Pro Kalimantan Balikpapan Samarinda Kaltim Bola Daerah Kriminal Nasional Lifestyle Bisnis Sport

Fenomena Calon Tunggal: Antara Aksi Borong Partai hingga Kandidat Punya Kualitas

izak-Indra Zakaria • Senin, 21 September 2020 - 16:52 WIB
Photo
Photo

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di Balikpapan dan Kutai Kartanegara (Kukar) hanya punya kandidat tunggal bakal calon kepala daerah. Rahmad Mas’ud–Thohari Aziz di Balikpapan serta Edi Damansyah–Rendi Solihin di Kukar. Mereka akan melawan kolom kosong.

 

KEDUA pasangan melekat dari partai politik yang sama. Golkar. Rahmad, bakal calon wali kota diketahui sebagai ketua Golkar Balikpapan dan petahana wakil wali kota Balikpapan. Sementara Rendi, bakal calon wakil bupati adalah ketua Fraksi Golkar dan anggota DPRD Kukar.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Hetifah Sjaifudian menyebut, keduanya merupakan kader terbaik dari sejumlah kader yang dimiliki integritas tinggi. Baik terhadap partai maupun masyarakat.

Jadi, dia menyatakan tidak salah bila di Balikpapan dan Kukar, keduanya meraih dominasi. “Namun, sebelumnya ada perjalanan panjang. Calon yang diusung Golkar sudah melalui rekrutmen. Itu dilakukan secara cermat dan hati-hati,” ucap Hetifah, (19/9).

Menempatkan Rahmad sebagai calon wali kota dan Rendi sebagai calon wakil bupati disebutnya telah melalui perhitungan yang matang. Keduanya dianggap memenuhi kriteria. Dengan menunjukkan kinerja yang membanggakan. Tidak hanya terhadap partai, tapi juga dalam pengabdiannya kepada masyarakat. “Ini sejalan dengan semangat Pak Airlangga (ketua umum Partai Golkar Airlangga Hartarto) dengan Golkar Institut,” ujar wakil ketua Komisi X DPR RI itu.

Untuk kader Golkar yang menjadi dan terpilih sebagai kepala daerah mengasah kemampuannya dalam pemerintahan dan kebijakan publik. Sehingga kader yang sudah teruji bisa meningkatkan kemampuan mereka. “Kan proyeksi ke depan mereka (kepala daerah kota dan kabupaten) disiapkan untuk memimpin provinsi,” ucapnya.

 

Apalagi Golkar punya target kemenangan. Minimal meraih 60 persen suara pemilih. Bahkan Hetifah yakin persentase tersebut akan terlampau jauh lebih tinggi, sehingga akan menjadi modal bagi kepala daerah terpilih untuk lebih menunjukkan kinerja mereka membangun daerah. “Apalagi Kaltim jadi perhatian khusus kami karena IKN (ibu kota negara). Dan mereka akan menjadi role model bagi daerah lain ketika terpilih nanti,” bebernya.

Soal melawan kolom kosong, bagi Golkar, hal itu juga menjadi wujud demokrasi. Masyarakat masih diberikan pilihan untuk tidak memilih kandidat tunggal calon kepala daerah. Hal itu wajar dan bagi Golkar tinggal menyusun strategi yang berbeda dibandingkan pemilihan di daerah lain dengan lebih dari satu kandidat. “Meski calon tunggal, kami tak boleh abai. Jangan juga merasa sudah menang,” ujar legislator asal Kaltim itu.

Baginya, baik calon hingga partai pendukung harus memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat pemilih. Kepercayaan tersebut sebenarnya tidak dimulai dari masa kampanye. Melainkan selama calon tersebut berada di tengah masyarakat dan mengabdi di daerah mereka masing-masing.

“Bagi mereka yang tidak percaya pada calon dengan kepemimpinan sebelumnya bisa memilih kolom kosong. Namun, saya pikir masyarakat di Balikpapan dan Kukar telah memiliki perjalanan panjang demokrasi,” ungkapnya.

Itu pula yang akan menjadi evaluasi bagi kandidat tunggal kepala daerah di Balikpapan dan Kukar. Jika mereka terpilih nanti, harus bisa melakukan upaya meraih kepercayaan pemilih yang memilih kolom kosong. “Karena hal tersebut penting sebagai tanda kepercayaan publik terhadap kepemimpinan mereka,” sebutnya.

Terkait aksi borong partai, Hetifah menilai, dalam kontestasi pemilihan umum, sejumlah pertimbangan akan dilakukan oleh semua partai politik. Dalam kasus Balikpapan dan Kukar misalnya. Itu menandakan dua kandidat yang diusung Golkar memiliki kelebihan atau kualitas lebih dibandingkan bakal calon yang lain. “Artinya mereka sangat menonjol. Dan bisa jadi disegani,” ucapnya.

Baginya kondisi di Balikpapan dan Kukar bukan disebut aksi borong partai. Dia menilai, di dua daerah itu calon-calon lain yang berkeinginan untuk maju menjadi kepala daerah memilih lebih realistis. Pengaruh pandemi, di mana tantangan menjadi kepala daerah semakin berat. “Sehingga bagi mereka yang ingin menjadi kepala daerah berpikir ulang untuk maju sebagai calon. Jadi, buat apa maju jika motivasi dan peluangnya kecil,” ungkapnya.

