Kepala Satgas Penanganan Covid-19 Letjend Doni Monardo menggelar rapat koordinasi secara virtual di Novotel Hotel Balikpapan, Senin (9/11).
BALIKPAPAN - Hadir dalam rapat tersebut, Gubernur Kaltim Isran Noor, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Heri Wiranto, Waka Polda Kaltim Brigjen Pol Irlan Kustian, juga tim satgas kota dan kabupaten di Kaltim, termasuk sejumlah provinsi.
Doni menjelaskan, secara nasional pemeriksaan swab PCR di zona kuning masih rendah dan belum sesuai standar WHO. Di antaranya Aceh, Sumatra Utara (Sumut), Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), dan Jawa Timur (Jatim).
Dengan demikian, kata dia, Satgas Penanganan Covid-19 di daerah harus meningkatkan tracing khususnya di daerah zona kuning. Ia juga menyebut, angka kasus positif Covid-19 mulai melandai di beberapa daerah.
Secara nasional angka kepatuhan mencapai 80 persen. Untuk Kalimantan Timur, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan masih cukup rendah, terutama dalam mengenakan masker dan menjaga jarak. Berdasarkan survei nasional, alasan tidak menerapkan protokol kesehatan ini karena tidak ada sanksi.
Dalam rapat tersebut disebutkan bahwa tingkat kepatuhan di Kaltim hanya 59 persen. Kepatuhan paling rendah di Berau dan Kutim. Bahkan, dari survei lainnya yang dilakukan, 14 persen masyarakat Kaltim percaya tidak mungkin tertular covid.
Meski tidak menyebut secara rinci, Doni berujar, beberapa kota di Kaltim sudah cukup baik. Akan tetapi, masih ada kota yang tingkat kepatuhan di bawah nasional.
Lalu, berdasar pemantauan di lapangan secara nasional, yang dilakukan personel TNI/Polri, penggunaan masker baru mencapai capai 80 persen. Perilaku jaga jarak masih ada 24 persen belum patuh. Di bandara kepatuhan jaga jarak mencapai 52 persen, di tempat lain rata-rata kepatuhan 60 persen.
"Covid nyata, bukan rekayasa dan bukan konspirasi. Oleh karenanya harus berupaya, menjaga jarak dan menggunakan masker," ujar Doni. Korban jiwa secara global 1,2 juta orang, dalam dunia pendidikan nasional kehilangan 14 ribu orang, tenaga kesehatan yang gugur pun cukup tinggi.
"Upaya harus dari semua komponen, jaga imunitas dan didukung konsumsi vitamin. Sebelum vaksin diberikan kepada masyarakat, protokol kesehatan harus dipatuhi terlebih dulu," tegasnya.
Doni menyebut, dari 10 provinsi di Indonesia yang akan menjadi prioritas utama untuk vaksin, Kaltim tidak termasuk. Padahal kini Kaltim menempati peringkat 8 nasional dengan jumlah kasus covid mencapai 15.606 kasus, dengan 505 kasus kematian dan 2.328 menjalani isolasi.
“Yang 10 daerah secara nasional itu adalah yang pertama, kota-kota di Pulau Jawa kecuali Jogjakarta dan Banten. Kemudian di Sumatra itu ada Sumatra Utara, di Kalimantan, Kalimantan Selatan, di Sulawesi, Sulawesi Selatan. Papua, termasuk tambahannya Bali, Aceh, dan satu lagi kalau tidak salah Riau,” sebutnya.
Meskipun belakangan, kata dia, daerah-daerah yang awalnya sangat masif mulai landai. Di antaranya, Jawa Timur (Jatim), Kalimantan Selatan (Kalsel), dan Sulawasi Selatan (Sulsel). "Vaksin semoga dalam waktu tidak lama bisa didatangkan dan distribusikan," tegas Doni sebelum mengakhiri rapat.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Kaltim Isran Noor juga menyampaikan apresiasi kepada TNI dan Polri yang telah membangun sinergisitas dalam membantu pemerintah dalam pencegahan dan penanganan Covid-19.
Dalam upaya penanganan Covid-19, Pemerintah Provinsi Kaltim akan berupaya melakukan pengembangan dalam terapi atau proses penyembuhan pasien, sehingga angka kesembuhan dapat meningkat.
“Sudah menjadi tugas bersama kita untuk menekan Covid-19, karena Kaltim punya pengalaman besar bagaimana kasus meningkat mulai Juni dan Agustus lalu,” ujar Isran Noor. (lil/far/k16)