ungkapnya. Testing ini menurutnya sangat penting dilakukan.
Kedepan menurut Dicky harus ada teknologi untuk menemukan alat testing yang cepat dan murah. Penelitian tak hanya soal vaksin dan obat saja.
Vaksin menjadi salah satu harapan berakhirnya pandemi ini. Legislatif pun melihat penggunaan vaksin impor sementara lumrah dilakukan oleh pemerintah selama vaksin lokal belum selesai. Meski begitu, Komisi IX DPR tetap mendorong agar vaksin tersebut segera diselesaikan demi memenuhi kebutuhan nasional.
Anggota Komisi IX Saleh Daulay berharap kerja sama dengan negara lain seperti Tiongkok dan Rusia ini tidak memperlambat proses penelitian vaksin sendiri di Indonesia. "Kita berharap vaksin ini bisa kita produksi lalu didistribusikan. Tetapi karena sampai hari ini belum mampu dan negara lain lebih terdepan, maka kita terpaksa bekerja sama," jelasnya kemarin.
Selain proses produksinya, Saleh juga menyoroti anggaran untuk vaksin yang belum maksimal. Dia menyebutkan bahwa dalam pagu indikatif yang diajukan Kementerian Kesehatan untuk 2021, anggaran untuk vaksin maupun obat belum ada yang diajukan ke DPR.
‘’Saya sudah langsung tanya kepada Biro Perencanaan Kemenkes, memang rencananya mereka akan mengajukan anggaran sebesar Rp 17 triliun untuk persoalan vaksin ini,’’ lanjutnya. Anggaran itu termasuk untuk distribusi vaksin maupun proses vaksinasinya ke masyarakat.
Belum adanya vaksin ini membuat pemerintah terus berupaya melakukan langkah preventif untuk mencegah penularan. Salah satunya, kampanye kesadaran penggunaan masker.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, kesadaran penggunaan masker merupakan hal paling esensial dalam protokol pencegahan penularan Covid-19. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang menganggap enteng penggunaan masker ini ketika beraktivitas di luar rumah. Karenanya, pemerintah saat ini berupaya menggencarkan kampanye dan sosialisasi pentingnya penggunaan masker.
Salah satu upaya menyukseskan sosialisasi penggunaan masker ini, khususnya untuk masyarakat kelas menengah ke bawah, pemerintah berencana menyisipkan masker pada penyaluran bantuan sosial (bansos) stimulus pandemi Covid-19. "Penyediaan masker dalam bansos, akan bekerja sama dengan Gugus Tugas Percepatan Penanaganan Covid-19," ujarnya kemarin (25/8).
Saat ini, kata dia, pemerintah terus mempercepat pemulihan ekonomi. Berbagai skema bansos digelontorkan pemerintah, mulai dari bantuan program sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan khusus sembako Jabodetabek, Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), dan teranyar yaitu bantuan tambahan beras.
Muhadjir meminta, agar penyaluran berbagai skema bansos yang dilakukan Kementerian Sosial dan Kemendes PDTT harus segera disalurkan sesuai target. Seluruhnya ditargetkan rampung pada November 2020. "kecuali BST tetap ada bantuan di bulan Desember, guna stimulus di akhir tahun," ungkapnya. (byu/lyn/deb/mia)
Editor : izak-Indra Zakaria