Pemprov Kaltim tengah mengupayakan agar semua kota dan kabupaten di Kaltim memiliki mobile polymerase chain reaction (PCR). Sekretariat penanganan Covid-19 pun telah dibuat. Sehingga, koordinasi bisa lebih optimal. Apalagi Kaltim terus masuk dalam sepuluh besar kasus Covid-19 di Indonesia.
Hampir tujuh bulan sejak kasus pertama di Samarinda, Kaltim belum memiliki posko penanganan Covid-19. Satuan Petugas Penanganan Covid-19 pun membuat Lamin Etam atau Rumah Jabatan Gubernur Kaltim menjadi posko pengendalian Covid-19.
Danrem 091/Aji Surya Natakesuma (ASN), Kolonel Inf Cahyo Suryo Putro, yang juga wakil sekretaris II Satgas Covid-19 Kaltim, menyampaikan bahwa posko diharap menjadi langkah efektif membangun komunikasi dan koordinasi antarsatuan tugas.
“Sehingga sinergisitas dalam melaksanakan tugas dengan adanya posko akan mudah, setiap saat terjadi dinamika apa yang harus dikoordinasikan, karena semuanya ada yang mewadahi,” kata Kolonel Cahyo, Selasa (6/10) saat melakukan kunjungan ke lokasi posko.
Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menjelaskan, lantaran situasi Covid-19 terus meningkat dan dipicu banyaknya migran dari luar daerah, sehingga perlu ada tindakan cepat.
"Kami juga minta instansi agar sepuluh kabupaten/kota disiapkan mobile PCR-nya. Sehingga, cepat terdeteksi, juga cepat penanganannya. Seperti keluarga saya, tes swab tunggu 15 hari. Selama 15 hari itu dia ke mana-mana, kalau tes swab sehari keluar langsung isolasi," papar Hadi.
Karena itu, kata dia, inilah alasan mengapa kecepatan data itu sangat penting. Supaya tracing dan testing pun cepat. Soal sumber dana untuk mobil PCR, anggaran bisa minta pusat. Pemerintah provinsi pun bisa membantu jika mau. Untuk Samarinda karena jumlahnya besar, bisa ditambah.
“Saat ini kan yang sudah ada mobile PCR itu Samarinda. Nah, Samarinda ini besar. Mobile PCR Pemprov ini nanti biar fokus saja dulu di Samarinda," jelas Hadi.
Politikus Partai Gelora itu juga mengatakan, pihaknya ingin perusahaan proaktif mengeluarkan anggaran agar semua karyawannya dites PCR. Perusahaan besar pun diharap bisa memiliki alat PCR sendiri juga. Jadi, mereka bisa melakukan tes sendiri serta bisa melakukan tes untuk masyarakat di sekitarnya.
"Sebaiknya punya mobile PCR juga. Sepuluh kabupaten/kota juga kalau bisa secepatnya dengan memanfaatkan anggaran Covid-19 ini," imbuh Hadi.
Di sisi lain, hingga saat ini serapan anggaran Covid-19 di Kaltim baru sekitar 30 persen. Namun, Hadi mengatakan, hal ini sengaja tidak dihabiskan untuk antisipasi ketika ada lonjakan drastis. "Tapi, ya, jangan ragu-ragu juga menggunakannya," tegasnya.
Di sisi lain, Kaltim juga disebut Hadi dijanjikan tiga juta vaksin tahun depan. Siapa yang akan mendapat vaksin, Hadi menyebut, semua bergantung pada Peraturan Menteri Kesehatan, yang nantinya bakal jadi acuan.
Sementara itu, Sekretaris Provinsi (Sekrpov) Kaltim M Sabani menyebut, Pempov Kaltim akan mempercepat pelaksanaan swab test secara massal. Ini disebut akan mempercepat penanganan Covid-19. Namun, pelaksanaannya akan dilakukan di masing-masing kabupaten/kota.
“Kan sudah ada mobile PCR. Nanti kabupaten/kota yang punya keputusan. Sambil dari kami koordinasi memberikan bantuan peralatan jika diperlukan,” ungkap Sabani.
Diungkapkannya, hingga saat ini Pemprov Kaltim telah mengeluarkan Rp 180 miliar untuk penanganan pandemi di Bumi Etam. Sementara untuk bantuan peralatan dan perlengkapan disebutnya berasal dari pemerintah pusat. Disalurkan langsung ke daerah-daerah.
“Jadi, kami belum tahu berapa habisnya sudah yang dikucurkan dari pusat,” ucapnya.
Terkait alokasi penanganan pandemi di APBD 2021 mendatang, Sabani menyatakan hal tersebut akan dibahas selanjutnya. Melihat perkembangan situasi dan kondisi di daerah-daerah. Sebab, beberapa kota seperti Balikpapan jumlah kasus mengalami penurunan. Sementara Bontang mengalami lonjakan.
“Jadi, kami lihat dulu perkembangannya,” tuturnya.
Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub menilai, meski penanganan Covid-19 di Kaltim masih on the track, tetapi masih banyak hal yang harus diperbaiki. Terutama dari sisi keakuratan informasi yang diberikan ke masyarakat.
“Yang sedang banyak bermasalah itu soal status pasien meninggal. Ini yang saat ini menjadi sorotan di masyarakat,” sebutnya.
Selain itu, dirinya meminta Pemprov Kaltim untuk lebih meningkatkan sosialisasi dan penegakan disiplin protokol kesehatan. Sebab, dalam perkembangannya, kehati-hatian masyarakat untuk menjaga jarak dan mengikuti protokol sudah menurun.
“Banyak yang saya lihat berkerumun tanpa masker. Ini harus didisiplinkan,” sebutnya.
Ke depan, dirinya menyebut DPRD Kaltim khususnya Komisi IV akan memanggil pihak Pemprov Kaltim untuk menjelaskan program yang sudah dijalankan. Termasuk rencana ke depan dalam mengatasi dan mempercepat penanganan Covid-19. Mengingat dirinya belum melihat upaya yang jelas yang sudah dilakukan pemprov.
“Soalnya sampai saat ini saya tidak melihat program yang jelas. Tak pernah ada gambaran utuh manajemen penanganan pandemi. Yang terpola dan terstruktur. Kayak mengalir begitu saja. Kalau sakit ya diobati,” sebutnya. (nyc/rdh/dwi/k16)
Editor : izak-Indra Zakaria