Bila menggunakan skenario normal, jamaah haji tahun ini mulai diberangkatkan pada 15 Juni atau sekitar 3,5 bulan lagi.
SAMARINDA –Tinggal empat bulan lagi, namun kepastian pemberangkatan jamaah haji ke Tanah Suci masih abu-abu. Seyogianya, para jamaah haji Indonesia yang berangkat pada 2021 ini adalah mereka yang batal berangkat tahun lalu akibat pandemi Covid-19. Di Kaltim, jumlah jamaah yang harusnya berangkat pada musim haji 2020 sebesar 2.568 orang.
"Masih kami tunggu kepastiannya. Tapi kami persiapkan dulu, anggap sajalah berangkat dulu," tutur Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Kaltim Ahmad Ridani kepada Kaltim Post kemarin (22/3). Dia meminta para calon jamaah haji bersabar menunggu kepastian. Sambil menunggu keputusan dari pemerintah, pihaknya tetap melakukan persiapan untuk calon jamaah haji. Salah satunya melakukan vaksinasi.
"Dokumen-dokumen juga sudah kami instruksikan dikumpul di kabupaten/kota. Nanti begitu ada dibuka, langsung kami tindak lanjuti. Kalau pusat instruksi berangkat, sudah kami siapkan, bisa berangkat. Tidak ada masalah, yang penting daerah siapkan dahulu," katanya. Hanya, jika pun calon jamaah haji dari Indonesia bisa berangkat pada 2021, kondisinya akan berbeda dibandingkan sebelumnya. Bakal ada penyesuaian untuk menjaga protokol kesehatan. Dengan demikian, apakah 2.568 calon jamaah haji dari Kaltim akan berangkat seluruhnya atau tidak, masih menunggu kepastian.
"Semua bergantung dengan pemerintah Arab Saudi. Saat ini kita menunggu keputusan pemerintah Arab Saudi. Seperti apa pembatasannya, atau seperti apa, belum diketahui. Maka dari itu, keputusan Arab Saudi masih ditunggu. Jika diperbolehkan, selanjutnya akan diketahui Indonesia berapa kuotanya. Lalu dibagi, ke masing-masing daerah. Jadi menunggu keputusan. Sambil persiapan. Biar kalau memang berangkat tidak kelabakan," jelasnya. Keputusan lain yang sedang dinanti adalah biaya haji. Besar kemungkinan ada perubahan menyesuaikan protokol kesehatan. Sementara itu, rata-rata calon jamaah haji pada 2020 sudah melunasi pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH).
Diketahui, BPIH Embarkasi Balikpapan yang notabene mencakup wilayah Kaltim, pada 2020 ditetapkan Rp 37,05 juta. Namun, saat ini sedang dibahas apakah nanti terkait penambahan anggaran biaya, itu berasal dari jamaah atau ditangani pemerintah.
"Sebab, kan penambahan biaya itu pasti. Karena jika harus memenuhi protokol kesehatan, harus ada karantina dan sebagainya," paparnya.
Saat rapat pembahasan persiapan penyelenggaraan haji antara Kementerian Agama (Kemenag) dan Komisi VIII DPR pekan lalu, Menag Yaqut Cholil Qoumas menegaskan, pemerintah dengan dukungan DPR siap menyelenggarakan haji 2021.
Dia menyampaikan terus melakukan upaya diplomasi dengan Arab Saudi. Baik melalui pertemuan tatap muka, sambungan telepon, maupun video telekonferensi. Tetapi, sampai saat ini belum ada kepastian apakah Saudi membuka akses untuk jamaah haji dari luar negeri. Laporan hasil diplomasi soal haji itu juga sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.
’’Oleh karena itu, tipis kemungkinannya. Tapi, kami masih tetap berusaha menyiapkan penyelenggaraan haji pada tahun ini,’’ katanya. Yaqut mengatakan, pemerintah Indonesia tetap optimistis terbukanya penyelenggaraan haji tahun ini. Ada sejumlah hal yang melandasinya. Antara lain, pemerintah Arab Saudi sudah melakukan vaksinasi Covid-19 seperti di Indonesia. Selain itu, Saudi berencana membuka kembali penerbangan internasional mulai 17 Mei mendatang. Menurut Yaqut, perkembangan tersebut jauh lebih positif dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Saat itu, otoritas Saudi menghentikan jalur penerbangan internasional, termasuk saat pelaksanaan haji 2020.
Yaqut menuturkan, jajarannya terus melakukan upaya progresif untuk mempersiapkan penyelenggaraan haji 2020. ’’Setidaknya kita sudah siap jika Saudi membuka akses pengiriman jamaah haji,” katanya. Dalam rapat tersebut, Yaqut juga menyinggung soal pembiayaan haji. Menurut dia, ada banyak variabel yang bakal memengaruhi kenaikan ongkos haji. Antara lain, kuota jamaah, protokol kesehatan, pajak tambahan, serta selisih kurs rupiah dan rial. Dia mencontohkan urusan kuota. Secara otomatis, semakin sedikit kuotanya, biaya haji kian mahal.
Sebelumnya, beredar surat Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag soal penyelesaian dokumen jamaah haji. Salah satunya perintah pengumpulan paspor calon jamaah haji (calhaj) tahun pemberangkatan 2020 lalu. Di dalam surat tertanggal 2 Februari 2021 itu ada beberapa poin. Di antaranya memerintahkan kepada Kanwil Kemenag provinsi untuk melakukan pengumpulan paspor jamaah haji berhak lunas atau periode pemberangkatan 2020. Proses pengumpulan paspor ini dilakukan paling lambat sampai 15 Maret 2021.
Kemudian seluruh jajaran Kanwil Kemenag Provinsi diminta untuk memberitahukan kepada seluruh calon jamaah haji 2020 untuk mengecek masa berlaku paspor masing-masing. Ketentuan paspor yang bisa digunakan untuk haji tahun ini adalah, masa berlakunya sampai 22 Januari 2022. Jika masa berlaku paspornya kurang dari tanggal tersebut atau bahkan sudah mati, calon jamaah haji diminta untuk segera mengurus pembuatan paspor baru. Selain itu, Kemenag pusat meminta dokumen jamaah haji pengganti atau pelimpahan porsi untuk segera diinput ke sistem. Lalu paspor, lembar setoran lunas, pasfoto calon jamaah haji tahun keberangkatan 2020 yang belum dipindai untuk segera dipindai.
Jika sepanjang Maret ini belum ada kepastian penyelenggaraan haji, maka pemerintah Indonesia memutuskan tidak memberangkatkan jamaah. Sebab waktu yang tersedia semakin mepet. Perhitungan Kemenag, jika menggunakan skenario normal, jamaah haji tahun ini mulai diberangkatkan 15 Juni atau sekitar 3,5 bulan lagi. (nyc/jpg/riz/k16)
Editor : izak-Indra Zakaria