Dengan berbagai macam kebijakan pemotongan anggaran, baginya sulit bila figur yang ingin maju tersebut tidak memiliki kapasitas pemimpin daerah. Apalagi, menjadi kepala daerah saat ini harus memiliki idealisme yang tinggi dan sudah mengesampingkan motif lain untuk menjadi pemimpin.

“Mungkin orang (calon) lain berhitung. Mampu tidak mereka menjadi kepala daerah saat ini. Karena ini betul-betul pengabdian. Bukan lagi masa untuk meraih prestise hingga memperkaya diri. Sudah bukan zamannya lagi,” bebernya.

Hetifah menyebut, saat ini kepala daerah banyak meminta tolong kepada wakil daerah di pusat untuk bisa memperjuangkan hal-hal yang berkaitan dengan penanganan Covid-19. Banyak kepala daerah juga tidak memiliki waktu istirahat karena harus melaporkan secara rutin perkembangan pandemi di daerah mereka.

“Saya menerima begitu banyak pesan WA (WhatsApp) agar daerah mereka bisa mendapatkan alat atau pengadaan untuk menangani pandemi,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kaltim Rusman Yaqub menjelaskan, banyak pertimbangan partai politik untuk memilih dan mendukung calon kepala daerah. Di PPP, sebut dia, banyak parameter yang digunakan. Di antaranya, elektabilitas dan syarat kriteria lain yang diukur secara internal. “Kalau elektabilitas ‘kan diukurnya lewat survei,” ucapnya.

Selain itu, yang terpenting adalah komunikasi politik. Seperti di Samarinda. PPP mendukung pasangan Andi Harun-Rusmadi. Kata dia, bahkan sebelum Gerindra mengeluarkan surat keputusan mengusung Andi Harun, PPP sudah lebih dulu mengeluarkan surat keputusan mendukung Andi Harun. “Ini karena komunikasi kami dengan Pak Andi Harun sangat baik,” sebutnya.

Itu pula yang terjadi di Kukar. Sebelum Edi Damansyah-Rendi Solihin keluar sebagai kandidat tunggal, PPP, kata dia, sudah lebih dulu mengeluarkan dukungan kepada Edi Damansyah. Itu disebut juga karena komunikasi politik dengan Edi telah terbangun dengan baik.

“Cek saja. Sejak awal kami sudah mengeluarkan surat keputusan mendukung Edi Damansyah. Namun, bukan berarti kami tidak mengecek calon lain. Elektabilitas Edi Damansyah lebih berpeluang besar (menang),” bebernya.

Namun, berbeda kasus dengan di Balikpapan. Di mana PPP sebelumnya menempatkan dukungannya ke Ahmad Basir (AHB), belakangan beralih ke Rahmad-Thohari. Itu tidak banyak bisa dijelaskan oleh Rusman. Sebab, pada akhirnya keputusan PPP di daerah harus mengikuti keputusan pusat. “Memang awalnya tarik-menarik. Namun, untuk detailnya saya tidak perlu menjelaskan seperti apa. Ini sudah keputusan akhir dari DPP,” ungkapnya.

Sedikit yang disinggungnya soal beralihnya dukungan PPP di Balikpapan, mengingat hingga batas waktu yang ditentukan, PPP melihat calon yang didukung ternyata memiliki peluang yang kecil untuk bisa “berangkat” jadi calon kepala daerah.

“Semua orang tahu. Hingga detik akhir, PPP tetap bertahan mendukung Basir. Namun, ada hal-hal tertentu yang sudah di luar jangkauan saya,” ujarnya enggan menjelaskan lebih lanjut.

Disinggung apakah PPP bersikap pragmatis dengan mendukung calon yang kuat dari kader partai lain dibandingkan mengusung kader sendiri, Rusman menolaknya? Menurutnya, parameter yang digunakan partai akan melahirkan keputusan yang terbaik. Dan komunikasi politik yang baik memberikan kepastian yang menjamin partai mendukung calon tertentu. “Itu dinamika politik. Bukan cari aman. Dan keputusan final ada di DPP,” terangnya.

Itu dibuktikan PPP. Dari sembilan daerah di Kaltim, dua daerah diisi calon dari kader partai berlambang Ka’bah itu sendiri. Di Berau, PPP memasang sekretaris DPW Kaltim Gamalis mendampingi Muharram. Sementara di Kutai Timur, ada Uce Prasetyo yang mendampingi Awang Ferdian Hidayat. 

“Awang Ferdian pun bukan orang asing bagi kami. Sebab, istrinya merupakan anggota DPRD dari PPP. Jadi, dia juga keluarga besar PPP,” ucap anggota DPRD Kaltim itu.

PPP dikatakannya membuka lebar bagi kader mereka untuk maju mencalonkan diri sebagai orang nomor satu di pemerintahan. Namun, dinamika politik disebutnya sering tidak sejalan dengan rencana yang dibuat.

“Akhirnya kembali ke takdir Allah. Apa yang kami skenario bisa saja lepas. Namun, kami akan bekerja keras dan optimistis memenangkan pasangan yang kami usung dan kami dukung,” tegasnya. (rdh/rom/k16)

Editor : izak-Indra Zakaria
#pilkada kaltim #Pilwali Balikpapan